Politik Keris Empu Gandring
Oleh Bung Syarif*
Pesta demokrasi 2024 mestinya menjadi tahun politik yang riang gembira. Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak. Ini adalah politik hukum pesta demokrasi yang melelahkan bagi penyelenggara Pemilu. KPU atawa KIP adalah wasit yang ideal dalam pesta demokrasi nantinya.
Dalam kontek nasional manuver politik semakin sulit ditebak. Berbagai manuver politik dilakukan oleh elit parpol dalam memecah kosentrasi lawannya sebut saja ; koalisi perubahan, Koalisi Indonesia Hebat, Koalisi Indonesia Bersatu dan berbagai jargon koalisi lainnya yang akan di mainkan oleh elit politik nasional.
Aceh di Abad ke-16 menurut Tome Pires
Oleh Bung Syarif*
Siapakah Tome Pires? Ia adalah seorang apoteker, administrator kolonial dan diplomat portugis. Singgah di Aceh pada tahun 1512, dalam bukunya Suma Oriental menulis tentang perpolitikan di wilayah Kesultanan Aceh.
Tome Pires menyebut Aceh dengan nama Achey atau Achin mengungkapkan bahwa di negeri ini terdapat sumber daya alam yang cukup terkenal kala itu antara lain: kapur barus, kayu sepang (caesalpinia sappan), gading, emas, cengkeh, pala, nilam dan lain-lain.Di Persimpangan Harapan: “Illiza dan Afdhal”, Pemimpin Masa Depan Banda Aceh
Suasana Kamis pagi, 9 Januari 2025, begitu khidmat di Aula megah Hermes Palace Hotel yang biasanya menjadi saksi berbagai acara bergengsi. Kali ini, aula itu dipenuhi oleh deretan kursi tamu undangan yang rapi, sebagian besar diisi oleh wajah-wajah penuh harap. Hari in, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah resmi ditetapkan sebagai pemimpin baru Banda Aceh. Dalam lima tahun ke depan, keduanya akan menjadi orang nomor wahid di Kota Banda Aceh.
Bergerak Harmoni dan Kolaborasi
Oleh Bung Syarif*
Dengarkan kisah aduhai
Dendang bergerak Harmoni dan Kolaborasi dalam membangun Kota
Bunda Illiza terus membangun silaturrahmi
Dengan berbagai mitra sukses di nusantaraEksistensi Lembaga Perwakilan (Episode 2)
Oleh Bung Syarif* Dalam pemikiran tentang pemerintahan, negara Yunani yang diutarakan oleh Socrates, Plato dan Aristoteles dimana mereka mengatakan bentuk pemerintahan yang bersifat campuran (mixed goverment) yaitu antara monarki, aristrokrasi dan demokrasi. Asas monarki terwujud dalam diri raja, asas aristokrasi diwujudkan oleh dewan penasehat raja (gerousia) dan asas demokrasi oleh lembaga permusyawaratan apella atau ekklesia artinya mereka yang dipanggil. Setiap anggota ekklesia berhak untuk didengar, serta ikut dalam pemungutan suara.
Pertama di Banda Aceh, Suami Istri Dilantik Anggota DPRK
Oleh Bung Syarif*
Jika Tuan dan Puan megintip perpolitikan di Kota Banda Aceh, sejarah mencatat pasangan suami istri dari Partai Gerindran menjadi Anggota DPRK Banda Aceh Dapil yang berbeda. Sebanyak 30 anggota DPRK Banda Aceh periode 2024-2029 resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teuku Syarafi dalam rapat paripurna di Gedung DPRK setempat, Rabu (11/9/2024). Dari sejumlah nama yang dilantik, ada suami istri yang terpilih sebagai anggota dewan pada Pemilu lalu yang juga ikut dilantik.
Eksistensi Lembaga Perwakilan (Episode 1)
Oleh Bung Syarif*
Agak sulit menelusuri asal-usul konsepsi perkembangan pemikiran tentang lembaga Perwakilan. A.S.S Tambunan dalam bukunya “Fungsi DPR RI menurut UUD`45 menjelaskan kemungkinan kerajaan-kerajaan purba ribuan tahun Sebelum Masehi seperti Assiria, Babelonia,Cina, India dan Mesir telah terdapat badan perwakilan, akan tetapi hingga sekarang tidak diperoleh bukti-bukti tertulis mengenainya. Mungkin dapat dikatakan bahwa Dewan-dewan dan Sinode-sinode (uskup) yang sejak abad ke-4 oleh gereja roma katolik dipanggil untuk bersidang merupakan faktor yang terpenting dalam perkembangan lembaga perwakilan.
