Pemerintah

Banda Aceh Aceh raih WTP ke-9, Menkeu Sri Mulyani beri Pujian

Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Kamis (14/9/2017) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Penghargaan diserahkan Sri Mulyani atas prestasi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap tata kelola keuangan daerah dimana sudah sembilan tahun berturut turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta.






Sejumlah Pejabat dilingkungan BKD Tapanuli Selatan (Tapsel), Propinsi Sumatera Utara melakukan study banding penerapan e-Kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh, Rabu (7/12/2016).
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris BKPP Kota Banda Aceh Drs Juswardi Zein, MM bersama Kepala UPTB e-Kinerja PNS Muhammad Syarif, S HI.,MH, Kepala TU UPTB e-Kinerja PNS Reza Pahlevi, S.STP serta jajaran Tim penilai e-Kinerja PNS.

Rombongan Sekjend DPR-RI dalami e-kinerja PNS


Jumat, 28 Oktober 2016, Rombongan pejabat Sekretariat Jendral (Sekjend) DPR-RI yang melakukan Studi e-Kinerja PNS dan Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedatangan 9 Pejabat rombongan Sekjend DPR-RI diterima langsung oleh Drs. Samsuar,.M.Si Staf Ahli Walikota Banda Aceh. Kedatangan 9 Pejabat tersebut didasari atas kemajuan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pengelolaan Manajemen ASN yang dinilai cukup baik, apalagi sejak Tahun 2015, BKPP Banda Aceh telah meraih BKN Award sebanyak dua kali berturut, turut. Dalam sambutannya Samsuar memapakarkan sekilas konsep kemajuan Kota Banda Aceh dibidang penataan kepegawaian dan tatalaksana.

BKPP Banda Aceh, bekali ratusan pejabat tentang SIMPEG dan e- KPO

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian. Sejak Tahun 2015, BKPP telah menerapak program kenaikan pangkat otomatis (e-KPO), untuk itulah kita terus meningkatkan kemampuan operator pengendali e-KPO da Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), ungkap Dra. Emila Sovayana yang dibacakan diacara Pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMPEG dan e-KP0 yang berlangsung sejak Tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 di Gedung ITC Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa`aduddin Djamal,SE yang diikuti oleh 225 Pejabat Aparatur Sipil Negara (Kepala SKPD, Kasubbag TU/Kasubbag Kepegawaian dan Pengadministrasi Kepegawaian di SKPD/Sekolah SD dan SMP).

Pemko Banda Aceh Kini Miliki Command Center

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan penggunaan Gedung Banda Aceh Madani Center yang terletak di komplek kantor Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Senin (24/10/2016).

Fasilitas utama gedung yang dibangun dengan dana otsus ini yakni sebuah command center room untuk memantau situasi kota secara real time.
Pada ruangan ini disematkan sebuah layar besar yang terdiri dari 10 unit monitor LCD 49 inci. Layar pantau ini terhubung dengan ratusan CCTV yang telah dipasang di sejumlah ruang publik dan perkantoran.




Pejabat BKD Binjai Studi Manajemen ASN di Kota Banda Aceh


Rabu, 5 Oktober 2016, Tim BKD Binjai dalami Tatakelola Manajemen Aaparatur Sipil Negara (ASN) pada BKPP Kota Banda Aceh. Rahmad Fauzi Salim, pejabat Fungsional Umum BKD Binjai melalukan studi empiris terkait pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh.

Informasi tentang kemajuan BKPP Banda Aceh diperoleh saat rakor Kepegawaian Nasional. Untuk itu pimpinan menugaskan Tim untuk dalaminya, ungkap Rahmad. Adapun yang menjadi locus utama antara lain program e-Kinerja PNS, E-Disiplin, pembinaan dan penerapan sanksi kepegawaian, serta aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis.


FISIP UIN Ar-Raniry Laksanakan Workshop E-Kinerja PNS

Berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dinilai sebagai langkah kemajuan dalam mewujudkan Good Governace.Bahkan Banda Aceh dijadikan role model dalam implementasi program reformasi Birokrasi di Indonesia. Disamping itupula hadirnya lembaga UPTB e-Kinerja PNS sebagai institusi yang mengawal penerapan good governace dan menjadi salah satu Icon Nasional, ungkap Drs.Muslim Zainuddin, M.Si Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.


KAHMI Aceh gagas serial berbagi Ilmu dan Pengalaman

Dalam ranka Milad KAHMI ke-50 Tahun, Majelis Wilayah KAHMI Aceh menggelar kegiatan serial berbagi ilmu dan pengalam dengan paket Seminar dan Pelatihan untuk masyarakat.









E-Kinerja Banda Aceh Diaplikasikan Pemerintah Pusat

Sistem tata kelola pemerintah yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, e-kinerja juga diaplikasikan oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri.
"Siapa saja boleh mereplikasi sistem ini dan sudah ada yang mengaplikasikan seperti Kemendagri serta sejumlah kabupaten kota," kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di Jakarta, Kamis (8/9/2016)




Ketika Mahasiswa Singapura tertarik dalami e-Kinerja PNS

Assalamualaikum. Wr Wb.

Bersama Mulya Amry di gedung UPTB e-Kinerja PNS
Salam kenal pak MuhammadSyarif, perkenalkan saya Ika Dahlia, dari Transformasi di Jakarta. Transformasi adalah jaringan / network think tank yang membahas kebijakan publik.  Kami juga pernah mengundang bu Iliza, Walikota Banda Aceh sebagai narasumber dalam Transformasi Urban Forum pada bulan Juni Tahun 2015, Beliau presentasi tentang e-Kinerja dan juga optimalisasi pemanfaatan ICT dalam rangka reformasi birokrasi ataupun peningkatan pelayanan publik, termasuk juga cita-cita Kota Banda Aceh menjadi Smart City.



BKD Kotabaru berguru Manajemen ASN pada BKPP Kota Banda Aceh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (11/08/2016) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh. Rombongan yang dipimpin oleh Said Zainuddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Kepangkatan dan Pesiun pada BKD Kabupaten Kotabaru, diterima langsung oleh Dra. Emila Sovayana, Kepala BKPP Kota Banda Aceh, beserta para pejabat struktural dan beberapa orang staf.





PTUN Kota Banda Aceh dalami e-Kinerja PNS

Dalam rangka penerapan e-Goverment dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banda Aceh mengunjungi BKPP dengan fokus melihat penerapan e-kinerja PNS, Selasa (26/7). Sejumlah Pejabat dilingkungan PTUN Kota Banda Aceh tertarik dengan Kemajuan yang diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris PTUN Kota Banda Aceh Bapak Saifullah, berbagai terobosan dibidang kepegawaian yang selama ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh terutama dalam aspek pengembangan Teknologi dan Informatika guna optimalisasi pelayanan dan penilaian kinerja PNS.




Politik Hukum Perangkat Daerah

Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*

Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan Restrukturusasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada semua level. Regulasi ini secara legal formil di undangkan pada Lembaran Negara Republik Inodonesia pada tanggal 19 Juni 2016. Itu artinya keberlakuannya sudah dianggap dimengerti oleh Penyelenggara Negara termasuk didalamnya seluruh Warga Negara Indonesia.



Banda Aceh Siap Menjadi Tuan Rumah City Sanitation

Kota Banda Aceh siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan City Sanitation Summit (CSS) XVI dan Rakernas Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada November mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pengurus dan Seknas AKKOPSI yang membahas agenda dan program kerja 2016 di Pendopo Wali Kota Bandung, Jumat (24/6/2016).
Illiza menyebutkan, penetapan Banda Aceh sebagai tuan rumah CSS XVI merupakan sebuah amanah besar.





Pemko Banda Aceh Luncurkan Aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar sosialisasi Aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis atau disingkat e-KPO. Aplikasi ini dibangun oleh Tim IT Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh guna optimalisasi pelayanan dibidang kenaikan pangkat.






10 Pejabat Fak Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dalami Kemajuan BKPP Kota Banda Aceh

Dalam rangka Optimalisasi Pelayan Publik di lingkungan Perguruan Tingi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, mengutus 10 (sepuluh) Pejabatnya guna mendalami kemajuan pelayanan adminsitrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.






24 Pejabat Riau dalami e-kinerja PNS
Penerapan program e-kinerja PNS yang berlangsung sejak Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mendapat lirikan dari berbagai Instansi Pemerintah se-Indonesia. Kurang lebih 80 Institusi Kab/Kota telah berguru dalami e-kinerja PNS pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketertarikan  berbagai Institusi Pemerintah di Indonesia diyakini karena Banda Aceh satu-satunya Propinsi di Aceh yang telah menerapkan e-Government terutama dalam aspek pemberian tunjangan e-kinerja PNS sebagai amanah UU No. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



Pejabat Kabupaten Sleman Dalami e-Kinerja PNS


Berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, tertarik mendalami e-Kinerja PNS milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Selasa 31 Mei 2016, sebanyak 6 (enam) Pejabat Kabupeten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan Kerja pada UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB e-Kinerja PNS. Keenam pejabat tersebut  dihadiri beberapa teknis meliputi; Inspektorat Kabupaten Sleman, Dishubkominfo dan BKD Kabupaten Sleman.






BKPP Banda Aceh raih Juara II BKN Award 2016 Katagori Inovatif se-Indonesia


Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terus berupaya melakukan pembinaan serta memberikan penghargaan BKN Award bagi Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah se-Indonesia.




















Wali Kota Padang Sebut Pembangunan Kota Banda Aceh Luar Biasa


Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut pembangunan Kota Banda Aceh luar biasa. Banda Aceh hari ini menurutnya jauh lebih maju dan berkembang pasca musibah gempa bumi dan tsunami 2004 silam.  
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri welcome dinner bersama para delegasi 24 kota se-Sumatera peserta Raker Komwil I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di halaman Balai Kota Banda Aceh, Selasa (24/5/2016).





