Banda Aceh Raih Nilai Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kota Banda Aceh meraih nilai tertinggi dalam bidang keterbukaan informasi publik. Penilaian itu dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) lewat ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019.
Tak tanggung-tanggung, Banda Aceh jauh meninggalkan 22 kabupaten/kota lain di Aceh, plus 137 badan publik lainnya yang dievaluasi oleh KIA tahun ini. Banda Aceh pun menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai kualifikasi Informatif dengan rentang nilai 97-100.
Plakat dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada acara penganugerahan di Aula Serba Guna Setda Aceh, Selasa (3/12/2019).
Pemerintah Kota Banda Aceh meraih nilai tertinggi dalam bidang keterbukaan informasi publik. Penilaian itu dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) lewat ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019.
Tak tanggung-tanggung, Banda Aceh jauh meninggalkan 22 kabupaten/kota lain di Aceh, plus 137 badan publik lainnya yang dievaluasi oleh KIA tahun ini. Banda Aceh pun menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai kualifikasi Informatif dengan rentang nilai 97-100.Plakat dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada acara penganugerahan di Aula Serba Guna Setda Aceh, Selasa (3/12/2019).
Desain Ibu Kota Baru RepubIik Indonesia di Kalimantan.
Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan bahwa ibu kota Republik Indonesia yang baru akan dibangun di pulau Kalimantan. Realisasinya masih menunggu keputusan dengan pengambil kebijakan yang lain. Namun perpindahan ibu kota diyakini akan terjadi dalam waktu dekat. Setidaknya masih di era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.
Hal ini makin dikuatkan dengan beredarnya desain tata kota ibukota Republik Indonesia yang baru seperti yang diungkapkan CNBC Indonesia. Meskipun belum diumumkan lokasi detailnya, namun lokasinya diprediksi di Kalimantan Timur. Seperti apa gagasan desain ibukota yang baru di Kalimantan tersebut? Yuk simak ulasan Hipwee Travel berikut ini ya.
Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan bahwa ibu kota Republik Indonesia yang baru akan dibangun di pulau Kalimantan. Realisasinya masih menunggu keputusan dengan pengambil kebijakan yang lain. Namun perpindahan ibu kota diyakini akan terjadi dalam waktu dekat. Setidaknya masih di era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.
Hal ini makin dikuatkan dengan beredarnya desain tata kota ibukota Republik Indonesia yang baru seperti yang diungkapkan CNBC Indonesia. Meskipun belum diumumkan lokasi detailnya, namun lokasinya diprediksi di Kalimantan Timur. Seperti apa gagasan desain ibukota yang baru di Kalimantan tersebut? Yuk simak ulasan Hipwee Travel berikut ini ya.
Banda Aceh Aceh raih WTP ke-9, Menkeu Sri Mulyani beri Pujian
Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM
menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Kamis (14/9/2017) di gedung
Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Penghargaan
diserahkan Sri Mulyani atas prestasi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap tata
kelola keuangan daerah dimana sudah sembilan tahun berturut turut meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian Penghargaan tersebut diserahkan
bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah di Jakarta.
Sejumlah Pejabat dilingkungan BKD Tapanuli Selatan (Tapsel), Propinsi Sumatera Utara melakukan study banding penerapan e-Kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh, Rabu (7/12/2016).
Banda Aceh Aceh raih WTP ke-9, Menkeu Sri Mulyani beri Pujian
Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM
menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Kamis (14/9/2017) di gedung
Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Penghargaan
diserahkan Sri Mulyani atas prestasi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap tata
kelola keuangan daerah dimana sudah sembilan tahun berturut turut meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian Penghargaan tersebut diserahkan
bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah di Jakarta.
Sejumlah Pejabat dilingkungan BKD Tapanuli Selatan (Tapsel), Propinsi Sumatera Utara melakukan study banding penerapan e-Kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh, Rabu (7/12/2016).
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris BKPP Kota Banda Aceh Drs Juswardi Zein, MM bersama Kepala UPTB e-Kinerja PNS Muhammad Syarif, S HI.,MH, Kepala TU UPTB e-Kinerja PNS Reza Pahlevi, S.STP serta jajaran Tim penilai e-Kinerja PNS.
