Problem sampah tidak habis-habisnya dibicarakan dan
selalu menjadi hot issue sampai dunia ini ada. Kita tidak akan pernah bisa lari
dari sampah. Pengelolaan sektor sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit,
terutama untuk aspek transportasi dan penanganan di Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA). Untuk itu adalah hal yang wajar bila pemerintah kemudian membebankan
sebagian biaya operasional kepada masyarakat atas pelayanan yang telah
diberikan pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam bentuk retribusi pelayan
kebersihan. biaya operasional yang dikeluarkan pada Tahun 2006 mencapai Rp.
10,6 milyar.
Kondisi negeri ini pada umumnya, tidak terkecuali di Banda Aceh, penerimaan
pemerintah dari retribusi pelayanan kebersihan belum siknifikan dibandingkan
dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Sebagai pembanding, untuk kota Banda
Aceh (tahun 2006), penerimaan pemerintah dari retribusi kebersihan hanya
sebesar Rp. 500 juta sementara biaya operasional yang dikeluarkan mencapai Rp.
10,6 milyar. Ini berarti penerimaan dari retribusi hanya mampu menutupi 5% dari
biaya operasional. Meskpun penerimaan di tahun 2008 mencapai Rp. 1,1 milyar,
tetap saja baru mampu memberikan kontribusi sebesar 5,6% dari anggaran yang
dikeluarkan.
Hal ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk
membayar, tetapi juga terkait erat dengan cakupan pelayanan yang telah
diberikan oleh Instansi teknis seperti Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
Disinalah butuh keseriusan pemangku jabatan di lingkup Instansi tersebut dalam
rangka memaksimalkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang ada.
Bila merujuk kepada salah satu prinsip dasar retribusi bahwa retribusi
dimaksudkan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan (cost revovery), maka
besarnya beban yang ditanggung oleh masyarakat adalah jumlah keseluruhan biaya
operasional dibagi dengan jumlah penduduk. Akan tetapi untuk saat ini prinsip
ini belum bisa dijadikan satu-satunya prinsip dalam penentuan besaran Tarif
retribusi. Pemerintah sebagai Public Service juga dituntut untuk melihat pada
prinsip Sence of belonging sepiti: daya pikul, keadilan, mutu pelayanan, volume
sampah yang dihasilkan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus
dijadikan pertimbangan dalam penentuan besaran tarif retribusi pelayanan
kebersihan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
memberikan tafsiran Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Menurut Pasal 108 UU No. 28 Tahun 2009 objek Retribusi terbagi 3 yaitu:
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masuk dalam katagori Jenis Retribusi
Jasa Umum.
Disinilah menurut hemat penulis, Dinas terkait seperti Dinas Kebersihan dan
Keindahan Kota butuh terobosan dalam rangka mengelola retribusi sampah secara
profesional, sehingga hasilnya berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Daerah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar