Hukum

Sejarah Penerapan Hukum Pidana di Indonesia

Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H

Hukum Pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berjaya.

Pada masa itu hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Dalam hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat). Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa, yang kemudian berkembang di Indonesia. 
Dalam pelbagai literatur, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa: masa sebelum penjajahan Belanda; masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda; dan masa setelah kemerdekaan.

Mekanisme Penggantian Walikota Banda Aceh (Perspektif Hukum Tata Negara)



Oleh : Muhammad Syarif*                      
Innalillahi wainna ilaihirrajiun, telah berpulang kerahmatullah Bapak Ir.Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc. Beliau adalah sosok yang selama ini berjasa dalam membangun kota Banda Aceh.  Meninggal pada Hari Sabtu, 8 Februari 2014 pukul 19.30 di Rumah Sakit Zainal Abidin. Saat ini Kota Banda Aceh berduka yang mendalam dimana salah seorang Putra terbaiknya  menghadap sang khalik. Beliau adalah Walikota periode kedua yang berpasangan dengan Illiza Sa`aduddin Djalam.
Mencermati kondisi inilah maka tulisan ini mencoba menjelasakan mekanisme penggantian jabatan Walikota pasca meninggalnya Bapak Mawardy Nurdin.  Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Wakil Kepala Daerah (WKDH) menggantikan Kepala Daerah (KDH) sampai habis masa jabatannya apabila kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 bulan secara terus menerus dalam jabatannya”.

 

Who is PNS (Analisis UU No.5 Tahun 2014)


Oleh: Muhammad Syarif*
Pemerintah Pusat baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertepatan dengan hari Rabu, 15 Januari 2014.  Nilai filosofis dari UU ASN ini dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Untuk itulah perlu dibangun pondasi agar PNS memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

 

 Menyoal Bobolnya Kas Bank Aceh Capem Balai Kota

Oleh : Muhammad Syarif
Kasak-kusuk PNS di Balai Kota Banda Aceh, kian terasa pasca bobolnya dana 4 Milyar yang diduga dibawa kabur oleh YF karyawan Bank Aceh Capem Balai Kota Banda Aceh sebagaimana diberitakan di Harian Serambi Indonesia. Berbagai angin segarpun dilansir oleh Direktur Bank Aceh demi mengatasi kegalauan PNS di Balai Kota. Tiga hari berturut-turut pasca kasus bobolnya kas Bank Aceh Capem Balai Kota, media dihebohkan dengan pemberitaan itu. Ternyata besarnya gaji Bank Aceh tidak mempengaruhi karyawan Bank untuk “merampok uang nasabah” cetus salah seorang PNS.


 Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H
Terminologi
Banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat dan pemikirannya terkait dengan hukum adat. Ada beberapa diantaranya yang ahli terkait dengan hukum adat antara lain:
Soepomo, mengatakan bahwa hukum adat adalah; hukum yang berasal dari kebudayaan tradisionil, ia merupakan hukum yang hidup, karena mengutamakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sesuai dengan fitrahnya sendiri. Sementara Prof.M.M Jojodigoeno, mengatakan bahwa hukum adat adalah; hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan tertulis.

Menyoal Prilaku Ketua DPRK Aceh Selatan

Oleh : MUHAMMAD SYARIF, S.HI, M.H
Pesta Demokrasi di Aceh selatan sudah usai, sang pemenangnya juga telah diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh Selatan. HT Sama Indra SH/Kamarsyah SSos MM atau dikenal dengan SAKA menempati urutan ke satu dengan perolehan suaran 33.810 (30,39 %). Secara faktual dan yuridis bahwa prosesi demokrasi sudah usai. Akan tetapi bola panas demokrasi belum tuntas hal ini disebabkan banyak pihak dalam “pertarungan pesta demokrasi” tidak iklas menerima kemenangan tersebut. Bahkan disinyalir adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan. Benarkah demikian? Atau hanyalah dagelan politik sang pecundang.

 

SOSIOLOGI HUKUM

Kampung Melayu, 2012
Oleh: Muhammad Syarif

Pendekatan hukum positivistik, normatif, legalislitik, formalistik.
Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan morma yang harus dipahami dengan meanganilis teks atau bunyi undang-undang atau peraturan yang tertulis. Dalam rangka mempelajari teks-teks normatif tersebut maka yang menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangan atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern).

 

PENGADAAN TANAH

Gedung Majelis Balia (KNPI), Malaysia 2012
Oleh : Muhammad Syarif
-          Salah Satu Cara Perolehan Hak Oleh Instansi Pemerintah
PENGERTIAN:
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah."

 

 

 

Resume Negara Hukum

Pusaran Kota Singapura, 2012
Oleh : Muhammad Syarif

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Ringkasan Teori Hukum

Oleh : Muhammad Syarif[1]
BAB I
HUKUM ALAM
Hukum alam adalah hukum yang terbentuk secara alamiah. Dengan kata lain, hukum alam adalah hukum yang berkaitan dengan segala hal yang terbentuk secara alamiah. Tetapi hal yang paling sulit adalah menetukan pengertian dari alam tersebut. Apa yang dimaksud dengan alam? Apakah itu berarti alam secara fisik atau secara biologis atau alam manusia atau alam fisik-psikologi? Para pemikir dari berbagai jaman telah menginterpretasikan pengertian alam dalam berbagai cara dan memperoleh hasil yang berbeda-beda.

 

Keberadaan Sistem Hukum Indonesia dan Aceh

Oleh : Muhammad Syarif
Tatkala Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia (17 Agustus 1945) pada saat itulah sebenarnya sistem hukum nasional Indonesia mulai dibangung[1]. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia mengungkapkan mementum tersebut dengan kata-kata: ”Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinjatakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1954 adalah detik pendjebolan tertib hukum nasional tertib hukum Indonesia”.

KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (suatu tinjauan atas perkawinan campuran)

Oleh : Muhammad Syarif[1]
Misalkan ada suatu kasus dimana, Anisa Subandari  (perempuan) Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan Raimond (laki-laki) seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Amerika Serikat, dan telah menetap di Indonesia selama 10 tahun. Kemudian rumah tangga mereka diguncang prahara akibat KDRT yang dilakukan suaminya sehingga mengakibatkan istrinya lari dari rumah dan tinggal bersama orang tua sang istri dengan membawa seorang anaknya yang berumur 6 tahun.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN QANUN DI KOTA BANDA ACEH

Singapura City
Oleh : Muhammad Syarif
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Permasalahan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era reformasi ini. Pengabaian terhadap faktor ini telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah pelibatan dalam proses legislasi atau penyusunan produk hukum wajib terjadinya pelibatan masyarakat di dalamnya[1].

 KEBIJAKAN PARIWISATA DI ACEH (Analisis Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)


 Oleh: Muhammad Syarif

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
           
            Kabijakan penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan kepariwisataan itu,  diperlukan keterpaduan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi sehingga dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik ditingkat regional maupun global.
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI, M.H
Ada-ada saja prilaku warga di Negeri berjulukan Serambi Mekah. Gugatan atas pengeras suara yang dilayang kan oleh Sayed Hasan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap delapan pihak yang dianggapnya  telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang pengeras suara di Mesjid Al-Muchsinin Kampung Jawa Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, mendapat reaksi yang beragam dari Warga setempat.

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 (Suatu Penelitian Pada Kota Banda Aceh)

Oleh: MUHAMMAD SYARIF,S.HI,M.H
A. Latar Belakang Masalah
Kota Banda Aceh adalah ibu kota Propinsi Aceh yang mempunyai wilayah administrasi 9 Kecamatan, 70 Desa dan 20 kelurahan[1]. Kota Banda Aceh terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otomomi/Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 109) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247).[2]

 

HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA


Oleh : Yusril Ihza Mahendra
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang diselenggarakan mulai hari ini.

PERANAN HAKIM DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM

Oleh : MUHAMMAD SYARIF[1]
A. Latar Belakang Masalah

Plato sampai Hart dan  dari Aritoteles hingga Dworkin, sampai dengan saat ini belum terdapat jawaban dan definisi yang tepat terhadap hukum. Menurut Bruggink, Teori hukum adalah merupakan  suatu satu    kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem  konseptual   aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut   untuk sebagian    yang telah dipositifkan.