Rombongan Sekjend DPR-RI dalami e-kinerja PNS
Jumat, 28 Oktober 2016, Rombongan pejabat Sekretariat Jendral (Sekjend) DPR-RI yang melakukan Studi e-Kinerja PNS dan Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedatangan 9 Pejabat rombongan Sekjend DPR-RI diterima langsung oleh Drs. Samsuar,.M.Si Staf Ahli Walikota Banda Aceh. Kedatangan 9 Pejabat tersebut didasari atas kemajuan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pengelolaan Manajemen ASN yang dinilai cukup baik, apalagi sejak Tahun 2015, BKPP Banda Aceh telah meraih BKN Award sebanyak dua kali berturut, turut. Dalam sambutannya Samsuar memapakarkan sekilas konsep kemajuan Kota Banda Aceh dibidang penataan kepegawaian dan tatalaksana.
BKPP Banda Aceh, bekali ratusan pejabat tentang SIMPEG dan e- KPO
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian. Sejak Tahun 2015, BKPP telah menerapak program kenaikan pangkat otomatis (e-KPO), untuk itulah kita terus meningkatkan kemampuan operator pengendali e-KPO da Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), ungkap Dra. Emila Sovayana yang dibacakan diacara Pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMPEG dan e-KP0 yang berlangsung sejak Tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 di Gedung ITC Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa`aduddin Djamal,SE yang diikuti oleh 225 Pejabat Aparatur Sipil Negara (Kepala SKPD, Kasubbag TU/Kasubbag Kepegawaian dan Pengadministrasi Kepegawaian di SKPD/Sekolah SD dan SMP).
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian. Sejak Tahun 2015, BKPP telah menerapak program kenaikan pangkat otomatis (e-KPO), untuk itulah kita terus meningkatkan kemampuan operator pengendali e-KPO da Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), ungkap Dra. Emila Sovayana yang dibacakan diacara Pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMPEG dan e-KP0 yang berlangsung sejak Tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 di Gedung ITC Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa`aduddin Djamal,SE yang diikuti oleh 225 Pejabat Aparatur Sipil Negara (Kepala SKPD, Kasubbag TU/Kasubbag Kepegawaian dan Pengadministrasi Kepegawaian di SKPD/Sekolah SD dan SMP).
Pemko Banda Aceh Kini Miliki Command Center
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan penggunaan Gedung Banda Aceh Madani Center yang terletak di komplek kantor Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Senin (24/10/2016).
Fasilitas utama gedung yang dibangun dengan dana otsus ini yakni sebuah command center room untuk memantau situasi kota secara real time.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan penggunaan Gedung Banda Aceh Madani Center yang terletak di komplek kantor Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Senin (24/10/2016).
Fasilitas utama gedung yang dibangun dengan dana otsus ini yakni sebuah command center room untuk memantau situasi kota secara real time.
Pada ruangan ini disematkan sebuah layar besar yang terdiri dari 10 unit monitor LCD 49 inci. Layar pantau ini terhubung dengan ratusan CCTV yang telah dipasang di sejumlah ruang publik dan perkantoran.
Pejabat BKD Binjai Studi Manajemen ASN di Kota Banda Aceh
Rabu, 5 Oktober 2016, Tim BKD Binjai dalami Tatakelola Manajemen Aaparatur Sipil Negara (ASN) pada BKPP Kota Banda Aceh. Rahmad Fauzi Salim, pejabat Fungsional Umum BKD Binjai melalukan studi empiris terkait pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh.
Informasi tentang kemajuan BKPP Banda Aceh diperoleh saat rakor Kepegawaian Nasional. Untuk itu pimpinan menugaskan Tim untuk dalaminya, ungkap Rahmad. Adapun yang menjadi locus utama antara lain program e-Kinerja PNS, E-Disiplin, pembinaan dan penerapan sanksi kepegawaian, serta aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis.
Rabu, 5 Oktober 2016, Tim BKD Binjai dalami Tatakelola Manajemen Aaparatur Sipil Negara (ASN) pada BKPP Kota Banda Aceh. Rahmad Fauzi Salim, pejabat Fungsional Umum BKD Binjai melalukan studi empiris terkait pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh.
Informasi tentang kemajuan BKPP Banda Aceh diperoleh saat rakor Kepegawaian Nasional. Untuk itu pimpinan menugaskan Tim untuk dalaminya, ungkap Rahmad. Adapun yang menjadi locus utama antara lain program e-Kinerja PNS, E-Disiplin, pembinaan dan penerapan sanksi kepegawaian, serta aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis.
FISIP UIN Ar-Raniry Laksanakan Workshop E-Kinerja PNS
Berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dinilai sebagai langkah kemajuan dalam mewujudkan Good Governace.Bahkan Banda Aceh dijadikan role model dalam implementasi program reformasi Birokrasi di Indonesia. Disamping itupula hadirnya lembaga UPTB e-Kinerja PNS sebagai institusi yang mengawal penerapan good governace dan menjadi salah satu Icon Nasional, ungkap Drs.Muslim Zainuddin, M.Si Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.
Berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dinilai sebagai langkah kemajuan dalam mewujudkan Good Governace.Bahkan Banda Aceh dijadikan role model dalam implementasi program reformasi Birokrasi di Indonesia. Disamping itupula hadirnya lembaga UPTB e-Kinerja PNS sebagai institusi yang mengawal penerapan good governace dan menjadi salah satu Icon Nasional, ungkap Drs.Muslim Zainuddin, M.Si Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.
KAHMI Aceh gagas serial berbagi Ilmu dan Pengalaman
Dalam ranka Milad KAHMI ke-50 Tahun, Majelis Wilayah KAHMI Aceh menggelar kegiatan serial berbagi ilmu dan pengalam dengan paket Seminar dan Pelatihan untuk masyarakat.
Dalam ranka Milad KAHMI ke-50 Tahun, Majelis Wilayah KAHMI Aceh menggelar kegiatan serial berbagi ilmu dan pengalam dengan paket Seminar dan Pelatihan untuk masyarakat.
E-Kinerja Banda Aceh Diaplikasikan Pemerintah Pusat
Sistem tata kelola pemerintah yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, e-kinerja juga diaplikasikan oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri.
"Siapa saja boleh mereplikasi sistem ini dan sudah ada yang mengaplikasikan seperti Kemendagri serta sejumlah kabupaten kota," kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di Jakarta, Kamis (8/9/2016)
Sistem tata kelola pemerintah yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, e-kinerja juga diaplikasikan oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri.
"Siapa saja boleh mereplikasi sistem ini dan sudah ada yang mengaplikasikan seperti Kemendagri serta sejumlah kabupaten kota," kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di Jakarta, Kamis (8/9/2016)
Ketika Mahasiswa Singapura tertarik dalami e-Kinerja PNS
Assalamualaikum. Wr Wb.
Bersama Mulya Amry di gedung UPTB e-Kinerja PNS
Salam kenal pak MuhammadSyarif, perkenalkan saya Ika Dahlia, dari Transformasi di Jakarta. Transformasi adalah jaringan / network think tank yang membahas kebijakan publik. Kami juga pernah mengundang bu Iliza, Walikota Banda Aceh sebagai narasumber dalam Transformasi Urban Forum pada bulan Juni Tahun 2015, Beliau presentasi tentang e-Kinerja dan juga optimalisasi pemanfaatan ICT dalam rangka reformasi birokrasi ataupun peningkatan pelayanan publik, termasuk juga cita-cita Kota Banda Aceh menjadi Smart City.
Assalamualaikum. Wr Wb.
 |
| Bersama Mulya Amry di gedung UPTB e-Kinerja PNS |
BKD Kotabaru berguru Manajemen ASN pada BKPP Kota Banda Aceh
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (11/08/2016) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh. Rombongan yang dipimpin oleh Said Zainuddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Kepangkatan dan Pesiun pada BKD Kabupaten Kotabaru, diterima langsung oleh Dra. Emila Sovayana, Kepala BKPP Kota Banda Aceh, beserta para pejabat struktural dan beberapa orang staf.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (11/08/2016) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh. Rombongan yang dipimpin oleh Said Zainuddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Kepangkatan dan Pesiun pada BKD Kabupaten Kotabaru, diterima langsung oleh Dra. Emila Sovayana, Kepala BKPP Kota Banda Aceh, beserta para pejabat struktural dan beberapa orang staf.