Menyoal Maarif Institute

Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.M.H*
Akhir-akhir ini jamaah sosial media, dikejutkan dengan hasil publikasi penelitian yang dilakukan Lembaga Maarif Institute, tentang Indek Kota Islami (IKI), yang menempatkan Banda Aceh berada pada urutan ke-19 satu klik diatas Jaya Pura.  Penelitian itu dilaksanakan pada 29 Kota di Indonesia dengan durasi waktu 1 Tahun sesuai pengakuan Direktur Riset Maarif Institute, Imam Mujadid Rais.





Peserta Diklat PIM IV Propinsi Sumatera Utara Benchmarking pada BKPP Kota Banda Aceh

Sebanyak 38 peserta diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV)  Propinsi Sumatera Utara melakukan Benchmarking pada Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Locus pada 2 Institusi yaitu UPTB Penilaian Kinerja PNS (UPTB PKPNS) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota dengan melihat penerapan e-Kinerja PNS serta Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota focus pada pengolahan sampah menjadi gas Metan.
Rombongan yang menuju BKPP Kota Banda Aceh  berjumlah 18 orang dipimpin langsung oleh Widiyaiswara, Yuswar  Efendy, SE, MM diterima oleh Sekretaris BKPP Kota Banda Aceh Drs. Juswardi Zein, MM serta Kepala UPTB PKPNS Muhammad Syarif, S.HI.M.H yang didampingi oleh Tim Penilai e-Kinerja PNS.


14 Pejabat Lampung Timur Dalami e-Kinerja PNS

Rombogan  Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin Wakil Bupati H Zaiful Bokhari melakukan bencmarking ke Kota Banda Aceh guna mendalami e-Kinerja PNS.

Kehadiran rombongan diterima Wakil Walikota H Zainal Arifin didampingi Asisten Administrasi Umum M Nurdin S Sos diruang rapat Walikota Banda Aceh, Selasa (10/5/2016) serta beberapa pejabat Pemko lainnya antara lain Azmi, SH Kabid Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP Kota Banda Aceh, Muhammad Syarif, S.HI.M.H Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Faisal, S.STP Kabag. Organisasi, Maulidar, ME Kabag Administrasi Pembangunan, Dra. Fadlun Inspektur Pembantu Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas, Taufik Mauliansyah, S.Si.T, M.Si Kabid Pengembangan Sistem Informasi pada Dishubkominfo Kota Banda Aceh.




BKD Bekasi dalami E-Kinerja PNS Kota Banda Aceh.


Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pengelolaan manajemen kepegawaian harus berdasarkan teknologi dan informatika.

Untuk itulah lima pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi  mendalami e-kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh dengan locus utama UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB  e-Kinerja PNS.





Di Forum Future Leader Camp, Illiza Paparkan Best Practice Banda Aceh


Rabu (28/4/2016), Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE menjadi menjadi pemateri dalam forum Future Leader Camp 2016 "Act Local, Think Global" di Aula ITB Barat, Bandung. Pemateri lainnya yakni Bupati Bantaeng Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah MAgr, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi ST MT, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ST MUD.

Dalam presentasinya berjudul "Dari Banda Aceh Untuk Dunia", Illiza menyampaikan konsep pembangunan Kota Banda Aceh berpedoman pada ide global Sustainable Development Goals (SDGs). 

"Saat ini, dunia telah bergerak ke SDG's 2015-2030 yang merupakan tujuan pembangunan global yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota," paparnya.




LAN-RI Apresiasi Inovasi Pemko Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai memiliki visi yang sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terkait upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Inovasi LAN-RI Tri Widodo Utomo usai bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE di balai kota setempat, Rabu (13/4/2016).



obal yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota," paparnya.





JKM dan JKK Wujud Keadilan bagi Pegawai ASN

Oleh: Muhammad Syarif*


Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraanPegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai instrument telah disiapkan oleh Negara. Ini membuktikan Negara memiliki semangat menghargai Aparaturnya.
Semangat mengangkat harkat dan martabat pekerja (pegawai ASN), patut diberikan apresiasi. Ya, setidaknya dibawah kepemimpinan Presiden Joko widodo ada hasrat meletakkan insan pekerja (baca pegawai ASN) sebagai asset yang sangat berharga di Republik tercinta ini.







Refleksi 811 Tahun Kota Banda Aceh

Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*

Dalam lintasan sejarah, disebutkan bahwa Banda Aceh sebagai pusat Ibu kota Nanggroe Aceh darusalam, saat ini dikenal dengan sebutan Pemerintah Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 . hal ini sebagaimana tertuang dalam batu nisan di kampong Pande, Kota ini dibangun pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan dengan 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.






Modal Sosial dalam Perspektif Birokrasi

Oleh : Muhammad Syarif*

Terminologi modal sosial sesungguhnya sudah ada sejak Tahun 1916. Wacana ini mulai marak dibicarakan setelah muncul kajian dari Coleman (1988), Futnam (1995), Fukuyama (1995), Portes (1998) serta Tsai dan Ghosal (1998). Dalam literatur perjalanan sejarah, modal sosial digunakan sebagai tema sentral dalam berbagai riset ilmu sosial, politik, ekonomi dan organisasi sosial termasuk juga didalamnya organisasi pemerintah.

Mazhab ANJAB Aceh, Why not..?

Oleh : Muhammad Syarif* 

Terminologi ANJAB

Menurut Hariandja, ”Analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut.” Sedangkan menurut Irawan, ”Analisis jabatan merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai”.



16 Pejabat Kota Tangerang Belajar Kemajuan Kota Banda Aceh

Sebanyak 16 Pejabat Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/4) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Banda Aceh. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari kemajuan Kota Banda Aceh fokus e-Kinerja PNS, Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analiasi Beban Kerja (ABK), Penetapan Kinerja, Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta penerapan Syariat Islam.

 



 

Tangerang Selatan dan Banda Aceh Jalin Kerjasama

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal bertemu dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Aula Lantai IV Balai Kota Tangerang Selatan, Rabu (6/4/2016).

Diakhir pertemuan, kedua wali kota perempuan tersebut menandatangani MoU kerja sama antara kedua pemerintah kota di bidang pendidikan, kesehatan, layanan terpadu, dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.






Pemkab Pasuruan bertandang ke Markaz UPTB E-Kinerja PNS Kota Banda Aceh

Penerapan program e-kinerja PNS yang berlangsung sejak Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mendapat lirikan dari berbagai Instansi Pemerintah se-Indonesia. Kurang lebih 60 Institusi Kab/Kota telah bertandang ke Banda Aceh guna belajar tentang e-Kinerja PNS. Ketertarikan  berbagai Institusi Pemerintah di Indonesia diyakini karena Banda Aceh satu-satunya Propinsi di Aceh yang telah menerapkan e-Government terutama dalam aspek pemberian tunjangan e-kinerja PNS sebagai amanah UU No. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



Menata PNS Berbasis Kinerja

Oleh : MUHAMMAD SYARIF,S.HI.,M.H*

Berbagai upaya pemerintah dalam menata keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) telah digulirkan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Sejumlah kebijakan telah digulirkan untuk menata aparatur pemerintah ini, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan Keputusan bersama Menteri. Ini semua dalam rangka menata dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Aparatur dalam melaksanakan fungsi public service.  Penataan PNS selalu berbarengan dengan Reformasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada komitmen pemerintah untuk menciptakan struktur organisasi Pemerintah yang miskin struktur, kaya fungsi sebagaimana spirit Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Spirit PP No.41 Tahun 2007 sebenarnya kerisauan pemerintah pusat tentang membengkaknya jabatan struktural dan ini disikapi oleh Menteri Dalam Negeri dengan Mengeluarkan Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja.  Ini semua dalam rangka menata kembali PNS berbasis kinerja.





Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi.




BKPP Banda Aceh laksanakan Bimtek LAKIP


Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh, guna meningkatkan Kompetensi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta menyahuti Amanah Undang_undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.


 


Ini Komentar Ridwan Kamil Terkait Kepemimpinan Illiza

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menghabiskan sisa waktunya di Banda Aceh dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata di Ibukota Provinsi Aceh tersebut, diantaranya kuburan serdadu Belanda (Peucut Kerkhof) dan museum tsunami, sebuah bangunan yang diarsitekinya.
Pada setiap kunjungannya itu, Ridwan Kamil didampingi Kadisbudpar Aceh, Reza Fahlevi. Disela-sela perjalanaanya ke Peucut Kerkhof, Ridwan Kamil menilai pembangunan di Banda Aceh pasca musibah gempa dan tsunami 11 tahun lalu sangat pesat.

 


Illiza Pemimpin Dari Kalangan Perempuan yang Sangat Menonjol di Indonesia

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menilai Illiza merupakan pemimpin dari kalangan perempuan yang sangat menonjol di Indonesia saat ini dan memiliki kekuatan dari visi smart city-nya melakukan Reformasi Birokrasi.
Hal tersebut dikatakan Ridwan saat mengunjungi beberapa destinasi wisata di Ibukota Provinsi Aceh diantaranya kuburan serdadu Belanda (Peucut Kerkhof) dan museum tsunami, sebuah bangunan yang diarsitekinya, saat berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu.

 

 

Banda Aceh Miliki Mobil Pintar


Pemerintah Kota Banda Aceh menerima satu unit Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-PUSTIKA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI.
Mobil tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Muzakir Tulot dan Kabid Komtel Jailani, Senin (18/1/2015) di Jakarta.

 

 

RSUD Meuraxa Jalin Kerja Sama dengan Unimal

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Meuraxa Banda Aceh menjadi rumah sakit jejaring pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Malikulsaleh Lhokseumawe, setelah dilakukan penanda tanganan kerjasamanya dengan rumah sakit Meuraxa, di Balai Kota, Senin (4/1/2016).
Penanda tanganan MoU kerja sama ini disaksikan langsung Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal dan Rektor Unimal Afridarama
Direktur RRSUD Meuraxa Syahrul menyebutkan, kerja sama ini akan menguntungkan kedua kedua belah pihak."Mahasiswa akan mendapatkan pasien yang lebih banyak, dan rumah sakit juga mendapat banyak manfaat." Kata Syahrul.