 Prinsip Hukum Waris Adat


suasana diskusi di alam terbuka pantai uleelheu
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI,M.H*
Iftitah
Menurut hukum kewarisan islam ( hukum faraidh ), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir ( qadar / ketentuan, dan pada sya’ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh sya’ra Kemudian ditinjau dari Hukum Adat, pengertian hukum waris adalah : “Aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud  dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Eksistensi MPU (Analisis UU No.11 Tahun 2006)

Oleh : Muhammad Syarif 
 

Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis MPU dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

 

Kajian Yuridis Pengisian Pimpinan DPRD di Aceh

Oleh : Muhammad Syarif
Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 29 Agustus 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, perubahan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal hal lain yang lebih bersifat komprehensif serta dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislative dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN UMUM SENGKETA TANAH

Oleh : MUHAMMAD SYARIF

IFTITAH
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :
· Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
· Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya.
· Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

 

Mozaik Sitem Hukum Di Indonesia

Oleh : Muhammad Syarif
Salah satu mamfaat dari memahami perbandingan sistem hukum adalah kita bisa memahami sistem hukum negara sendiri, minimal sistem hukum Indonesia, sistem-sistem hukum apa saja yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana historis terjadinya sistem hukum itu dapat eksis atau bahkan lenyap, dengan kata lain adanya interaksi antar sistem hukum yang menimbulkan sistem hukum yang lebih kongkret dan pasti akan menjadi sistem yang akan berlaku dan diterima oleh masyarakat.

 

Hak-Hak Atas Tanah[1]

Oleh : Muhammad Syarif
Secara umum, istilah Hak dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan atas sesuatu untuk menguasainya secara penuh, jika hal itu berkaitan dengan tanah, itu berarti Hak atas tanah. UU No. 5 / 1960 ( Agraria / UUPA ) menegaskan bahwa hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan yang abadi, artinya dalam keadaan apapun hubungan itu tetaplah eksis. 

 

Penolakan Calon Independen dalam Pilkada Aceh Melawan Hukum

Pemberlakuan calon independen untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2011 di Provinsi Aceh, baik untuk calon gubernur/wakil gubernur maupun bupati/walikota, tidak ada tawar-menawar lagi dan mutlak harus dilaksanakan.

Kekuatan Mengikat Putusan MK

Oleh Muchamad Ali Safa’at

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk sejak tahun 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Putusan-putusan MK mengejutkan banyak pihak dan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara lebih dinamis.
Salah satu putusan yang mendapat perhatian publik adalah putusan yang membatalkan Pasal 214 UU 10 Tahun 2008 baik dari sisi substansi maupun dari sisi kekuatan hukum. Salah satunya adalah tulisan Ramlan Surbakti dengan tajuk “Perlu Perpu Atur Suara Terbanyak” (Kompas, 11/02/2009) yang menjadi rujukan bagi KPU yang mengemukakan alternatif memberlakukan Pasal 214 jika tidak ada Perpu yang mengaturnya.

 

POLITIK HUKUM

Oleh : MUHAMMAD SYARIF
         (dirangkum dari berbagai sumber)

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli :
  1. Satjipto RahardjoPolitik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara–cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
  1. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus
Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

Mencari Sistem Hukum Nasional Indonesia

Oleh : Muhammad Syarif

A. Iftitah

Hukum meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,  termasuk juga lembaga dan proses dalam mewujudkan beriakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat. Kata asas dan kaidah dalam definisi hukum di atas menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Hukum sebagai gejala normatif diartikan bahwa bentuk hukum yang dikehendaki adalah perundang-undangan, sedangkan hukum dalam arti gejala sosiaf berarti faktor-faktor non-yuridis, seperti dikatakan Kelsen, yaitu, "Filosofis, Etis, Sosiologis, Ekonomis, dan Politis", harus diperhatikan.

 

HAM: Antara Teori dan Realita

Oleh : Muhammad Syarif
Tanggal 10 Desember merupakan hari Hak Asasi Manusia atau yang lebih sering dikenal dengan istilah HAM. Ide ini begitu dominan muncul sejak akhir Perang Dunia ke-2 dan selama Perang Dingin. Lahirnya ide ini kemudian mendasari perjuangan kemerdekaan diberbagai negara dan menjadi inspirasi bagi perlawanan terhadap para diktator.

 

Carut Marut Hukum di Indonesia

Oleh : MUHAMMAD SYARIF
 
Pemerintahan SBY akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan dengan issue skandal KPK-Polri yang sering disebut sebagai “cicak versus buaya” serta Skandal Century.  Masyarakat pun terbelah menyikapi krisis ini, pada satu sisi yaitu: institusi kepolisian sendiri, Kejakgung, dan beberapa politisi di Komisi III DPR, sedangkan di sisi lain adalah: KOMPAK, jaringan facebooker, beberapa media, dan gerakan mahasiswa. Perlu dicatat bahwa Komisi III DPR dianggap bagian dari pendukung kepolisian karena sikapnya yang tercantum dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Polri dan Anggota Komisi III.


 

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM


Oleh : Muhammad Syarif
Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia.