Refleksi Milad KAHMI ke-59

Oleh Bung Syarif*

KAHMI yang lahir sejak tanggal 17 September 1966 di Yogyakarta dengan pendirinya antara lain; Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Dr. Akbar Tanjung, Prof Dr. Nuchalis Madjid, Prof. Dr. Mahadi Sinambela dan sejumlah Alumni HMI lainnya genap berumur 59 Tahun. Tapi kalau kita tarik garis panjang sejarahnya, sebenarnya jejak itu lebih tua. Ia bisa ditelusuri sejak Jong Islamieten Bond (JIB) berdiri pada 1925.

Adapun tujuan didirikannya KAHMI ada tiga yaitu; pertama, mempersatukan alumni HMI dalam satu wadah silaturrahmi dan perjuangan, kedua, menegakkan nilai-nilai ke Islaman dan keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ketiga, memberikan kontribusi pemikiran dan Tindakan nyata dalam Pembangunan nasional.

Kenapa saya katakan demikian? Karena baik JIB, HMI (lahir 1947), maupun KAHMI, meskipun berbeda zaman dan redaksi, punya alur yang sama yaitu menghadirkan Islam sebagai etika moral dalam kehidupan kebangsaan. Sejarawan Harry J. Benda (1958) menulis, organisasi Islam awal abad 20 memang menjadi motor kesadaran nasional modern.

HMI melanjutkannya dengan sistem kaderisasi yang lebih rapi, dan KAHMI kemudian hadir sebagai rumah alumni untuk menjaga kesinambungan.

Subkultur atau Kultur Bangsa?

Pertanyaan kritisnya apakah HMI dan KAHMI bisa disebut subkultur?

Dalam kajian sosiologi, subkultur biasanya identik dengan kelompok yang punya gaya, norma, atau simbol sendiri, berbeda dari arus utama. Dick Hebdige (1979) menulisnya dalam Subculture: The Meaning of Style. Tapi justru uniknya, HMI dan KAHMI tidak sekadar berbeda, malah ikut membentuk arus utama.

Robert Hefner (2000) dalam bukunya Civil Islam menyebut, Islam Indonesia menemukan wajahnya yang ramah demokrasi dan pluralisme. Nah, HMI dan KAHMI ikut memainkan peran itu. Jadi, terlalu sempit kalau menyebutnya hanya subkultur. Ia lebih tepat disebut bagian dari kultur bangsa itu sendiri.

 

Arena Sosial dan Intelektual Subaltern

Di sinilah pentingnya melihat KAHMI melalui lensa teori subaltern intelektual. Ranajit Guha (1982) menekankan bahwa sejarah bangsa sering ditulis dari perspektif elit, sehingga suara kelompok yang “di bawah” menjadi terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, subaltern itu bisa berarti petani, buruh, masyarakat adat, atau komunitas miskin kota—semua yang jarang hadir dalam narasi resmi pembangunan.

Sementara itu, Antonio Gramsci (1971) berbicara tentang organic intellectual—intelektual yang lahir dari rahim rakyat dan berbicara dengan bahasa rakyat, bukan intelektual yang hanya bergaul di menara gading.

Dimana posisi KAHMI

KAHMI jelas sudah menjadi bagian dari elit bangsa. Banyak alumninya duduk di birokrasi, politik, dan bisnis. Itu prestasi, tetapi sekaligus jebakan. Sebab semakin dekat dengan pusat kuasa, semakin mudah pula melupakan suara subaltern. Jika itu terjadi, KAHMI berhenti jadi “intelektual organik” dan berubah menjadi “intelektual istana.”

Padahal, tugas historis KAHMI mestinya justru menjadi jembatan antara elit dan rakyat. Dalam bahasa Guha, KAHMI harus membantu menghadirkan “suara yang tak terdengar” ke meja kebijakan. Kalau tidak, organisasi ini hanya mengulang pola hegemoni lama—ramai di atas, sunyi di bawah.

Tantangan itulah yang terasa nyata di usia 59 tahun. Banyak warga KAHMI lebih sibuk pada romantisme masa lalu, reuni, dan nostalgia, ketimbang menjawab krisis hari ini: ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan disrupsi teknologi. Anthony Giddens (1991) menyebut, organisasi modern harus reflektif—kalau tidak, ia akan ditinggalkan zaman.

Refleksi ini makin relevan kalau kita kaitkan dengan subaltern. Selama rakyat kecil terus terpinggirkan, selama suara masyarakat adat tidak terdengar, selama kaum miskin kota hanya jadi angka statistik—selama itu pula peran KAHMI sebagai intelektual organik dipertanyakan.

Jalan ke Depan: Revolusi KAHMI

Reposisi KAHMI sudah mendesak. Ada tiga hal yang bisa menjadi jalan revolusi.

Pertama: memperkuat basis intelektual. Forum alumni harus jadi ruang lahirnya gagasan baru, bukan sekadar nostalgia. KAHMI perlu tampil sebagai intelektual organik yang mampu menyerap pengalaman rakyat dan mengubahnya menjadi wacana kebijakan.

Kedua: menghidupkan kembali semangat pemberdayaan sosial. Alumni yang tersebar di berbagai profesi bisa bekerja sama menciptakan program konkret: pendampingan UMKM, literasi digital, Gerakan wakaf, beasiswa kader muda. Semua itu penting agar KAHMI tidak hanya bicara dari atas, tetapi juga bekerja di bawah.

Ketiga: meneguhkan etika politik baru. Politik bukan sekadar rebutan kursi, tapi ruang pengabdian. Dengan jejaring elitnya, KAHMI bisa menjadi contoh etika politik yang inklusif—politik yang mendengar suara subaltern, bukan politik yang hanya melayani oligarki.

Milad ke-59 mestinya bukan sekadar perayaan, tetapi ruang refleksi. Menyebut KAHMI hanya sebagai subkultur jelas terlalu sempit, tapi menganggapnya sekadar jaringan silaturahmi juga merendahkan. Ia adalah bagian dari kultur keindonesiaan yang punya beban sejarah besar. Karna itulah sejatinya insan yang berhimpun di KAHMI harus benar-benar memberikan kontribusi dalam berbagai aktivitas dan profesinya. Karna orang-orang yang masuk dalam maqam KAHMI sejatinya sudah mapan dalam bayak hal, mapan dalam ide dan karya, mapan dalam jaringan dan intelektual. Syukur-syukur mapan dalam cuan, hehe.

 

**Penulis adalah Magister Hukum Tata Negara USK, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Kota Banda Aceh, Dosen Legal Drafting FSH UIN Ar-Raniry, Aktivis LBH Darul Misbah, Aktivis`98, Ketua Komiter Dayah Terpadu Inshafuddin, Wali Santri Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB), Direktur Aceh Research Institute (ARI), ICMI Kota Banda Aceh, KAHMI Aceh, Fungsionaris DPD KNPI Aceh, Sekretaris PC HIPSI Kota Banda Aceh, Wakil Sekretaris PW Syarikat Islam Aceh, Mantan Ketum DPD Jaringan Nusantara Aceh, Mantan Ketum Remaja Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Mantan Sekjen DPP ISKADA Aceh, Wakil Ketua DPD BKPRMI Banda Aceh