 

Capai Target PAD 2015, Illiza Berikan Reward Untuk Tujuh SKPD

Banda Aceh – Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE memberikan penghargaan dan apresiasi kepada  tujuh SKPD yang mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas target yang telah di tetapkan. Reward di berikan Illiza, Senin (4/1/2016) pada apel gabungan Pemerintah Kota Banda Aceh Bulan Januari 2016, di halaman Balaikota.

 

 

Banda Aceh Launching SIPBM Online

Banda Aceh – Pemerintah kota Banda Aceh kembali melakukan terobosan dan melaunching Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Online diwilayah kota Banda Aceh. Senin (28/12/2015). SIPBM Online merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang berisikan data dan informasi pembangunan yang saling terhubung antar SKPD.

 

 

 

 

BKD Balik Papan dalami e-Kinerja PNS


 Kamis, 17 Desember 2015, Pejabat Badan Kepegawaian Daerah Kota Balik Papan melakukan study e-Kinerja PNS dan E-Disiplin. Kedatangan 2 Pejabat BKD Balik Papan diterima langsung oleh Muhammad Syarif,S.HI.M.H Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh.
Ketertarikan BKD Balik Papan berawal dari Presentasi BKN Awar 2015 pada BKPP Kota Banda Aceh di Tahun 2015 katagori Inovatif se-Indonesia.

 

 

Kota Serang tertarik Adobsi e-Kinerja PNS


Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten mengaku tertarik dengan penerapan e-Kinerja PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementrian Hukum dan HAM. 
Ketertarikan Pemko Serang, Provinsi Banten terhadap aplikasi e-kinerja dan e-disiplin yang merupakan ciptaan Pemko Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPP Kota Tangerang,  Yoyo Wicahyono, Selasa 15 Desember 2015 saat memimpin rombongan “Tim BKD Serang” guna melakukan study banding di Banda Aceh.

 

Banda Aceh Kembali Raih Juara Satu Keterbukaan Informasi Publik

Kota Banda Aceh kembali mengukir prestasi dibidang Keterbukaan Informasi Publik, Banda Aceh meraih juara satu dan dinobatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se Aceh yang mengungguli Kabupaten dan Kota lainnya dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Public Kategori Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Tahun 2015.

 

15 Pejabat Muara Enim Study e-Goverment dilingkungan Kota Banda Aceh

Penerapan e-Goverment dilingkungan Pemerintah KotaBanda Aceh akhirnya menuai hasil gemilang. Berbagai Inovasi yang dirancang oleh anak negeri dalam bidang pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat lirikan dari berbagai kalangan baik Instansi Pemerintah, Kementrian antar lembaga bahkan Akademisi.
Dasar ini pula, Kamis, 3 Desember 2015 sebanyak 15 Pejabat Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim belajar e-Goverment pada Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dalam aspek pengelolaan keuangan Daerah, Aset Daerah, Sistem Akuntasi Berbasis Akrual serta e-Kinerja PNS yang telah menggunakan Teknologi Informatika sebagai alat kendali.

 

Walikota Banda Aceh, Presentasi di Konferensi Big Data Indonesia 2015

Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE, Rabu (2/11/2015) tampil sebagai pemateri di Konfrensi Big Data Indonesia 2015. Illiza merupakan satu-satunya Kepala Daerah di Indonesia yang di undang sebagai pemateri, karena mayoritas pemateri yang tampil di acara ini dari kalangan praktisi.
Dalam konfrensi yang digelar di gedung serbaguna Telkom University Bandung, Illiza lebih banyak berbicara tentang kebijakannya sebagai Walikota dalam mendorong pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Banda Aceh.

 

Satyalancana dan Penghargaan The Best Performance bagi PNS Pemko Banda Aceh


Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE memimpin apel gabungan akhir tahun di Halaman Balai Kota Banda Aceh, Senin (30/11/2015).
Apel yang diikuti oleh seluruh jajaran SKPK dan keuchik di lingkungan Pemko Banda Aceh ini, dirangkai dengan peringatan HUT KORPRI ke-44 dan penyerahan piagam Satyalancana Karya Satya kepada 47 PNS yang telah mengabdi selama 30, 20, dan 10 tahun.
Pada kesempatan tersebut juga diumumkan dan diberikan reward 12 PNS yang memiliki tingkat kedisiplinan dan kinerja terbaik (The Best Performance). Selain itu, 90 keuchik se-Banda Aceh juga menerima bantuan telekomunikasi berupa HandyTalky.

 

 

Mewujudkan Banda Aceh Smart City

Oleh : Muhammad Syarif*
Kota yang maju senantiasa berevolusi dan bertranspormasi menuju Optimalisasi pelayanan publik. Pemerintahan Banda Aceh terutama menyangkut aspek tata kelola telah teruji dilevel nasional. Berbagai prestasi diraih dalam berbagai bidang meliputi: Tatakelola Pemerintahan, Keuangan Daerah, Pendidikan, Transportasi, Tata Ruang, Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Kesehatan.
Pondasi menuju Banda Aceh menjadi Smart City sejak tahun 2012 telah diretas dengan menggadeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Langkah awal menyususn Master Plan Information and Communication Technology (ITC). Dokumen Master Plan ITC (baca e-Govermnent,)sejatinya sebagai Panduan dalam pengembangan ITC dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat sejak Tahun 2015 Banda Aceh sudah mendeklarasikan sebagai Smart City. Berdasarkan Kajian @America tiga Kota di Indonesia dijadikan Model Smart City, yaitu: Banda Aceh, Bandung dan Bayuwangi.

 

 

Banda Aceh Sabet Kihajar ke-4 kalinya


Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menerima Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) 2105. Penghargaan ini merupakan kali keempat yang diraih Banda Aceh secara berturut-turut sejak 2012.

Tahun ini, Banda Aceh menerima Anugerah Kihajar 2015 untuk kategori Program Tingkat Madya. Tujuh kabupaten/kota lainnya yang mendapat penghargaan yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Jayapura, Jambi,Gorontalo, Bontang, Padang Panjang dan Kabupaten Karanganyar.

 

BKPP Laksanakan Bimtek SAP Berbasis Akrual dilingkungan SKPD Kota Banda Aceh



Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, guna mengoptimalkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sejak Januari s/d Nopember 2015, BKPP terus melakukan berbagai diklat teknis sesuai kebutuhan, sebut saja diklat teknis pengelolaan barang daerah, manajemen pelayanan prima, kehumasan, photografer, sistem informasi kepegawaian, tata naskah dinas, Standar Pelayanan Publik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Diklat Teknis e-PUPNS, Bimtek Manajemen ASN, Bimtek Pengendalian Resiko, Bimtek Penyusunan Renstra, Bimtek Penyusunan LAKIP, Diklat Teknis Capasity Building Aparatur Sipil Negara.

 

 

Kakanmenag Aceh Singkil Study E-Kinerja PNS

Dalam rangka menindak lanjuti UU No.4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Kementrian antar lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan terobosan dan Inovasi guna terwujudnya e-Goverment.
Dasar ini pula mengilhami Drs. Salihin Mizal, MA Kepala Kementrian Agama Kabupaten Aceh singkil untuk mendalami program e-kinerja PNS yang telah berlangsung sejak Tahun 2012 dilingkungan Pemko Banda Aceh. Kamis,  26 Nopember 2015, Bapak Salihin yang juga mantan Ketua BKPRMI Kabupaten Aceh selatan bertandang pada UPTB Penilaian Kinerja PNS/E-Kinerja PNS guna melakukan silaturrahmi serta konsultasi terkait penerapan e-kinerja PNS dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

 

 

BKPP Kota Banda Aceh Laksanakan Diklat Capasity Building Aparatur

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Kota Banda Aceh, guna Implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana ada kewajiban PNS untuk senantiasa meng upgrade keilmuannya diberbagai bidang guna menunjang pelayanan publik.

 

Illiza Ajak Warga Banda Aceh Sukseskan Survei Transportasi Rumah Tangga

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE mengajak masyarakat untuk menyukseskan survei asal-tujuan (origin-destination survey) dalam rangka mengumpulkan data-data terkait transportasi rumah tangga di Kota Banda Aceh. Survei ini dilakukan oleh Dishubkominfo Banda Aceh bekerjasama dengan Bappeda, CIM, dan CDIA, mulai 24 November hingga 7 Desember 2015 dengan mengambil sampel acak 3.600 rumah tangga di 90 desa di Banda Aceh.

 

 LHKASN, Upaya Pencegahan Korupsi

Oleh : Muhammad Syarif
Berbagai terobosan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dibawah pimpinan  Yuddy Chrisnandi, terutama dalam aspek pencegah Korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: diperiksa kekayaan sebelum dan sesudah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (baca Pasal 5 UU No.28 Tahun 1999).

 

Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website Banda Aceh Raih AMPL Award 2015



Kota Banda Aceh berhasil meraih AMPL Award 2015 untuk kategori pemerintah atas inovasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website yang digagas oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.
AMPL Award merupakan sebuah penghargaan di bidang air minum dan sanitasi yang digelar oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Bappenas. Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia yang berhasil dalam hal peningkatan akses sanitasi.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN), Rabu (11/11/2015).

 

 

29 Mahasiswa Magister UGM Pelajari Penanggulangan Bencana di Banda Aceh




Sebanyak 29 mahasiswa Program Studi (Prodi) Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam (MTPBA) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama sejumlah dosem pembimbing melakukan kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Balai Kota Banda Aceh, Kamis (29/10/2015).
Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh Ir Bahagia Dipl SE di Aula Lantai IV, Gedung A, Balai Kota Banda Aceh. Hadir pula pada kesempatan itu sejumlah Kepala SKPK dan Kepala Bagian di lingkungan Setdako Banda Aceh.
Dr Ir Istiarto MEng selaku ketua rombongan mengatakan, sejak dibentuk pada 2001 lalu, Prodi MTPBA FT UGM telah melahirkan 14 angkatan mahasiswa dan pihaknya concern pada bidang penelitian terkait penanggulangan banjir, sedimen, tanah longsor, gempa dan vulcanologi.