PTUN Kota Banda Aceh dalami e-Kinerja PNS
Dalam rangka penerapan e-Goverment dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banda Aceh mengunjungi BKPP dengan fokus melihat penerapan e-kinerja PNS, Selasa (26/7). Sejumlah Pejabat dilingkungan PTUN Kota Banda Aceh tertarik dengan Kemajuan yang diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam rangka penerapan e-Goverment dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banda Aceh mengunjungi BKPP dengan fokus melihat penerapan e-kinerja PNS, Selasa (26/7). Sejumlah Pejabat dilingkungan PTUN Kota Banda Aceh tertarik dengan Kemajuan yang diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris PTUN Kota Banda Aceh Bapak Saifullah, berbagai terobosan dibidang kepegawaian yang selama ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh terutama dalam aspek pengembangan Teknologi dan Informatika guna optimalisasi pelayanan dan penilaian kinerja PNS.
Politik Hukum Perangkat Daerah
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*
Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan Restrukturusasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada semua level. Regulasi ini secara legal formil di undangkan pada Lembaran Negara Republik Inodonesia pada tanggal 19 Juni 2016. Itu artinya keberlakuannya sudah dianggap dimengerti oleh Penyelenggara Negara termasuk didalamnya seluruh Warga Negara Indonesia.
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*
Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan Restrukturusasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada semua level. Regulasi ini secara legal formil di undangkan pada Lembaran Negara Republik Inodonesia pada tanggal 19 Juni 2016. Itu artinya keberlakuannya sudah dianggap dimengerti oleh Penyelenggara Negara termasuk didalamnya seluruh Warga Negara Indonesia.
Banda Aceh Siap Menjadi Tuan Rumah City Sanitation
Kota Banda Aceh siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan City Sanitation Summit (CSS) XVI dan Rakernas Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada November mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pengurus dan Seknas AKKOPSI yang membahas agenda dan program kerja 2016 di Pendopo Wali Kota Bandung, Jumat (24/6/2016).
Illiza menyebutkan, penetapan Banda Aceh sebagai tuan rumah CSS XVI merupakan sebuah amanah besar.
Kota Banda Aceh siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan City Sanitation Summit (CSS) XVI dan Rakernas Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada November mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pengurus dan Seknas AKKOPSI yang membahas agenda dan program kerja 2016 di Pendopo Wali Kota Bandung, Jumat (24/6/2016).
Illiza menyebutkan, penetapan Banda Aceh sebagai tuan rumah CSS XVI merupakan sebuah amanah besar.
Pemko Banda Aceh Luncurkan Aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis
10 Pejabat Fak Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dalami Kemajuan BKPP Kota Banda Aceh
Dalam rangka Optimalisasi Pelayan Publik di lingkungan Perguruan Tingi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, mengutus 10 (sepuluh) Pejabatnya guna mendalami kemajuan pelayanan adminsitrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
24 Pejabat Riau dalami e-kinerja PNS
Penerapan program e-kinerja PNS yang berlangsung sejak Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mendapat lirikan dari berbagai Instansi Pemerintah se-Indonesia. Kurang lebih 80 Institusi Kab/Kota telah berguru dalami e-kinerja PNS pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketertarikan berbagai Institusi Pemerintah di Indonesia diyakini karena Banda Aceh satu-satunya Propinsi di Aceh yang telah menerapkan e-Government terutama dalam aspek pemberian tunjangan e-kinerja PNS sebagai amanah UU No. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pejabat Kabupaten Sleman Dalami e-Kinerja PNS
Berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, tertarik mendalami e-Kinerja PNS milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Selasa 31 Mei 2016, sebanyak 6 (enam) Pejabat Kabupeten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan Kerja pada UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB e-Kinerja PNS. Keenam pejabat tersebut dihadiri beberapa teknis meliputi; Inspektorat Kabupaten Sleman, Dishubkominfo dan BKD Kabupaten Sleman.
Berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, tertarik mendalami e-Kinerja PNS milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Selasa 31 Mei 2016, sebanyak 6 (enam) Pejabat Kabupeten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan Kerja pada UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB e-Kinerja PNS. Keenam pejabat tersebut dihadiri beberapa teknis meliputi; Inspektorat Kabupaten Sleman, Dishubkominfo dan BKD Kabupaten Sleman.
BKPP Banda Aceh raih Juara II BKN Award 2016 Katagori Inovatif se-Indonesia
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terus berupaya melakukan pembinaan serta memberikan penghargaan BKN Award bagi Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah se-Indonesia.
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terus berupaya melakukan pembinaan serta memberikan penghargaan BKN Award bagi Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah se-Indonesia.
Wali Kota Padang Sebut Pembangunan Kota Banda Aceh Luar Biasa
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut pembangunan Kota Banda Aceh luar biasa. Banda Aceh hari ini menurutnya jauh lebih maju dan berkembang pasca musibah gempa bumi dan tsunami 2004 silam.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut pembangunan Kota Banda Aceh luar biasa. Banda Aceh hari ini menurutnya jauh lebih maju dan berkembang pasca musibah gempa bumi dan tsunami 2004 silam.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri welcome dinner bersama para delegasi 24 kota se-Sumatera peserta Raker Komwil I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di halaman Balai Kota Banda Aceh, Selasa (24/5/2016).
Menyoal Maarif Institute
Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.M.H*
Akhir-akhir ini jamaah sosial media, dikejutkan dengan hasil publikasi penelitian yang dilakukan Lembaga Maarif Institute, tentang Indek Kota Islami (IKI), yang menempatkan Banda Aceh berada pada urutan ke-19 satu klik diatas Jaya Pura. Penelitian itu dilaksanakan pada 29 Kota di Indonesia dengan durasi waktu 1 Tahun sesuai pengakuan Direktur Riset Maarif Institute, Imam Mujadid Rais.
Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.M.H*
Akhir-akhir ini jamaah sosial media, dikejutkan dengan hasil publikasi penelitian yang dilakukan Lembaga Maarif Institute, tentang Indek Kota Islami (IKI), yang menempatkan Banda Aceh berada pada urutan ke-19 satu klik diatas Jaya Pura. Penelitian itu dilaksanakan pada 29 Kota di Indonesia dengan durasi waktu 1 Tahun sesuai pengakuan Direktur Riset Maarif Institute, Imam Mujadid Rais.
Peserta Diklat PIM IV Propinsi Sumatera Utara Benchmarking pada BKPP Kota Banda Aceh
Sebanyak 38 peserta diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Propinsi Sumatera Utara melakukan Benchmarking pada Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Locus pada 2 Institusi yaitu UPTB Penilaian Kinerja PNS (UPTB PKPNS) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota dengan melihat penerapan e-Kinerja PNS serta Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota focus pada pengolahan sampah menjadi gas Metan.
Rombongan yang menuju BKPP Kota Banda Aceh berjumlah 18 orang dipimpin langsung oleh Widiyaiswara, Yuswar Efendy, SE, MM diterima oleh Sekretaris BKPP Kota Banda Aceh Drs. Juswardi Zein, MM serta Kepala UPTB PKPNS Muhammad Syarif, S.HI.M.H yang didampingi oleh Tim Penilai e-Kinerja PNS.
Sebanyak 38 peserta diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Propinsi Sumatera Utara melakukan Benchmarking pada Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Locus pada 2 Institusi yaitu UPTB Penilaian Kinerja PNS (UPTB PKPNS) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota dengan melihat penerapan e-Kinerja PNS serta Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota focus pada pengolahan sampah menjadi gas Metan.
Rombongan yang menuju BKPP Kota Banda Aceh berjumlah 18 orang dipimpin langsung oleh Widiyaiswara, Yuswar Efendy, SE, MM diterima oleh Sekretaris BKPP Kota Banda Aceh Drs. Juswardi Zein, MM serta Kepala UPTB PKPNS Muhammad Syarif, S.HI.M.H yang didampingi oleh Tim Penilai e-Kinerja PNS.
14 Pejabat Lampung Timur Dalami e-Kinerja PNS
Rombogan Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin Wakil Bupati H Zaiful Bokhari melakukan bencmarking ke Kota Banda Aceh guna mendalami e-Kinerja PNS.
Kehadiran rombongan diterima Wakil Walikota H Zainal Arifin didampingi Asisten Administrasi Umum M Nurdin S Sos diruang rapat Walikota Banda Aceh, Selasa (10/5/2016) serta beberapa pejabat Pemko lainnya antara lain Azmi, SH Kabid Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP Kota Banda Aceh, Muhammad Syarif, S.HI.M.H Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Faisal, S.STP Kabag. Organisasi, Maulidar, ME Kabag Administrasi Pembangunan, Dra. Fadlun Inspektur Pembantu Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas, Taufik Mauliansyah, S.Si.T, M.Si Kabid Pengembangan Sistem Informasi pada Dishubkominfo Kota Banda Aceh.
