UPTB Penilaian Kinerja PNS, Icon Reformasi Birokrasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi Birokrasi, Kota Banda Aceh kembali melakukan terobosan dengan membentuk lembaga yang secara khusus melakukan Penilaian Kinerja PNS berbasis Aplikasi E-Kinerja.  Untuk memantapkan penerapan e-kinerja yang telah berjalan selama 2 Tahun di Kota Banda Aceh, maka Walikota mengeluarkan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2013. Regulasi inilah yang menjadi acuan berdirinya UPTB Penilaian Kinerja PNS. Untuk tahap awal lembaga ini fokus menilai Jabatan Fungsional umum sementara Jabatan Struktural masih dinilai oleh Tim Kota Banda Aceh.  Sesuai Perwal No. 25 Tahun 2013 lembaga UPTB Penilaian Kinerja PNS mempunyai Kewenangan antara lain:

1.    Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja PNS dengan SKPD;

2.    Memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program e-kinerja pada SKPD;

3.     Melakukan penilaian kinerja PNS jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus peserta pogram e-kinerja

Pada tanggal 7 Oktober 2013 Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota melantik sang nahkoda UPTB Penilaian Kinerja PNS. Saudara Muhammad Syarif, S.HI.,M.H dipercayakan menjadi Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS. Pasca dilantik sang profesor muda (sapaan akrab dibalai kota) terus melakukan  langkah-langkah strategis dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga yang dipimpinnya. konsolidasi Internal merupakan langkah awal serta memaksimalkan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan yang selama ini menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program e-kinerja.

Berbagai teobosan terus dilakukan. Sebut saja melakukan Road Show ke media massa dan Radio Nikoya FM sebagai wujud publikasi kelembagaan UPTB Penilaian Kinerja PNS yang bekerjasama dengan Bagian Humas Setda Kota Banda Aceh. Lembaga yang baru genap satu bulan berjalan ini dilirik oleh Propinsi Aceh dalam hal ini Inspektorat Aceh dan Inpektorat Kota Bandung. Kedua Institusi ini berkeinginan mengadopsi peran dan fungsi lembaga UPTB ini dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Semoga saja lembaga ini nantinya menjadi Icon nasional dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi. dan kita berharap para punggawa UPTB Penilaian Kinerja tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan terbebas dari anasir-anasir interest politic.  Netralitas lembaga ini akan diuji seiring perjalanan waktu.