Wali Kota Banda Aceh Paparkan Penguatan Rumah Sakit Pendidikan di UGM

Yogyakarta – Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E., menjadi narasumber utama dalam Seminar Rabuan yang digelar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK–KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (22/10/2025) di Auditorium Tahir, Gedung Tahir FK–KMK UGM.

Seminar bertajuk “Peran Penting Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tenaga Medis: Situasi, Tantangan, dan Peluang” tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi kesehatan nasional. Hadir antara lain Kepala Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK–KMK UGM, dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D., Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat ARSADA Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., M.A.R.S., serta dua pembahas dari FK–KMK UGM yakni Putu Eka Handayani, S.KM., M.Kes. dan dr. Yoyo, M.Med.Ed., Ph.D.

Dalam paparannya, Wali Kota Illiza mengangkat tema “Ekspektasi dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Rumah Sakit Pendidikan: Pengalaman di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.” Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan perguruan tinggi dalam mencetak tenaga medis yang unggul dan berkeadilan.

“Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai penyedia fasilitas, tapi juga penyiap tenaga medis yang berkualitas dan berdaya saing. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan perguruan tinggi,” ujar Illiza.

Illiza menjelaskan bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong RSUD Meuraxa menjadi rumah sakit pendidikan daerah yang kini telah berstatus Rumah Sakit Pendidikan Tipe B berdasarkan Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1350/2022. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari semangat kolaborasi dan keberpihakan kebijakan terhadap dunia pendidikan kesehatan.

Salah satu kebijakan progresif yang diambil Pemko Banda Aceh, kata Illiza, adalah penurunan tarif pendidikan klinik secara signifikan di RSUD Meuraxa. “Sejak 2025, biaya praktik klinik bagi mahasiswa kami turunkan dari Rp650.000 menjadi Rp200.000 per bagian, dan bagi peserta PPDS kami gratiskan sepenuhnya. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini telah membawa dampak positif—baik bagi mahasiswa, keluarga, maupun ekosistem pendidikan kedokteran di Banda Aceh. Beberapa daerah bahkan telah datang untuk belajar dari kebijakan yang berpihak pada mahasiswa tersebut.
Lebih jauh, Illiza juga memaparkan empat komitmen jangka panjang Pemko Banda Aceh dalam memperkuat pendidikan kedokteran:
• Revisi Perwal tarif BLUD RSUD Meuraxa agar adaptif terhadap sistem pendidikan klinik.
• Dukungan anggaran terintegrasi antara APBK dan BLUD untuk riset dan pengembangan SDM.
• Penataan infrastruktur dan SDM pengajar klinik sesuai standar nasional.
• Penguatan jejaring rumah sakit dan universitas di Aceh untuk memperluas peluang pembelajaran.
Menutup paparannya, Illiza menegaskan bahwa investasi terbesar dalam bidang kesehatan adalah investasi pada manusia.
“Membangun rumah sakit atau memperkuat regulasi hanyalah sarana. Yang lebih penting adalah menyiapkan generasi tenaga medis yang berakhlak, berilmu, dan berjiwa pengabdian,” tuturnya.

Seminar yang turut dihadiri oleh guru besar FK–KMK UGM Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D., para dosen, dan mahasiswa Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan itu berlangsung interaktif. Para peserta antusias menyimak pengalaman Banda Aceh dalam membangun kolaborasi pendidikan kedokteran berbasis daerah. “Dari Banda Aceh kita belajar bahwa dengan kolaborasi dan keberpihakan kebijakan, daerah bisa menjadi pelopor penguatan rumah sakit pendidikan di Indonesia,” pungkas Illiza. (JZ01CPR)