Berbagai
lembaga dan Instansi baik Kementrian/Non Kementrian, Pemerintah Daerah, LSM,
Universitas, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian terhadap berbagai
kemajuan Kota Banda Aceh, terutama aspek penerapan e-Goverment.
Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Untuk itulah LAN Bandung pada tanggal 19 September 2014 melakukan Kajian e-Goverment pada dua Kota yang dianggap sukses dalam penerapannya yaitu Kota Surabaya dan Kota Banda Aceh. Ada 31 Indikator atau Instrument penilaian e-Goverment yang disisir pada 2 Kota yang menjadi locus penelitian LAN Bandung. Adapun alat ukur penelitian tersebut antara lain: Kemudaan akses e-Goverment, Pengguna atau Stakeholder e-Goverment, Pengembangan e-Goverment, Informasi yang tersedia, Transaksi Online, Pengamanan Wibesite, mamfaat e-Goverment, Pembiayaan e-Goverment, Political will legislatif dan eksekutif, Akuntabilitas Kinerja, Visi dan Strategi Kepala Daerah, Sumber Daya Manusia, Faktor Keberhasilan, Standar IT serta Faktor Penentu Keberhasilan e-Goverment. Semoga saja sejalan dengan misi Banda Aceh sebagai Model Kota Madani dan Deklarasi "Banda Aceh Islamic Cyber City" menjadikan Banda Aceh sebagai Icon nasional dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar