Menyoal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan prinsip Otonomi Khusus di Aceh termasuk di Kota Banda Aceh, daerah dapat menata perangkat daerah sesuai dengan kekhususan.

Untuk itulah menjadi penting dalam penataan Kelembagaan di Kota Banda Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengharuskan Pemerintah Daerah di Aceh untuk menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah di Aceh harus ditujukan sebagai upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan profesional. Tanpa terpenuhinya prasyarat tersebut didalam sebuah organisasi perangkat daerah, maka dapat dipastikan pemerintah daerah sulit memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi daerah untuk menata kelembagaan perangkat daerah.

Aspek Yuridis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan organisasi perangkat Daerah sebagaimana diatur pada PP Nomor 41 Tahun 2007 harus berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerahPerumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

a.       bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

b.      bidang kesehatan;

c.       bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d.      bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

e.       bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

f.       bidang kebudayaan dan pariwisata;

g.      bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;

h.      bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;

i.        bidang pelayanan pertanahan;

j.        bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;

k.      bidang pertambangan dan energi; dan

l.        bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

 Sementara perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, Inspektorat dan rumah sakit terdiri dari:

a.       bidang perencanaan pembangunan dan statistik;

b.      bidang penelitian dan pengembangan;

c.       bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

d.      bidang lingkungan hidup;

e.       bidang ketahanan pangan;

f.       bidang penanaman modal;

g.      bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

h.      bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;

i.        bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

j.        bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

k.      bidang pengawasan;

l.        bidang pelayanan kesehatan.

Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam tataran teknis operasional besaran organisasi perangkat Daerah sesuai Pasal 19, PP No.41 Tahun 2007 ditetapkan berdasarkan variabel antara lain:

a.       Jumlah Penduduk

b.      Luas Wilayah

c.       Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dimana masing-masing variabel diberikan bobot nilai. Dasar inilah menjadi penentuan jumlah Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia. Memang harus diakui sejalan dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada keinginan Pemerintah Pusat melakukan Revisi PP No.41 Tahun 2007, bahkan sejak Tahun 2012 Penulis beberapa kali mengikuti Rakornis/Workshop terhadap rancangan Draf revisi PP No.41 Tahun 2007 di Jakarta, akan tetapi sampai saat ini Revisi PP No.41 Tahun 2007 belum tuntas.

Untuk itulah kiranya Tim Teknis Penyusunan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kab/Kota harus benar-benar memahami semangat PP No.41 Tahun 2007 dimana semangat filosofisnya miskin struktur dan kaya fungsi. Selaku aparatur yang pernah berkecimpung dalam bidang Reformasi Organisasi Perangkat Daerah sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2012, melihat ada kecendrungan di beberapa daerah mengabaikan semangat PP No.41 Tahun 2007 yang berefek pada membengkaknya biaya operasional dalam menjalankan roda organisasi pemerintah daerah atau SKPD, sehingga ada kesan restrukturisasi Perangkat Daerah berbasis kepentingan, ingin membuka kran maksimal jabatan struktural. Kalau itu yang terjadi maka dipastikan pelan tapi pasti Pemerintah Daerah akan menghabiskan anggaran yang besar dalam membiayai operasional sekaligus berakibat pada minimnya anggaran buat pelayanan publik.

Bukankah tugas negara adalah melayani warganya, bukan malah sebaliknya. Semoga saja semangat melakukan restrukturisasi adalah memaksimalkan peran dan fungsi perangkat daerah. Sejatinya semangat itu benar-benar terpatri bagi aparatur negara yang di beri kewenangan untuk menata dan mengkaji urgensi restrukturisasi perangkat daerah. Wallahu`alam bin shawab.

* Penulis adalah Mantan Kasubbag. Kelembagaan dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh.