In Memorial Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh

Oleh Bung Syarif**

Sepuluh februari tahun 2008 yang lalu, adalah hari bersejarah dalam hidupku. Dimana hari itu awal karirku di Balaikota. Memang dari sejak dulu aku punya mimpi agar dapat mengabdi di Balaikota sebagai pusat pemerintahan di Kota Banda Aceh. Semua orang mungkin bangga jika bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh. Maklum namanya saja sudah keren dan tenar. Bahkan kata temanku nilai jual PNS di Balai Kota melambung. Para calon mertua dengan gagah perkasanya memberikan restu jika anaknya dilamar oleh salah seorang Pemuda dari Balaikota sapaan akrab bagi PNS yang bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh., hehe

Presentasi Proleg 2012

Saat aku bergabung di Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh, Kepalanya dijabat oleh Bapak Muhammad Hadi, S.H yang pada waktu itu pemerintah Kota Banda Aceh sedang menggarap project besar dengan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR NAD/NIAS). Project itu adalah project Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Penataan Manajemen Kepegawaian. Para Pengelola project itu dibayar mahal oleh BRR NAD-NIAS. Rata-rata perbulan dapat honor 10- 15 Juta bagi pejabat Eselon II dan eselon III sementara yang non eselon berkisar 8 juta s/d 9 Juta. Lumayan banyak bila dibandingkan dengan gajiku pada saat diterima sebagai PNS yang pada waktu itu berkisar 1,8 Juta untuk Golongan III.a seperti saya. Dari Honor yang kudapatkan pada saat menggarap project BRR NAD-Nias itulah kujadikan modal awal untuk menikah.

Saya bersyukur kepada Allah, karena bisa masuk pada komunitas Balai Kota, terutama dalam Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, berkat promosi dari Bapak Nizwar, S.H yang pada Waktu itu adalah salah seorang staf di Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh yang juga teman dekat dan orang kepercayaan Bapak Muhammad Hadi,SH.

Tim ALGAP-II sedang rapat di Bappeda Kota BNA

Dalam perjalanan karirku di Bagian Organisasi, banyak ilmu kudapatkan. Mulai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Analisis Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan (ANJAB), Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi, Survei IKM hingga Organisas Perangkat Daerah. Awalnya Bagian Organisasi namanya Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang sering di plesetkan menjadi Bagian Orkes tanpa lagu alias Bagian yang dianggap tidak penting. Padahal berdasarkan tupoksi dan kewenangan Bagian ini menjadi Organ pemikir di Balai Kota. Dari Bagian inilah diolah menu-menu spesial kebijakan bernegara dan kewenangan OPD di Pemko Banda Aceh, utuk itulah butuh ASN yang cerdas, energik dan kuat analisisnya.

Tahun 2008 juga tahun Reformasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Ini terjadi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 yang mengharuskan Pemerintahan se-Indonesia untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.  Seluruh perangkat Daerah di Kota Banda Aceh di rombak secara besar-besaran dalam rangka menyahuti PP No.41 Tahun 2007.

Program Rehab-Ronkon Capasitas Building Pemko BNA

Banyak moment penting diperoleh dikala itu, karena saya selalu dekat dengan orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Budaya diskusi selalu dibangun oleh Bapak T. Saifuddin TA, M.Si (Sekda Kota Banda Aceh). Berkawan dengan para Konsultan Hukum meliputi Prof. DR. Husni Djalil, S.H, M.H (Pakar Hukum Tata Negara USK), DR. Eddy Purnama, SH,MH (Pakar Hukum Tata Negara USK) serta T. Ahmad Yani, S.H.,M.Hum menambah khazanan intelektual saya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara 

Dari berkawan dengan para Konsultan Hukum inilah saya tertarik mendalami studi Hukum Tata Negara. Akhirnya pada Tahun 2009 kulanjutkan studi Magister Ilmu Hukum dengan kosentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Unsyiah, yang pada akhirnya ilmu yang kuperoleh menambah khazanah intelektualku di bidang Organisasi Perangkat Daerah.

Monev Pendidikan Diniyah bersama As.II

Selama bekerja di Bagian Organisasi saya mencoba membedah sisi lain dari kewenangan lembaga ini. Setelah kudalami ternyata lembaga ini memiliki prospek yang luar biasa. Tinggal saja kepiawaian kita dalam merancang program kerja. Untunglah pengalaman memimpin lembaga NGO INSEP Jakarta menjadi modal awal dalam rangka membenahi Bagian Organisasi.

Tahun 2010 saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menjabat Kasubbag Kelembagaan  dan Tata laksana pada Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh. Kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan tidak ku sia-siakan. Berkat ilmu yang kuperoleh saat mengenyam study magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah dibawah bimbingan Bapak Prof. DR. Husni Djalil, S.H.,M.H, DR. Eddy Purnama, S.H,.M.Hum serta T. Ahmad Yani, S.H.,M.Hum membuat saya lincah dan lihai dalam memimpin jabatan tersebut.

Banyak progres ku raih pada saat memimpin Kasubbag Kelembagaan  dan Tata Laksana. Sehingga Bagian Organisasi sudah mendapat lirikan dari pimpinan. Pada saat saya bekerja di Bagian Organisasi saya menghadapi 3 orang Kepala dimana masing-masing punya gaya yang berbeda. Kepala Bagian Organisasi yang pertama di pimpin Oleh Muhammad Hadi, S.H (mantan Kabag. Hukum), yang kedua dipimpin oleh Fadhil, S.Sos, MM (Mantan Camat Kuta Alam), ketiga Drs. Dwi Putrasyah (mantan Kasatpol PP dan WH).

Pada Tahun ke-5 saya bertugas di Bagian Organisasi saya persembahkan Kado istimewa, seiring dengan Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh yang ke-808 Tahun dengan menerbitkan satu buku yang berjudul : “Reformasi Perangkat Daerah”; Analisis UU No.11 Tahun 2006. Dari Banda Aceh Menuju Indonesia. Buku tersebut mendapat apresiasi mulai dari Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Pejabat Kementrian Dalam Negeri, Pejabat Kementrian PAN dan RB, Pejabat Ombusman RI Perwakilan Aceh, Pejabat BPK-RI Perwakilan Aceh, Politisi, Akademisi, Ormas/OKP dan beberapa lembaga lainnya.

Buku itu menjadi diskusi yang hangat di Balai Kota dan dunia birokrasi di Aceh serta elemen mahasiswa di kampus. Dari buku itulah daku dinobatkan sebagai sang profesor oleh pejabat senior di Pemerintah Kota Banda Aceh, hingga melekat sampai saat ini.

Tidak berlebihan jika Bagian Organisasi merupakan wadah yang membesarkanku dalam dunia birokrasi. Tentunya Bagian ini menjadi tempat mencetak birokrat muda. Ini bukan hal yang mustahil. Sejalan dengan lahirnya UPTB Penilaian Kinerja PNS, maka saya di percayakan oleh pimpinan untuk memimpin lembaga yang baru. Lembaga ini fokus melakukan penilaian kinerja PNS berbasis aplikasi e-kinerja. Tepatnya 7 Oktober 2013 saya resmi menjabat Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS.  Ku ucapkan slamat tinggal Bagian Organisasi, semoga Bagian Organisasi yang kutinggalkan semakin bersinar dan senantiasa mencetak kader terbaik di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

*Mantan Magister Hukum Tata Negara USK, Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh periode 2010 s/d  6 Oktober 2013. Sejak 7 Oktober 2013 di percayakan menjadi Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS/e-Kinerja PNS