 

 

Merajut Kerja Sama 'Sister City' Banda Aceh-Vukovar




Setelah menempuh perjalanan udara sekira 16 jam dari Banda Aceh, ditambah 3,5 jam perjalanan darat dari Kota Zagreb menembus suhu -13 derajat celcius, Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE akhirnya tiba di Kota Vukovar, Kroasia, Senin (26/10/2015) kemarin.

Di kota yang pernah luluh lantak akibat perang saudara pada kurun waktu 1990-an ini, Wali Kota Illiza dan rombongan disambut oleh Wali Kota Vukovar, Ivan Penava, di kantor wali kota setempat. Illiza datang memenuhi undangan Ivan Penava dan pejabat terkait lainnya untuk membicarakan prospek kerja sama 'sister city' antar kedua kota.

 

7 Pejabat BKD Depok Study Kemajuan BKPP Banda Aceh




Dalam rangka pengelolaan manajemen ASN, berbagai terobosan terus dilakukan oleh Dra. Emila Sovayana, Kepala BKPP Kota Banda Aceh sehingga meraih BKN Award 2015. Efek BKN Award 2015 menjadikan BKPP sebagai pusat percontohan bagi BKD/BKPP se-Indonesia.

 

 

 

Open Rekruitmen Jabatan Pimpinan Tinggi; Why Not?




Oleh: Muhammad Syarif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membagi jabatan dalam tiga kelompok, yaitu: pertama Jabatan Administrasi, kedua Jabatan Fungsional dan ketiga; Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi terdiri atas: (a). Jabatan Administrator, yaitu jabatan yang diisi oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; (b). Jabatan Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan (c). Jabatan Pelaksana, dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

 

 

 

Hari Gini SKPD takut Medsos, apa kata dunia..?

Oleh : Muhammad Syarif
Sindrom ketakutan ekspos media, ternyata masih menjiwai pada beberapa pejabat di pemerintahan baik level nasional maupun daerah.
Ada ketakutan berlebihan, jika sesuatu informasi uptodate di beritakan pada media baik media sosial (medsos) dan media massa. Padahal Negara telah mengeluarkan  Juknis tentang Pedoman pemamfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.



E-Displin PNS Wujud Waskat sesungguhnya




Oleh: Muhammad Syarif
Dalam rangka Penerapan PP No.53 Tahun 2010, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, terus melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai.  Tugas ini melekat pada Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum.
Tentunya semangat PP No.53 Tahun 2010 adalah adanya partisipasi aktif atasan dalam melakukan pengawasan melekat (Waskat) di unit kerja masing-masing SKPD. Sejalan dengan semangat e-Goverment, maka pengembangan Aplikasi e-Disiplin PNS menjadi keharusan. Sehingga atasan dengan mudah dapat melakukan waskat secara real time.

 

 


Pemko Tangerang Ingin Adopsi e-Kinerja dan e-Disiplin


Pemerintah Kota Tangerang mengaku tertarik dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian melahirkan sejumlah aplikasi berbasis internet yang dikembangkan dalam rangka tata-kelola pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketertarikan Pemko Tangerang terutama terhadap aplikasi e-kinerja dan e-disiplin yang merupakan ciptaan Pemko Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPP Kota Tangerang,  M Noor SE M Si, Rabu (9/9/2015) saat memimpin rombongan dari Tangerang melakukan study banding di Banda Aceh.

 

 

BKPP Banda Aceh Laksanakan Diklat SPIP

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama menyangkut aspek perbaikan kualitas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) di masing-masing SKPD, BKPP Kota Banda Aceh berkerjasama dengan Inspektorat Kota Banda Aceh melakukan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menekankan pada aspek pengendalian resiko, analisis serta menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan di lingkungan SKPD.

 

 

Urgensi LAKIP dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H
Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa kepada publik disebut governance (kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi.

  

e-PUPNS; Model baru sensus PNS


Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.M.H
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pendataan dan pembinaan PNS di tanah air. Upaya kearah perbaikan sistem manajemen pengelolaan aparatur negara terus dikembangkan, baik melalui pembenahan regulasi, sistem rekruitmen serta pemamfaatan teknologi sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik.
Sejalan dengan lahirnya UU No.5 Tahun 2015 tentan Aparatur Sipil Negara, Pasal 48 huruf d, Badan Kepegawaian Negara berkewajiban mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kearsipan yang konprehensif.

 

Menyoal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah


Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H
Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan prinsip Otonomi Khusus di Aceh termasuk di Kota Banda Aceh, daerah dapat menata perangkat daerah sesuai dengan kekhususan.

 

 

Besok, Illiza dan Jokowi Komunikasi Lewat Video conference

Presiden Republik Indonesia Ir Jokowi akan melaunching revitalisasi 1000 pasar tradisional seluruh Indonesia tahun anggaran 2015. Launching akan dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah besok (Selasa, 30/6/2015). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi akan menggelar videoconference dengan sejumlah pemimpin daerah di Indonesia, salah-satunya dengan Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE.

 

 

lliza Sampaikan 3 Hal Penting di Barcelona



Walikota Banda Aceh presentasi di Spayol
Barcelona - Sebagai salah-satu pembicara di forum yang membahas isu perkotaan dan kebencanaan yang digelar PBB di Barcelona, Spanyol. Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa`aduddin Djamal SE tampil pada tanggal 23 Juni 2015. Illizapun menyampaikan beberapa hal penting di forum tersebut.
Katanya, ada beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan untuk mampu bangkit dari bencana. Yang pertama, perlu menerapkan strategi ketahanan terhadap bencana, dalam hal ini Banda Aceh mengadopsi prinsip siklus manajemen bencana dari Hyogo Framework. Siklus ini meliputi mitigasi, persiapan, respon, dan pemulihan. Selanjutnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan LSM membangun strategi pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Reduction) dari aspek fisik dan non fisik.

 

 

11 Pejabat Kota Bandung Dalami e-Kinerja PNS





Selasa, 16 Juni 2015, 11 Pejabat Kota Bandung melakukan study e-Kinerja PNS dan E-Disiplin. Kedatangan rombongan Pemko Bandung diterima langsung oleh Drs. Zainal Arifin Wakil Walikota Banda Aceh. Ketertarikan Pemko Bandung berawal dari Presentasi Smart City yang difasilitasi oleh @amerika 15 Februari 2015.

Ketua Rombangan Pemko Bandung Aos W Bintang, Kadiskominfo memberikan apresiasi atas prestasi yang diperoleh Kota Banda Aceh serta menitip pesan dari Ridwan Kamil Walikota Bandung yang semestinya juga hadir pada kunjungan kerja ini.

 

 

Banda Aceh Raih Kota Terbaik Indonesia Attractiveness Award



Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal SE kembali mengukir prestasi membanggakan di level nasional,  yaitu predikat gold sebagai kota terbaik pada Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2015.

IAA yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Frontier Consulting Group ini, merupakan penghargaan bagi penyelenggara daerah terbaik. Penilaiannya diambil dari empat unsur, yaitu infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, dan investasi.

 

 

 

BKPP Banda Aceh raih Juara I BKN Award 2015 Katagori Inovatif se-Indonesia




Jakarta-Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terus berupaya melakukan pembinaan serta memberikan penghargaan BKN Award bagi Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Tanpa diduga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh (BKPP) raih Juara I BKN Award 2015 katagori Inovatif se Kab/Kota di Indonesia, Rabu 10 Juni 2015 di di Puri Agung Syahid Jakarta. 
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala BKPP Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana berbarengan dengan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Sipil Negera yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yang turut dihadiri oleh Menpan dan RB, Kepala Regional BKN se-Indonesia serta BKD/BKPP se-Indonesia.

 

 

Peserta Diklat PIM IV Kota Sabang Kunjungi UPTB PK PNS


Dalam rangka pendalaman materi Berfikir Kreatif dan Inovasi peserta Diklat PIM IV PNS dilingkungan  Kota Sabang yang bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Republik Indonesuia (PKP2 LAN Aceh-RI), sebanyak 35 orang berkunjung ke ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS,  Selasa 26 Mei 2015.

 

 

 

 BPKS Sabang Adobsi E-Kinerja PNS

MoU E-Kinerja PNS Pemko Banda Aceh dengan BPKS

Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah di Indonesia dan Lembaga lain yang mengadopsi aplikasi e-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi yang sudah memperoleh hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum ini bisa didapatkan secara gratis dari Pemko Banda Aceh. Hal ini diutarakan oleh Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE, Senin (13/4/2015) usai menandatangani MoU dengan pihak BPKS Sabang, terkait kerjasama transfer knowledge aplikasi e-Kinerja PNS dan e-Disiplin PNS

 

 

Penghargaan IDSA 2015, Banda Aceh Raih Dua Juara di Dua Kategori



Kota Banda Aceh kembali mengukir prestasi dikancah nasional. Tak tanggung-tanggung, Kota Banda Aceh meraih dua juara sekaligus di dua kategori pada penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015, yakni E-Education, dan E-Goverment. Masing-masing kategori ini, Kota Banda Aceh meraih juara III.

 

 

Opini WTP ke-7 untuk Kota Banda Aceh


Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Aceh.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dengan predikat WTP itu diserahkan kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE oleh Kepala Sub Auditorat Aceh I BPK Perwakilan Aceh Syafruddin Lubis di kantor BPK setempat, Rabu (22/4/2015).

 

 

Ilham Habibie: Banda Aceh Contoh yang Baik Soal Penggunaan TIK

Penggunaan internet di Indonesia belum berimbas pada peningkatan produktivitas masyarakatnya. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Begitu ungkap Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE dalam rangka koordinasi implementasi Rencana Pitalebar (Broadband) Indonesia di Banda Aceh sebagai salah satu kota pilot project, Selasa (28/4/2015).

 

 

Walikota Banda Aceh Presentasi Smart People di KAA Bandung

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE menjadi pembicara pada ajang Asia Afrika Smart City Summit dalam rangka Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung, Jawa Barat.
Pada acara yang digelar di Boardroom 6, The Trans Luxury Hotel tersebut, Illiza mempresentasikan soal smart people dalam mendukung konsep smart city yang diterapkan di Kota Banda Aceh.
“Masyarakat Kota Banda Aceh sangat mengenal dan akrab dengan penggunaan ICT (teknologi informasi dan komunikasi) dalam aktivitas kehidupannya,” kata Illiza, Kamis (23/4/2015).

 

 

Peserta Diklat PIM III Banda Aceh, Benchmarking ke Makassar


Sebanyak 29 orang Peserta Diklat kepemimpinan III Pemerintah kota Banda Aceh dan sejumlah kepala SKPD melakukan kunjungan dalam rangka Benchmarking dengan Pemerintah kota Makassar, Kamis (16/4).

Kunjungan Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin langsung Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, Iskandar S.Sos. M.Si dan diterima Asisten II Bidang Ekbang Kota Makassar, Irwan Adnan di ruang Pola Balaikota.

 

 

Menggagas Proyek Perubahan demi kemajuan Kota Banda Aceh

Diskusi proyek perubahan dg atasan
Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan pembenahan guna pelaksanaan Reformasi Birokrasi.  Berbagai terobosan dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk sebuah Institusi yang fokus melakukan penilaian Kinerja PNS dan Kinerja SKPD. Pembentukan kelembagaan tersebut merupakan wujud dari komitmen Walikota untuk menjadikan Banda Aceh sebagai icon nasional dalam tata kelola pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013, Susunan Organisasi UPTB Penilaian Kinerja PNS terdiri dari:
a.       Kepala UPTB;
b.      Subbagian Tata Usaha
c.       Pokja Penilaian Kinerja;
d.      Pokja Evaluasi; dan
e.       Kelompok Jabatan Fungsional Umum

 

 

Pemko Banda Aceh Laksanakan Diklat PIM III Pola Baru


Dalam rangka memantapkan kepimimpinan taktikal bagi pejabat yang menduduki Jabatan eselon III dan Calon Pejabat Eselon III di lingkungan Pemko Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM III) Pola Baru Angkatan 1 Tahun 2015.

 

 

 Pleno Hasil Penilaian Zona Integritas, 4 SKPD raih WBK

Dalam rangka mewujudkan clear goverment dan good governace, pemerintah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2013, melakukan pencanangan gerakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pelaksanaan WBK sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Dalam melakukan penilaian WBK ada 3 aspek penilaian yaitu indikator mutlak, indikator operasional dan indikator kinerja organisasi. Masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

 Tim e-Kinerja Pleno Hasil Penilaian Kinerja PNS


Kamis, 12 Februari 2015, Tim Penilai e-kinerja PNS pleno hasil penilaian kinerja PNS bulan penilaian Januari 2015. Sebagaimana dipahami bersama sejak Tahun 2012 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan program e-kinerja PNS. Penerapan program tersebut dipertegas dengan lahirnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program e-kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

 

 

Banda Aceh Launching Aplikasi Perizinan Online



Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh secara resmi meluncurkan Aplikasi Perizinan Online, Senin (9/2/2015) di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Banda Aceh Dra Salmiah, dalam laporannya menyebutkan, aplikasi ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banda Aceh.

 

 

Walikota Banda Aceh Presentasi Smart City di Kedubes Amerika

Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal, diundang Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk mempresentasikan program terkait Smart City (Kota Pintar). Acara yang mengusung tema ‘Using Technology To Promote Good Governance In Bandung, Banyuwangi, Banda Aceh and Beyond’ diselenggarakan di Pacific Place Mall, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
 

 

 

 

Gerakan Wilayah Bebas Korupsi bagi SKPD


Berbagai upaya dilakukan oleh negera, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembentukan Institusi, regulasi serta pendidikan anti korupsi terus didengungkan. Meskipun tak dapat dipungkiri pembuat regulasi dan pengendali negeri terkadang masuk “jebakan batman” akibat prilakunya yang korup.
Untuk itulah sejatinya sekluruh stakholder perlu melakukan “gerakan anti korupsi”. Gerakan ini harus massif dan terus digulirkan, sehingga setiap penggunaan uang negara dapat dipertangungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 
Sejak Tahun 2013, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan gebrakan dengan meletakkan pondasi Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) bagi SKPD. Landasan pijaknya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Sejalan dengan itupula Pemko Banda Aceh membentuk Tim Zona Integritas yang bertugas melakukan penilaian Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD.

 

 Gerakan One Agency-One Innovation

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H*
Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN dan RB) mencanangkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan pusat, agar setiap institusi melahirkan inovasi baru, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk itulah Kementrian PAN dan RB sesuai mandat UU No. 25 Tahun 2009, melakukan gerakan one agency-one innovation. Dima setiap institusi baik kementrian/lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menciptakan minimal 1(satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.

 

 

 

27 SKPD/ Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh raih penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI


Sebanyak 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Lembaga Keistimewaan  di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan predikat kepatuhan standar pada pelayanan Publik dari Ombusdaman RI, atas kinerja yang dijalankan selama ini. Penilaian tersebut dilakukan sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2014. Dari 28 SKPD yang dinilai, semuanya sudah memenuhi syarat dan berada di zona hijau dengan nilai berkisar dari 825 hingga 970, kecuali Bappeda yang masih bernilai 525 berada pada zona kunig.


12 Pejabat Pemkab. Bandung Dalami E-Kinerja PNS



Banda Aceh akhir-akhir ini menjadi incaran studi Banding E-Goverment dari berbagai Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Sumatera. Hampir setiap bulannya berbagai Kota Besar di Indoensia tertarik mendalami kemajuan Kota Banda Aceh terutama dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS yang telah berlangsung sejak Tahun 2012.

 

 

 

PKP2A IV LAN GAGAS FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SE-SUMATERA

Pusat Kajian Pendidikandan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (18/11/2014) menggelar Rapat Koordinasi Kelitbangan Se-Sumatera dengan Tema “Peran Kelitbangan Dalam Advokasi Iplementasi UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Rakor diselenggarakan di Gedung Pertemuan PKP2A IV LAN “.

 

 

 

11 Pejabat BKPP Kota Tangsel Dalami E-Kinerja PNS


Berbagai Kota Besar di Indoensia berguru pada Pemerintah Banda Aceh guna mempelajari penerapan e-Kinerja PNS. Kamis 13 November 2014, 11 Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan mengunjungi UPTB Penilaian Kinerja PNS untuk melihat lebih detail cara kerja tim penilai e-kinerja PNS.

 

 

 

11 Pejabat Kota Yogya Karta dalami e-Kinerja PNS



Serah terima cendra mata antar daerah
Berbagai Kota besar tertarik mendalami kemajuan Kota Banda Aceh. Ketertarikannya dilatar belakangi satu-satunya Kota di Indonesia yang menerapkan e-Kinerja PNS di Indonesia. Ungkapan tersebut terucap dari mulut ibu Ponco Siwi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogya Karta saat melakukan study Banding Penerapan e-kinerja di ruang rapat Walikota Banda Aceh, Rabu 12 November 2014.

 

 

 

Yang melambai di Jum`at Pagi

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H
Jumat, 7 November 2014 adalah hari bersejarah bagi Insan Birokrat terutama Bapak Drs.T. Saifuddin TA, M.Si. Beliau adalah birokrat sejati dijajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Mengabdi kurang lebih 37 Tahun di Pemerintah Kota Banda Aceh, namanya populis bukan hanya dilevel Kota Banda Aceh, bahkan Nasional hingga Internasional. Pribadi yang tegas, disiplin dan cerdas.
Karir dibirokrat cukup cemerlang. Lama bergelut dibidang Keuangan Daerah yang pada akhirnya mengantarkan beliau menjadi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dimasa kepemimpinan alm. Mawardy Nurdin untuk dua periode. Semasa alm. Mawardy Nurdin mencalonkan kembali jadi Walikota Banda Aceh, T. Saifuddin TA, M.Si dipercayakan menjadi Pj. Walikota Banda Aceh selama satu Tahun.

 

 

 

BKPP Kota Banda Aceh Laksanakan Pembinaan disiplin PNS


Bung Syarif bersama Marbun (Sek BAPEK)
Dalam rangka pembinaan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

Staf Ahli Walikota Tangerang dalami e-kinerja PNS Kota Banda Aceh


Suasana Study e-kinerja di Ruang Walikota BNA
Staf Ahli Walikota Tangerang, DR. Yayan Sofyan, M.Si  mengatakan Pemerintah Kota Tanggerang berharap suatu saat dapat menerapkan e-Kinerja PNS yang telah menjadi icon nasional milik Kota Banda Aceh.
Hal tersebut dikatakan Yayan Sofyan dalam kesempatan study banding ke Pemerintah Kota Banda Aceh yang diterima langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kota Banda Aceh, M.Nurdin, S.Sos di ruang rapat Wali Kota gedung Balai Kota lantai III, Kamis 16 Oktober 2014.

 

 

 

 

 

Banda Aceh rangking 4 Nasional Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia, Kemitraan Partnership Indonesia sejak Tahun 2008 melakukan Kajian Indonesia Goverment Index (IGI) atau perangkingan tata kelola pemerintahan Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi lembaga kemitraan Indonesia dalam  mendukung terwujudkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

 

 

 

 

LAN Bandung teliti kemajuan Kota Banda Aceh

Berbagai lembaga dan Instansi baik Kementrian/Non Kementrian, Pemerintah Daerah, LSM, Universitas, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian terhadap berbagai kemajuan Kota Banda Aceh, terutama aspek penerapan e-Goverment. 

Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

 

 

Banda Aceh kembali raih Prestasi di Tahun 2014

Suasana pengambilan data di ULP
Sejak tanggal 21 Maret s/d Agustus 2014, Kemitraan Partnership Indonesia melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam aspek Tata Kelola Pemerintahan. Program Unggulan Kemitraan Partnership sejak Tahun 2008 adalah Indonesia Governance Index (IGI) atau lebih dikenal perengkingan Tata Kelola Pemerintahan se-Indonesia.

 

 

3 Pejabat Palangkaraya Dalami e-kinerja PNS


Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, 3 Pejabat Palangkarya dalami konsep e-Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Jumat 3 Oktober 2014 di Markaz UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh.

 

 

 

 

5 Pejabat BPPT dalami e-kinerja PNS

Dalam rangka pengkajian e-Goverment dilingkungan Pemerintah Daerah Tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertandang ke markaz UPTB Penilaian Kinerja PNS, Selasa 1 Oktober 2014.
Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong lembaga BPPT tertarik melakukan kajian lebih dalam terhadap penerapan  e-kinerja PNS yang telah berlangsung sejak Tahun 2014.

 

 

Pejabat Bagian Organisasi Bandung kunjungi UPTB PK PNS

Pasca Pembentukan UPTB Penilaian Kinerja PNS, kurang lebih 20 Institusi bertandang ke markaz UPTB PK PNS, guna mempelajari konsep penerapan e-kinerja PNS. Kamis, 25 September 3 Pejabat dilingkungan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung mengunjungi UPTB PK PNS.

 

 

 

Peserta Diklat PIM IV Kabupaten Pidie Kunjungi UPTB PK PNS

Dalam rangka pendalaman materi Benchmarking peserta Diklat PIM IV PNS dilingkungan  Pemkab Pidie, sebanyak 20 orang berkunjung ke ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS,  Selasa 23 September 2014.

Kedatangan para peserta Diklat PIM IV dalam rangka mendalami pelaksanaan program e-kinerja yang telah berlangsung selama  2 Tahun, sejak Tahun 2012 hingga sekarang.

 

 

 

 

7 Kab/Kota di Indonesia dalami E-Goverment Pemko Banda Aceh

Dalam rangka mendalami study komperatif optimalisasi Informasition Comunication Technologi (ITC), 7 Kabupaten/Kota Indonesia dalami pelaksanaan sistem E-Goverment pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Rabu 17 September 2014 di Aula lt.IV Pemerintah Kota Banda Aceh.


Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut antara lain: Pemkab Gresik, Pemkab Lamongan, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Bayu Asin, Pemkot Bogor, Pemkot Sukabumi, dan Pemko Cimahi. Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut adalah para finalis Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 difasilitasi oleh PT. Telkom untuk melakukan study banding ke Banda Aceh.

 

Team E-Kinerja PNS Pleno Hasil Penilaian Kinerja PNS


Sebagaimana dipahami bersama sejak Tahun 2012 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan program e-kinerja PNS. Penerapan program tersebut dipertegas dengan lahirnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program e-kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
Berbagai regulasi pendukung lainnya terus dibenahi guna memperkuat program e-kinerja PNS sebut saja Surat Edaran Walikota Nomor 065 Tahun 2012, Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013.

 

 

 

 

LAN-Aceh bedah Pelayanan Publik Kota Banda Aceh


Dalam rangka kajian Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara (LAN)-Aceh melakukan bedah kondisi eksisting pelaksanaan reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 1-12 September mengambil locus pada beberapa SKPD meliputi Bappeda, BKPP Kota Banda Aceh, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan flus UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh.
Edy Saputra, SH-Pengelola Kajian pada LAN-Aceh saat bertandang ke markaz UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Kamis 11 September 2014 mengatakan bahwa Banda Aceh menjadi barometer kiblat Reformasi Birokrasi saat ini. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh membuat LAN-Aceh tertarik untuk mendalaminya.

 

 

 10 Pejabat Inspektorat Bogor pelajari kemajuan Kota Banda Aceh



Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Kota Bogor, 10 Pejabat Inspektorat Bogor dalami konsep Reformasi Birokrasi Kota Banda Aceh, Rabu 10 September di Aula Inspektorat Kota Banda Aceh. Berbagai terobosan dan prestasi yang diraih saat ini dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, megilhami Kota Bogor untuk mengutus Para Auditor untuk belajar pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Bapak Eko Prabowo, AP, M.Si selaku Ketua rombongan yang juga bertindak sebagai Inspektur pada Inspektorat Bogor, berharap kedatangan mereka mampu menjadi agen perubahan di Kota Bogor.

 

 

  Walikota Banda Aceh Launching e-Disiplin PNS


Dalam rangka monitoring dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta menyahuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pemko Banda Aceh kembali melakukan inovasi dengan menerapkan e-Disiplin. Aplikasi Absensi Online dan Monitoring Disiplin PNS atau lebih dikenal e-Disiplin PNS merupakan sebuah instrumen bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan dan sanksi bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010.

 

 

 

Siapa yang pantas Wakil Walikota Banda Aceh

Oleh: Muhammad Syarif


Pasca pelantikan ibu Elliza Sa`aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017, tanggal 16 Juni 2014 berbagai spekulasi muncul siapa yang pantas menjadi Wakil Walikota untuk mendampingi Walikota Banda Aceh 3 (tiga) Tahun kedepan. Dugaan dan sakwa sangka politik negatif mencuat. Askhalani selaku koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding pemilihan WakilWalikota Banda Aceh berpotensi terjadi moneypolitic atau politik uang jika dipilih oleh anggota DPRK periode sekarang. Untuk itulah Askhalani menyarankan sebaiknya dipilih oleh Anggota DPRK Periode 2014-2019


 

 

Menagih Janji “Zikir” *


 Oleh: Muhammad Syarif

Barangkali tidak berlebihan kalau ada ungkapan harapan adalah awal dari segalanya, karena sepertinya memang hidup dan kehidupan ini dibangun di atas sebuah harapan. Tumpukan catatan harapan yang tersusun menjadi cita-cita dan impian tentang hari esok yang lebih baik. Dari sinilah kemudian sesungguhnya peradaban itu dimulai.

 

 

 

 

 

Urgensi Survei Kepuasan Masyarakat

Oleh : Muhammad Syarif
Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

Inspektorat Banda Aceh laksanakan Panel PMPRB Online

Asesor PMPRB Online sedang mengisi kertas kerja
Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan delapan  area perubahan sesuai dengan Instrumen yang tertuang pada kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berbasis online. Adapun delapan area perubahan tersebut antara lain: keorganisasian, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusai aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja.

 

 

Mengenal PMPRB Online

Oleh : Muhammad Syarif*
Berbagi Ilmu seputar PMPRB Online, 2013
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) terus melakukan inovasi dan gebrakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional. Sang nahkoda yang merupakan salah seorang putra terbaik Aceh, Bapak Ir. Azwar Abubakar, MM pada Tahun 2012 menggagas suatu kosep evaluasi kinerja pemerintah berbasis online. Gebrakan tersebut menggiring Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk masuk kesistem PMPRB online.

 

 

 

Penilaian Unit Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Verifikasi dokumen Penilaian KPPTSP
Tahun 2013 akan menjadi tahun yang mengawali penilaian baru dalam Pelayanan Publik bagi seluruh unit pelayanan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasu mulai menerapkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Permen PAN & RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kedua Peraturan Menteri tersebut merupakan panduan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik seluruh Instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

 

  

Inspektorat Aceh ingin Adobsi E-Kinerja

Tim Ispektorat Aceh dalami e-kinerja
Pemerintah Aceh melalui Inspektort Aceh ingin mengadopsi aplikasi E-Kinerja yang telah diterapkan  Pemko Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan Afria yang mewakili Inspektur Aceh saat bertemu dengan Muhammad Syarif, S.HI.,M.H-Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS, di ruang kerja, Rabu (30/10).

 

 

 



Salurkan Bakat Anda via Cipta Media Seluler

Oleh: Muhammad Syarif*

Forum asah nyali Cipta Media Seluler di Poltek Aceh
Cipta Media Seluler adalah hibah terbuka yang mengajak individu, komunitas, atau organisasi untuk memunculkan inisiatif-inisiatif perubahan sosial yang lebih adil, dengan menggunakan teknologi seluler. Hibah terbuka ini menyediakan dukungan dana sebesar 750 ribu dolar AS, bagi inisiatif-inisiatif teknologi seluler terbaik yang dapat dimodifikasi dan dicontoh untuk diterapkan di daerah lain.

 

 



Mahasiswa Fadak & Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry dalami e-kinerja


Rombongan Mahasiswa UIN Ar-Raniry dalami e-kinerja
Sebayak 40 orang  mahasiswa Fakultas Dakwah & Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry melakukan Observasi terkait penerapan E-Kinerja yang telah menjadi Ikon Nasional dibidang Inovasi Pelayanan Publik 2014, Selasa 17 Juni 2014  di Aula Lantai IV Gedung A Balai Kota Banda Aceh. Taufik, M.Ed selaku Dosen Pembimbing Ilmu Komunikasidan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry menyampaikan, tujuan rombongan mahasiswa bertandang ke Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mendalami e-kinerja sekaligus melihat secara langsung kesuksesan Pemko Banda Aceh dalam rangka penggunaan kemajuan Teknologi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

Adipura ke-7; Walikota Respon Kesejahteraan Pasukan Orange

Pasukan Orange, Pahlawan Kebersihan Kota
Kota Banda Aceh kembali meraih piala Adipura ke-7 secara berturut-turut sebagai kota terbersih di Indonesia ini. Selain karena dukungan dan partisipasi warga kota, prestasi ini merupakan kerja keras pasukan orange (petugas kontrak) pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Untuk itu, sudah sepantasnya kesejahteraan para pahlawan kebersihan ini ditingkatkan lagi.

 

 

 

 

 

Meretas Aplikasi Zona Integritas

Oleh : Muhammad Syarif*
Banda Aceh terus melakukan inovasi dan kreatifitas di bidang Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka mewujudkan e-Goverment. Berbagai aplikasi telah dirancang guna menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Cyber City Islami. Kemajuan teknologi harus benar-benar dimamfaatkan sebaik mungkin guna mendukung kinerja pemerintahan daerah.

 

 

 

 

Meretas Rumah Sakit Menjadi BLUD

Oleh : MUHAMMAD SYARIF,S.HI,M.H
Iftitah
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta di perkuat dengan lahirnyan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit mengharuskan Pemerintah Daerah supaya manajemen Rumah Sakit menganut Pola PPK- BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itulah di butuhkan kesiapan daerah dalam rangka menyahuti regulasi yang ada.

 

 

Who is PNS (Analisis UU No.5 Tahun 2014)

Oleh: Muhammad Syarif*
Pemerintah Pusat baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertepatan dengan hari Rabu, 15 Januari 2014.  Nilai filosofis dari UU ASN ini dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Untuk itulah perlu dibangun pondasi agar PNS memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

 

 

BPKS dalami E-Kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh

Memberikan Penjelasan E-Kinerja kepada Tim BPKS
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menyatakan keseriusannya untuk mengadopsi dan menerapkan aplikasi ekinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Komersial dan Investasi BPKS Syafruddin Chan saat berkunjung dan sharing informasi tentang penerapan E-Kinerja di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jum`at 23 Mei 2014. Rombongan Tim BPKS Sabang diterima langsung oleh Plh. Setda Kota Banda Aceh Ir. Bahagia serta didampingi oleh beberapa pejabat Pemko Banda Aceh meliputi Sekretaris BKPP, Kabag. Organisasi, Kabag.Administrasi Pembangunan, Kepala UPTB PK PNS serta Plh. Kabag. Humas.

 

 

 

Syariat Islam Aceh berbasis OPD*

Oleh: Muhammad Syarif

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat kekhususan dan keistimewaan yang atur oleh UUD 1945 Amandemen ke IV. Sebagai implementasi dari amanat UUD 1945 pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pemerintah daerah diberi 2 jenis kewenangan urusan yaitu urusan yang  bersifat wajib dan urusan pemerintah yang bersifat pilihan.

 

 

Banda Aceh raih 6 kali WTP

Plh. Walikota Banda Aceh saat menerima LHP-WTP Ke-6
Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk LKPD Tahun Anggaran 2013.
Ini merupakan yang ke enam kali berturut-turut diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, kedepan kita berharap mampu mempertahankan dan juga mampu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, ujar Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Maman Abdurrahman, Selasa (13/5) di kantor BPK-RI Perwakilan Aceh, coba dicek mungkin pemerintah Kota Banda Aceh satu-satunya Kota di Indonesia yang meraih WTP 6 Kali berturut-turut.

 

 

 

 

Banda Aceh raih Best Champion IDSA 2014.

Tahun 2013 puas diposisi runner up 1, 2014 The Best Campion
Ini prestasi luar biasa. Kota Banda Aceh baru saja dinobatkan sebagai The Best Champion untuk katagori Overall Society dalam ajang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014. Informasi tersebut disampai Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Marwan kepada AJNN via telepon genggam. Lebih Lanjut Kabag. Humas Setda Kota Banda Aceh mengatakan pengumuman dilakukan Kamis mala (8 Mei) sekitar pukul 21.00 Wib di Mall Kota Kasablanka-Jakarta. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Kominfo RI, Tifatul Sembiring dan diterima langsung oleh Plh. Walikota Banda Aceh Illiza Sa`aduddin Djamal, SE.  sebelumnya di Tahun 2013 Banda Aceh hanya mendapat runner up 1 cetus Illiza Sa`aduddin Djamal, SE

 

 

E-Kinerja Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2014

Sekda Saat menerima Inovasi Pelayanan Publik 2014

Aplikasi Elektronik Kinerja yang sering disebut E-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri PAN dan RB Prof Dr Eko Prasojo kepada Bapak Drs T Saifuddin TA M Si- Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Selasa (29/4) di Gedung Serbaguna Kantor Kementerian PAN dan RB, Jl Sudirman Kav 69, Jakarta.

 

Meunasah Tuha; Geliat Membangun

Oleh : Muhammad Syarif 
Menggarap Kebun Cinta 2014



Pada tahun 1812 Gampong Meunasah Tuha awalnya hanya di huni delapan kepala keluargayang berprofesi sebagai nelayan dan petani.

Dalam perjalanan waktu, warga pesisir pantai di kawasan Kecamatan Peukan Bada- Aceh Besar membangun sebuah balai tempat ibadah yaitu Meunasah. Pembangunan tersebut terus berlanjut hingga tahun 1816 dibawah kepemimpinan Keuchik Ahmad.

 

 

 

 

 

Pemko Banda Aceh laksanakan Asistensi Penyusunan SKP

Suasana Asistensi SKP pada Disperindagkop dan UKM
Dalam ranka percepatan dan penyempurnaan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh membentuk III Tim, masing-masing Tim dikoordinir oleh Para Asisten Sekretariat Daerah. 

Pelaksanaan Asistensi tersebut dilaksanakan sejak tanggal 8 April s/d 22 April 2014 di Aula Pemko Banda Aceh. Tim III yang terdiri dari Ir, Bahagia, Azmi, S.H, Muhammad Syarif, S.HI.,M.H, Nurhayati, S.H.,M.H, Azhar, S.Pd.,M.Pd, Asnawi, SH dan Yuraisah Yuningsih bertugas dalam rangka melakukan Asistensi 15 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemko Banda Aceh  meliputi: Dishubkominfo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat MAA, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat MPD, Sekretariat KIP/KPU, Inspektorat, Kecamatan Syiahkuala, Kecamatan Banda Raya, Bagian Humas, Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Umum.



 

SKP; Prioritas kepala BKPP Kota Banda Aceh

Dra. Emmila Sovayana sedang memberikan arahan
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh melakukan terobosan dengan membentuk Tim Asistensi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Tim ini nantinya bertugas memastikan seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh paling telat dokumen SKP tersusun akhir maret 2014 yang selanjutnya akan dikirim ke BKN Medan awal bulan Mei 2014 cetus  Dra. Emmila Sovayana, saat rapat perdana Tim Asistensi di Ruang Balee Praja Kota Banda Aceh. (Jumat, 24/4/2014)

 

 

 

 

Ditjen Dukcapil Kemendagri kunjungi UPTB PK PNS


Diskusi dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri
Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri berkeinginan mengadopsi aplikasi e-Kinerja yang telah diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2012, cetus Muhammad Syarif, S.HI,M.H kepada Bapak Adi Ariansyah, saat mengunjungi ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh,  Kamis 3 Maret 2014 di ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS.

Partai Politik Jualan UU Desa

Oleh : Muhammad Syarif*
Ilustrasi sidang Paripurna DPRI, pengesahan UU Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu bahan "jualan" partai politik saat kampanye pemilu 2014. Satu persatu partai peserta pemilu mengaku sebagai pihak yang paling berjasa memperjuangkan disahkannnya undang-undang tersebut. Aburizal Bakrie alias Ical (Ketua Partai Golkar) mengatakan, partainya lah yang pertama kali mengangkat wacana undang-undang khusus untuk desa.

 

Memberbaiki kualitas LAKIP

Oleh : Muhammad Syarif*
Suasana Diklat LAKIP di UGM Tahun 2011

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah instrument dalam mengukur kinerja Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk didalammnya kinerja unit kerja dan kinerja kepala daerah.
Penyusunannya mengacu pada pertanggungjawaban visi-misi organisasi pemerintah atau visi misi kepala daearah.  Grand teori penyusunannya mengacu pada  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

 T. Saifuddin TA; Guru Birokratku

Oleh : Muhammad Syarif*
Bersama Bapak Sekda pada worshop SKP bagi ka. SKPD

Tidak ada  PNS di Kota Banda Aceh yang tidak kenal beliau. Sosok insan yang lahir 10 Nopember 1954, telah mengabdi pada pemerintah Kota Banda Aceh selama 35 Tahun.  Namanya Drs. T. Saifuddin, TA, M,Si. Beliau adalah sosok birokrat yang cerdas, disiplin serta religius. Meniti karir dari awal hingga ke tahta tertinggi. Saat pengangkatan pertama, beliau bertugas sebagai caraka, operator komputer.  Hampir seluruh tangga birokrasi di lalui satu demi satu, kasi, kepala Bagian, Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, hingga Pelaksana Walikota Banda Aceh. Beliau tidak bernah non job ini prestasi yang luar biasa.

 

 

 

Urgensi SKP dalam mengukur Kinerja PNS

Oleh : Muhammad Syarif*


Banda Aceh sebagai salah satu Kota Pilot Project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat responsif terhadap regulasi yang ada dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan. Berbagai terobasan terus dilakukan guna percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Satu-satunya Kota di Indonesia yang menerapkan program e-kinerja sebagai salah satu instumen dalam mengukur kinerja PNS di Kota Banda Aceh. Program e-kinerja ini kemudian mendapat pengakuan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tahun 2013. Untuk skala nasional Pemerintah Pusat baru saja mengeluarkan regulasi tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011. 

 

 

5 SKPD raih WBK

Oleh : Muhammad Syarif*

Attention: open in a new window.Banda Aceh layak dijadikan model tata kelola pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan guna mewujudkan Banda Aceh sebagai model Kota Madani Indonesia. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD adalah salah satu program unggulan Kota Banda Aceh Tahun 2014. Ini dibuktikan dengan komitmen Walikota dalam membentuk Tim Zona Integritas Kota. Tim Zona Integritas bertugas melakukan penilaian WBK pada SKPD dilingkup Kota Banda Aceh.  Pada Tahun 2013, tim ini telah melakukan penilaian pada 10 SKPD dalam rangka meletakkan dasar-dasar utama guna menghindari peluang korupsi. Penilaian ini nantinya menjadi rule model bagi pemerintahan di Aceh.

 

Tim e-Kinerja Ekspose Kinerja SKPD



Pasca terbentuknya UPTB Penilaian Kinerja PNS berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan. Sang profesor muda sapaan akrab Muhammad Syarif dijajaran birokrasi Kota Banda Aceh selalu membahani tim penilai e-kinerja.

 

 

 

 

 

Mengintip dibalik E-Kinerja

Oleh : Muhammad Syarif*
Wakil Walikota menerima Sertifikat HAKI e-kinerja
Pemerintah Kota Banda Aceh terus berbenah diri, berbagai upaya dilakukan demi mewujudkan optimalisasi pelayanan publik. Sebut saha; restrukturisasi kelembagaan, penataan kepegawaian, transparansi keuangan, kemudaan akses pelayanan publik, Zona Integritas, peningkatan kualitas sumber daya aparatur hingga program E-Kinerja.

 

 

 

 Mekanisme Penggantian Walikota Banda Aceh 

 Oleh : Muhammad Syarif*  
Kemesraan alm. dengan KNPI Kota Banda Aceh
  

                  
Innalillahi wainna ilaihirrajiun, telah berpulang kerahmatullah Bapak Ir.Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc. Beliau adalah sosok yang selama ini berjasa dalam membangun kota Banda Aceh.  Meninggal pada Hari Sabtu, 8 Februari 2014 pukul 19.30 di Rumah Sakit Zainal Abidin. Saat ini Kota Banda Aceh berduka yang mendalam dimana salah seorang Putra terbaiknya  menghadap sang khalik. Beliau adalah Walikota periode kedua yang berpasangan dengan Illiza Sa`aduddin Djamal,SE.
Mencermati kondisi inilah maka tulisan ini mencoba menjelaskan mekanisme penggantian jabatan Walikota pasca meninggalnya Bapak Mawardy Nurdin.  Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Wakil Kepala Daerah (WKDH) menggantikan Kepala Daerah (KDH) sampai habis masa jabatannya apabila kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 bulan secara terus menerus dalam jabatannya”.

 

Urgensi LAKIP dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H
Suasana Diklat LAKIP di UGM Tahun 2010


Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa kepada publik disebut governance (kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi.


Kedudukan Komisi ASN (Analisis UU No.5 Tahun 2014)


Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah mencakup 3 (tiga) elemen dasar yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur negara. Sebagai unsur terbesar Aparatur Negara yang terdiri atas 4,7 juta PNS dan lebih kurang 1 juta pegawai honorer pada Tahun 2009, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur Aparatur Negara yang paling besar dan menduduki posisi penting karena sangat menentukan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pelaksanaan tugastugas pemerintahan serta pembangunan.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Analisis UU No. 5 Tahun 2014)

Oleh : Muhammad Syarif
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014, membagi jabatan ASN dalam tiga kelompok, yaitu: pertama Jabatan Administrasi, kedua Jabatan Fungsional dan ketiga; Jabatan Pimpinan Tinggi.


 Urgensi ANJAB dalam Penataan Kepegawaian (Analisis UU No.5 Tahun 2014)

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H
Suasana Diklat Anjab di Gedung ITC Centre, 2010

Iftitah
Salah satu persoalan krusial di Indonesia adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam dunia birokrasi, politik, pendidikan, perbankan dan sebagainya peran sumber daya manusia sangat menentukan dalam perjalanan maju mundurnya sebuah organisasi.


 

In Memorial Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh

Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.,M.H


Sepuluh februari tahun 2008 yang lalu, adalah hari bersejarah dalam hidupku. Dimana hari itu adalah awal karirku di balaikota. Memang dari sejak dulu aku punya mimpi agar dapat mengabdi di balaikota sebagai pusat pemerintahan di Kota Banda Aceh.  Semua orang mungkin bangga jika bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh. Maklum namanya saja sudah keren dan tenar. Bahkan katanya nilai jual PNS di Balai Kota melambung. Para calon mertua dengan gagah perkasanya memberikan restu jika anaknya dilamar oleh salah seorang jejaka dari Balaikota sapaan akrab bagi PNS yang bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh.

 

Menyoal Birokrasi Patrimonial

Oleh: Muhammad Syarif*

Iftitah
Gaung reformasi yang didengungkan di era 1998, ternyata belum mampu membawa arah baru dalam tatanan kehidupan bernegara. Setelah mahasiswa mampu menumbangkan rezim politik orde baru, ternyata gerakan reformasi legah dan belum mampu menata pemerintahan menjadi lebih baik. Bahkan di Tahun 2013 penyelenggara pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun Daerah cendrung belum menunjukkan perubahan yang siknifikan. Banyak pejabat tersangkut korupsi, bahkan orang-orang yang getol memperjuangkan Gerakan perubahan dan anti korupsi ternyata tersandung dalam “buih”. Lantas apa yang harus kita lakukan...?


 E-Kinerja wujud Reinventing Goverment

Oleh: MUHAMMAD SYARIF


 Pemerintah Kota Banda Aceh patut berbangga atas usaha dan kerja keras dua institusi dilingkup Setda Kota Banda Aceh yakni Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan. Kerjasama yang baik dua lembaga ini, mampu melahirkan suatu konsep yang prestisius dalam dunia birokrasi. Konsep yang dimaksud adalah sistem Aplikasi E-Kinerja yang pada akhirnya mendapat pengakuan Kementrian Hukum dan HAM sehingga layak memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

 

Membedah Kewenangan Pemberhentian PNS

 
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H
Dalam rangka penerapan sanksi administrasi kepegawaian dilingkungan pemerintah Daerah, mucul pertanyaan siapa yang berwenang melakukan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS di daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita coba membedah PP No.9 Tahun 2003 dan PP No.53 Tahun 2010.
Dalam PP No.9 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah Kepala Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Jadi pejabat pembina kepegawaiannya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Tulisan ini mencoba menjelaskan persoalan manajemen kepegawaian terutama berkaitan dengan pemberhentian PNS dilingkup Kabupaten/Kota.

 

 

 In Memorial 808 Tahun Banda Aceh

Gedung KNPI Malaysia, 2012
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI,M.H
Dalam lintasan sejarah, disebutkan bahwa Banda Aceh sebagai pusat Ibu kota Nanggroe Aceh darusalam, saat ini dikenal dengan sebutan Pemerintah Aceh sebutan Propinsi Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 . hal ini sebagaimaa tertuang dalam batu nisan di kampong Pande, kota ini dibangun pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan dengan 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.

FORMATTING THE LOCAL OFFICIAL INSTITUTION IN REALISING GOOD GOVERNANCE BASED ON THE ACT NUMBER 11, 2006 (A Research Conducted in Banda Aceh)


By: MUHAMMAD SYARIF,S.HI.,M.H
A. Background
Banda Aceh is the capital of Aceh Province, which has nine-sub administrative area, 70 villages and 20 urban[1]. Banda Aceh is formed pursuant to the Act No. 8, 1955 on the Establishment of the Regional Otomomi or Major Cities in the North Sumatra Province (State Gazette 109) and the Government Regulation No. 5, 1983 on the Amendment of Area Boundaries Municipal Level II Banda Aceh (State

 

Urgensi SOP Bagi SKPD

Oleh: Muhammad Syarif, S.HI, M.H

Prolog
Proses pada suatu pekerjaan harus dirancang dan dikembangkan, kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak dirancang dengan baik, dapat menimbulkan  kecelakaan atau kerusakan. Untuk itu perlu dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standar, sehingga siapa sajapun, kapan sajapun dan dimana sajapun dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Langkah-langkah kerja yang tertib ini disebut SOP (standard operating procedures), sebutan lainnya Protap (Prosedur tatap), Standar Operasional Baku (SOB). Beberapa Instansi telah memakai SOP dalam melaksanakan tugas, seperti : Departemen Keuangan/Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum  Daerah, POLRI, Kejaksaah, Perusahaan dan lainnya. SOP merupakan hasil finalisasi dan kesempurnaan prosedur kerja. Dengan adanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan.

 


 Optimalisasi Kinerja PDAM Tirta Daroy

Oleh: Muhammad Syarif, S.HI,M.H *
Air adalah sumber kehidupan, ungkapan itu tentunya tidak berlebihan. Hampir dipastikan tidak ada aktifitas tanpa membutuhkan air. Kehidupan manusia akan kurang bermakna jika air atau sumber mata air tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu manajemen pengelolaan Air terutama air yang siap pakai untuk keperluan sehari-hari menjadi urgent.



KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH

Oleh : Muhammad Syarif[1]

Iftitah

            Berlakunya hukum adat dalam masyarakat adalah merupakan manifestasi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.[2] Masyarakat Aceh tempo dulu adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya. Itu terungkap dalam tradisi besar yang diwarisi secara generasi. Adat dan budaya praktis menjadi rujukan  bagi hidup masyarakat Aceh baik individu maupun kelompok. Itulah yang menjadi karasteristik dan identitas masyarakat Aceh.

 

Banda Aceh Model Kota Madani

Oleh : Muhammad Syarif,S.HI,M.H
Banda Aceh sebagai pusat Ibukota terus berbenah, tentunya pembenahan tersebut sejalan dengan Visi-Misi Kepala Daerah terpilih. Disinilah butuh kecerdasan sang pemimpin dalam meramu dan memformulasikan arah pembangunan, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik.

 

 Harapan Buat Dotoe Zaini Abdullah

Oleh : Muhammad Syarif

Barangkali tidak berlebihan kalau ada ungkapan harapan adalah awal dari segalanya, karena sepertinya memang hidup dan kehidupan ini dibangun di atas sebuah harapan. Tumpukan catatan harapan yang tersusun menjadi cita-cita dan impian tentang hari esok yang lebih baik. Dari sinilah kemudian sesungguhnya peradaban itu dimulai. Dari segumpal harap yang tumbuh dan berkembang menjadi bongkahan impian dan kemudian melahirkan berbagai bentuk bangunan peradaban yang menjadikan hidup lebih hidup.

Olah Sampah Jadi Penghasilan

Oleh : Muhammad Syarif

Problem sampah tidak habis-habisnya dibicarakan dan selalu menjadi hot issue sampai dunia ini ada. Kita tidak akan pernah bisa lari dari sampah. Pengelolaan sektor sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk aspek transportasi dan penanganan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Untuk itu adalah hal yang wajar bila pemerintah kemudian membebankan sebagian biaya operasional kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam bentuk retribusi pelayan kebersihan. biaya operasional yang dikeluarkan pada Tahun 2006 mencapai Rp. 10,6 milyar.

 

Potensi Retribusi Sampah di Kota Banda Aceh


Oleh : Muhammad Syarif
Dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh yang bersih indah dan nyaman, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terus berupaya meningkatkan tingkat dan cakupan pelayanan sehingga pelayanan kebersihan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Banda Aceh tanpa ada kecuali.