Membersamai Bawaslu Aceh Singkil
Oleh Bung Syarif*
Dengarkan kisah aduhai
Dendang Pawang Demokrasi di Tanoh Iskandar Muda
Bawaslu lembanga Pengawal Demokrasi di Nusantara
Memastikan Pesta Demokrasi berjalan Jurdil-nya
Merebut Kursi Aceh-1
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H*
Gendang Politik sudah mulai bergema di Aceh. Berbagai kandidat sudah bermunculan. Menariknya 4 Pentolan “Satria Aceh” yang dulunya satu perahu kini mencari jati diri masing-masing. Zaini Abdullah, Muzakkir Mananaf, Zakaria Saman dan Irwandi Yusuf. Politik itu tidak ada sahabat sejati, Politik itu agak rumit diterjemahkan dengan logika sederhana. Tidak terbayangkan sama sekali akhirnya 4 Pendekar satu seperguruan (baca satu guru, alm. Hasan Tiro), Kini mengadu nasib guna meraih kursi Aceh-1 dengan nawaitu membangun Aceh lebih baik dan bermartabat.
Politik tanpa syarat mungkinkah?
Oleh:Muhammad Syarif, S.HI.M.H*
Politik itu tidak ada yang gratis, demikian bincang-bincang ringan dengan salah satu kolega yang juga seorang politisi muda. Kami sudah berkenalan cukup lama sejak Tahun 2008. Anak muda yang satu ini cukup lincah dalam memainkan gendang politiknya. Terkadang saya melihat jurus-jurus jitunya menuai berkah politik dan jarang meleset. Rekam jejaknya teruji. Tulisan ini mencoba mengurai sebuah pikiran lepasnya saat kami bercengkrama, temu kangen.
Angkatan Bersenjata Kerajaan Arab Saudi Jalin Kerjasama dengan Pemko Banda Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh menerima kunjungan Direktur Jenderal Urusan Keagamaan Angkatan Bersenjata Kerajaan Arab Saudi, Mayjen Mohammed Abdulrahman A Alsadan beserta rombongan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (3/3/2015).
Mayjen Abdulrahman mengatakan, kedatangan mereka ke Indonesia merupakan kunjungan resmi ke institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membalas kunjungan pihak TNI sebelumnya ke Arab Saudi. Selama di Aceh, sambung Abdulrahman, pihaknya juga sudah mengunjungi beberapa pesantren, dan pada kesempatan ini mereka meluangkan waktu khusus untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE beserta jajarannya.
Menebak Calon Wakil Walikota Banda Aceh
Oleh: Muhammad Syarif*
Pasca pelantikan ibu Illiza Sa`aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017, tanggal 16 Juni 2014 berbagai spekulasi muncul siapa yang pantas menjadi Wakil Walikota untuk mendampingi Walikota Banda Aceh 3 (tiga) tahun kedepan. Dugaan dan sakwa sangka politik negatif mencuat. Askhalani selaku koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding pemilihan Wakil Walikota Banda Aceh berpotensi terjadi money politic atau politik uang jika dipilih oleh anggota DPRK periode sekarang. Untuk itulah Askhalani menyarankan sebaiknya dipilih oleh Anggota DPRK Periode 2014-2019. Pertanyaan kemudia apakah ada jaminan jika dipilih oleh anggota DPRK periode 2014-2019 tidak berpotensi money politic?
Menaruh harapan pada anggota DPRK Banda Aceh 2014-2019
Oleh : Muhammad Syarif
Banda Aceh sebagai pusat ibukota menjadi seksi untuk dikaji dan ditelaah dari berbagai sisi. Kota yang telah berumur 809 Tahun ini, terus berevolusi. Berbagai perubahan fundamental telah terlihat terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan. Tentunya keberhasilan di bidang pemerintahan tidak terlepas dari hubungan kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif.
Berdasarkan catatan yang dihimpun sejak tahun 2012-2014 tidak kurang dari 100 perhargaan diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh baik level regional, nasional dan internasional dalam bidang tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, akuntabilitas, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. itu semua berkat kerjasama yang harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif Kota Banda Aceh.
Adakah Politik Sufi?
