LAN-Aceh bedah Pelayanan Publik Kota Banda Aceh

Dalam rangka kajian Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara (LAN)-Aceh melakukan bedah kondisi eksisting pelaksanaan reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 1-12 September mengambil locus pada beberapa SKPD meliputi Bappeda, BKPP Kota Banda Aceh, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan flus UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh.

Edy Saputra, SH-Pengelola Kajian pada LAN-Aceh saat bertandang ke markaz UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Kamis 11 September 2014 mengatakan bahwa Banda Aceh menjadi barometer kiblat Reformasi Birokrasi saat ini. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh membuat LAN-Aceh tertarik untuk mendalaminya. 

Dalam melakukan kajian Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik ini, Kontens informasi yang dibutuhkan  dibagi dalam 3 aspek yaitu: Pertama: menyangkut substansi Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam memecahkan permasalahan Pelayanan dan integritas birokrasi. Kedua: Strategi dan proses menjamin keberhasilan reformasi. Ketiga: Peran Tim Reformasi Birokrasi dalam menjamin Implementasi Reformasi Birokrasi.

Sementara Muhammad Syarif,S.HI.,M.H-Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS berharap hasil kajian yang dilakukan oleh LAN-Aceh sangat berguna dalam rangka evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berjalan sejak Tahun 2008. Prestasi yang diraih saat ini bukanlah secara kebetulan, akan tetapi melalui proses yang cukup baik terutama dalam aspek penataan kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja. Lebih lanjut syarif mengatakan setiap tahunnya Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendulang prestasi diberbagai bidang. 

Ini membuktikan bahwa program reformasi birokrasi sesungguhnya dimulai dari Banda Aceh menuju Indonesia. Berbagai program Inovasi milik Pemko Banda Aceh yang diakui secara nasional meliputi :E-Kinerja PNS, E-Disiplin PNS, JDIH, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ Online), Antrian Online, LPSE, Pengaduan Masyarakat, Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), PPID, Peta Digital, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Aplikazi Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi (Aplikasi ZI). Disamping itu pula setiap kebijakan nasional terkait pelaksanaan reformasi Birokrasi, Banda Aceh sangat responsif seperti program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.