Oleh : Muhammad Syarif*
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Aristoteles beranggapan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara sufi bermakna suci hati dan perbuatan. Jadi Politik sufi adalah strategi atau cara meraih kekuasaan dengan cara-cara yang terpuji baik dilakukan secara konstitusional maupun non konstitusional. Kekuasaan yang diperoleh tanpa menginjak dan mencedarahi hak-hak orang lain, bahkan yang terjadi saat ini adalah “politik jurus mabuk”.
Membaca Manuver Politik 2014
Bravo KIP Banda Aceh
Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 berjalan dengan lancar. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh selaku penyelenggara Pemilihan Calon Legislatif dinilai sukses dalam menyelenggarakan pileg. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Riak politik relatif stabil di pusaran Koeta Raja, walaupun gesekan politik sepertinya memang sulit di hindari seratus persen. Paling tidak KIP Banda Aceh dibawah Nahkoda Munawarsyah, S.HI.,MA punya komitmen yang tinggi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai Model pendidikan Politik di Aceh.
Pidato Penetapan Penjabat Walikota*
Hamdan Wasyukran Lillah, Shalatan Wasalaman ‘Ala Rasulillah,Wa’ala Alihi Waashabihi Wamawwalah Amma Ba’du.
Yang
kami hormati:
1. Ketua DPRK,
2. Pimpinan DPRK;
3. Anggota DPRK dan Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Rekan-rekan Pers, Para Undangan dan Hadirin sekalian.
Pidato Penetapan Penjabat Walikota*
Politik Jurus Mabuk
Pemilu Damai; Basa-Basi Politik
Historis Parlok; Ajang Pembuktian Eksistensi
April 2014 adalah ajang pesta demokrasi Indonesia. Berbagai propaganda politik telah dimainkan oleh Calon Legislatif (Caleg), baik level Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Para Caleg mulai bergerilya demi meraih kursi di parlemen.
Tensi Politik bertegangan Tinggi
Berkah Politik or Kutukan Politik
Membaca Manuver Politik 2014
Bravo KIP Banda Aceh
Pemilukada 9 April 2012 berjalan dengan lancar. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh selaku penyelenggara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota dinilai sukses dalam menyelenggarakan pemilukada. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang paling membanggakan adalah KIP Kota Banda Aceh adalah salah satu Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Debat Kandidat secara terbuka di Televisi Republik Indonesia dua kali putaran. Ini patut menjadi contoh bagi daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
Pembenahan Manajemen Lion Air
Gubernur Aceh Kecolongan
Bulan Februari 2013 bulan yang aneh bin ajaib, dimana Kota yang berjulukan serambi mekkah dihebohkan dengan pemberitaan yang mengejutkan dimana pada saat mutasi besar-besaran dijajaran Pemerintahan Aceh terjadi hal-hal yang aneh sebut saja orang yang meninggal dunia ternyata ikut diundang dalam prosesi pelantikan pejabat. Beberapa kalangan menilai ada pemerintahan bayangan di tubuh kepemimpinan dotoe zaini, malah Ketua YARA secara gamblang menuliskan surat kepada Pengelola Meseum muri untuk memberikan sertifikat rekor muri bagi pemerintahan Aceh karena ada yang aneh bin ajaib pada saat pelaksanaan Pelantikan pejabat di Aceh.
EFEKTIFITAS SATPOL PP DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH
Tradisi diskusi awal bulan bersama Remaja Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh |
Oleh : Muhammad Syarif
Pencitraan PGRI
Mencari Sosok Pemimpin Aceh
M o U Helsinki, Filandia antara RI dan GAM Tahun 2005
Sejarah Aceh (Versi singkat yang di tulis oleh sdr. Ahmad Sudirman)
SEBELUM DINASTI USMANIYAH DI TURKI BERDIRI, KERAJAAN ISLAM SAMUDERA-PASAI DI ACEH TELAH BERDIRI
Sebelum Dinasti Usmaniyah di Turki berdiri pada tahun 699 H-1341 H atau bersamaan dengan tahun 1385 M-1923 M, ternyata nun jauh di belahan dunia sebelah timur, di dunia bagian Asia, telah muncul Kerajaan Islam Samudera-Pasai yang berada di wilayah Aceh yang didirikan oleh Mara Silu yang segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik ul Saleh yang meninggal pada tahun 1297. Dimana penggantinya tidak jelas, namun pada tahun 1345 Samudera-Pasai diperintah oleh Malik ul Zahir, cucu Malik ul Saleh.