Rombogan Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin Wakil Bupati H Zaiful Bokhari melakukan bencmarking ke Kota Banda Aceh guna mendalami e-Kinerja PNS.
Kehadiran rombongan diterima Wakil Walikota H Zainal Arifin didampingi Asisten Administrasi Umum M Nurdin S Sos diruang rapat Walikota Banda Aceh, Selasa (10/5/2016) serta beberapa pejabat Pemko lainnya antara lain Azmi, SH Kabid Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPP Kota Banda Aceh, Muhammad Syarif, S.HI.M.H Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Faisal, S.STP Kabag. Organisasi, Maulidar, ME Kabag Administrasi Pembangunan, Dra. Fadlun Inspektur Pembantu Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas, Taufik Mauliansyah, S.Si.T, M.Si Kabid Pengembangan Sistem Informasi pada Dishubkominfo Kota Banda Aceh.
BKD Bekasi dalami E-Kinerja PNS Kota Banda Aceh.
Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pengelolaan manajemen kepegawaian harus berdasarkan teknologi dan informatika.
Untuk itulah lima pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mendalami e-kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh dengan locus utama UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB e-Kinerja PNS.
Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pengelolaan manajemen kepegawaian harus berdasarkan teknologi dan informatika.
Untuk itulah lima pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mendalami e-kinerja PNS pada BKPP Kota Banda Aceh dengan locus utama UPTB Penilaian Kinerja PNS atau lebih dikenal UPTB e-Kinerja PNS.
Di Forum Future Leader Camp, Illiza Paparkan Best Practice Banda Aceh
Rabu (28/4/2016), Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE menjadi menjadi pemateri dalam forum Future Leader Camp 2016 "Act Local, Think Global" di Aula ITB Barat, Bandung. Pemateri lainnya yakni Bupati Bantaeng Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah MAgr, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi ST MT, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ST MUD.
Dalam presentasinya berjudul "Dari Banda Aceh Untuk Dunia", Illiza menyampaikan konsep pembangunan Kota Banda Aceh berpedoman pada ide global Sustainable Development Goals (SDGs).
"Saat ini, dunia telah bergerak ke SDG's 2015-2030 yang merupakan tujuan pembangunan global yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota," paparnya.
Dalam presentasinya berjudul "Dari Banda Aceh Untuk Dunia", Illiza menyampaikan konsep pembangunan Kota Banda Aceh berpedoman pada ide global Sustainable Development Goals (SDGs).
"Saat ini, dunia telah bergerak ke SDG's 2015-2030 yang merupakan tujuan pembangunan global yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota," paparnya.
LAN-RI Apresiasi Inovasi Pemko Banda Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai memiliki visi yang sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terkait upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Inovasi LAN-RI Tri Widodo Utomo usai bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE di balai kota setempat, Rabu (13/4/2016).
Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai memiliki visi yang sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terkait upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Inovasi LAN-RI Tri Widodo Utomo usai bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE di balai kota setempat, Rabu (13/4/2016).
obal yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota," paparnya.
JKM dan JKK Wujud Keadilan bagi Pegawai ASN
Oleh: Muhammad Syarif*
Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraanPegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai instrument telah disiapkan oleh Negara. Ini membuktikan Negara memiliki semangat menghargai Aparaturnya.
Semangat mengangkat harkat dan martabat pekerja (pegawai ASN), patut diberikan apresiasi. Ya, setidaknya dibawah kepemimpinan Presiden Joko widodo ada hasrat meletakkan insan pekerja (baca pegawai ASN) sebagai asset yang sangat berharga di Republik tercinta ini.
Semangat mengangkat harkat dan martabat pekerja (pegawai ASN), patut diberikan apresiasi. Ya, setidaknya dibawah kepemimpinan Presiden Joko widodo ada hasrat meletakkan insan pekerja (baca pegawai ASN) sebagai asset yang sangat berharga di Republik tercinta ini.
Refleksi 811 Tahun Kota Banda Aceh
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*
Dalam lintasan sejarah, disebutkan bahwa Banda Aceh sebagai pusat Ibu kota Nanggroe Aceh darusalam, saat ini dikenal dengan sebutan Pemerintah Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 . hal ini sebagaimana tertuang dalam batu nisan di kampong Pande, Kota ini dibangun pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan dengan 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H*
Dalam lintasan sejarah, disebutkan bahwa Banda Aceh sebagai pusat Ibu kota Nanggroe Aceh darusalam, saat ini dikenal dengan sebutan Pemerintah Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 . hal ini sebagaimana tertuang dalam batu nisan di kampong Pande, Kota ini dibangun pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan dengan 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.
Modal Sosial dalam Perspektif Birokrasi
Oleh : Muhammad Syarif*
Terminologi modal sosial sesungguhnya sudah ada sejak Tahun 1916. Wacana ini mulai marak dibicarakan setelah muncul kajian dari Coleman (1988), Futnam (1995), Fukuyama (1995), Portes (1998) serta Tsai dan Ghosal (1998). Dalam literatur perjalanan sejarah, modal sosial digunakan sebagai tema sentral dalam berbagai riset ilmu sosial, politik, ekonomi dan organisasi sosial termasuk juga didalamnya organisasi pemerintah.
Mazhab ANJAB Aceh, Why not..?
Oleh : Muhammad Syarif*
Terminologi modal sosial sesungguhnya sudah ada sejak Tahun 1916. Wacana ini mulai marak dibicarakan setelah muncul kajian dari Coleman (1988), Futnam (1995), Fukuyama (1995), Portes (1998) serta Tsai dan Ghosal (1998). Dalam literatur perjalanan sejarah, modal sosial digunakan sebagai tema sentral dalam berbagai riset ilmu sosial, politik, ekonomi dan organisasi sosial termasuk juga didalamnya organisasi pemerintah.
Mazhab ANJAB Aceh, Why not..?
Mazhab ANJAB Aceh, Why not..?
Oleh : Muhammad Syarif*
Terminologi ANJAB
Menurut Hariandja, ”Analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut.” Sedangkan menurut Irawan, ”Analisis jabatan merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai”.
Oleh : Muhammad Syarif*
Terminologi ANJAB
Menurut Hariandja, ”Analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut.” Sedangkan menurut Irawan, ”Analisis jabatan merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai”.
16 Pejabat Kota Tangerang Belajar Kemajuan Kota Banda Aceh
Tangerang Selatan dan Banda Aceh Jalin Kerjasama
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal bertemu dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Aula Lantai IV Balai Kota Tangerang Selatan, Rabu (6/4/2016).
Diakhir pertemuan, kedua wali kota perempuan tersebut menandatangani MoU kerja sama antara kedua pemerintah kota di bidang pendidikan, kesehatan, layanan terpadu, dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal bertemu dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Aula Lantai IV Balai Kota Tangerang Selatan, Rabu (6/4/2016).
Diakhir pertemuan, kedua wali kota perempuan tersebut menandatangani MoU kerja sama antara kedua pemerintah kota di bidang pendidikan, kesehatan, layanan terpadu, dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.
Pemkab Pasuruan bertandang ke Markaz UPTB E-Kinerja PNS Kota Banda Aceh
Penerapan program e-kinerja PNS yang berlangsung sejak Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mendapat lirikan dari berbagai Instansi Pemerintah se-Indonesia. Kurang lebih 60 Institusi Kab/Kota telah bertandang ke Banda Aceh guna belajar tentang e-Kinerja PNS. Ketertarikan berbagai Institusi Pemerintah di Indonesia diyakini karena Banda Aceh satu-satunya Propinsi di Aceh yang telah menerapkan e-Government terutama dalam aspek pemberian tunjangan e-kinerja PNS sebagai amanah UU No. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menata PNS Berbasis Kinerja
Oleh : MUHAMMAD SYARIF,S.HI.,M.H*
Berbagai upaya pemerintah dalam menata keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) telah digulirkan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Oleh : MUHAMMAD SYARIF,S.HI.,M.H*
Berbagai upaya pemerintah dalam menata keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) telah digulirkan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Sejumlah kebijakan telah digulirkan untuk menata aparatur pemerintah ini, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan Keputusan bersama Menteri. Ini semua dalam rangka menata dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Aparatur dalam melaksanakan fungsi public service. Penataan PNS selalu berbarengan dengan Reformasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada komitmen pemerintah untuk menciptakan struktur organisasi Pemerintah yang miskin struktur, kaya fungsi sebagaimana spirit Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Spirit PP No.41 Tahun 2007 sebenarnya kerisauan pemerintah pusat tentang membengkaknya jabatan struktural dan ini disikapi oleh Menteri Dalam Negeri dengan Mengeluarkan Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja. Ini semua dalam rangka menata kembali PNS berbasis kinerja.
Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H
Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi.
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H
BKPP Banda Aceh laksanakan Bimtek LAKIP
Ini Komentar Ridwan Kamil Terkait Kepemimpinan Illiza
Walikota Bandung, Ridwan Kamil menghabiskan sisa
waktunya di Banda Aceh dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata di Ibukota
Provinsi Aceh tersebut, diantaranya kuburan serdadu Belanda (Peucut Kerkhof)
dan museum tsunami, sebuah bangunan yang diarsitekinya.
Pada setiap kunjungannya itu, Ridwan Kamil
didampingi Kadisbudpar Aceh, Reza Fahlevi. Disela-sela perjalanaanya ke Peucut
Kerkhof, Ridwan Kamil menilai pembangunan di Banda Aceh pasca musibah gempa dan
tsunami 11 tahun lalu sangat pesat.
Illiza Pemimpin Dari Kalangan Perempuan yang Sangat Menonjol di Indonesia
Walikota
Bandung, Ridwan Kamil menilai Illiza merupakan pemimpin dari kalangan
perempuan yang sangat menonjol di Indonesia saat ini dan memiliki kekuatan dari
visi smart city-nya melakukan Reformasi Birokrasi.
Hal tersebut dikatakan Ridwan saat mengunjungi beberapa destinasi wisata
di Ibukota Provinsi Aceh diantaranya kuburan serdadu Belanda (Peucut Kerkhof)
dan museum tsunami, sebuah bangunan yang diarsitekinya, saat berkunjung ke Aceh
beberapa waktu lalu.
Banda Aceh Miliki Mobil Pintar
Pemerintah
Kota Banda Aceh menerima satu unit Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas
(M-PUSTIKA) dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemkominfo) RI.
Mobil
tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin
Djamal yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
(Dishubkominfo) Muzakir Tulot dan Kabid Komtel Jailani, Senin (18/1/2015) di
Jakarta.
RSUD Meuraxa Jalin Kerja Sama dengan Unimal
Penanda
tanganan MoU kerja sama ini disaksikan langsung Wali Kota Banda Aceh Illiza
Sa'aduddin Djamal dan Rektor Unimal Afridarama
Direktur
RRSUD Meuraxa Syahrul menyebutkan, kerja sama ini akan menguntungkan kedua
kedua belah pihak."Mahasiswa akan mendapatkan pasien yang lebih banyak,
dan rumah sakit juga mendapat banyak manfaat." Kata Syahrul.
Capai Target PAD 2015, Illiza Berikan Reward Untuk Tujuh SKPD
Banda
Aceh – Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE memberikan
penghargaan dan apresiasi kepada tujuh SKPD yang mampu merealisasikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di atas target yang telah di tetapkan. Reward di berikan
Illiza, Senin (4/1/2016) pada apel gabungan Pemerintah Kota Banda Aceh Bulan
Januari 2016, di halaman Balaikota.
Banda Aceh Launching SIPBM Online
Banda Aceh – Pemerintah kota Banda Aceh kembali melakukan
terobosan dan melaunching Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
(SIPBM) Online diwilayah kota Banda Aceh. Senin (28/12/2015). SIPBM Online
merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang berisikan data dan informasi
pembangunan yang saling terhubung antar SKPD.
BKD Balik Papan dalami e-Kinerja PNS
Kamis, 17 Desember 2015, Pejabat Badan Kepegawaian
Daerah Kota Balik Papan melakukan study e-Kinerja PNS dan E-Disiplin.
Kedatangan 2 Pejabat BKD Balik Papan diterima langsung oleh Muhammad
Syarif,S.HI.M.H Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh.
Ketertarikan BKD Balik Papan berawal dari
Presentasi BKN Awar 2015 pada BKPP Kota Banda Aceh di Tahun 2015 katagori
Inovatif se-Indonesia.
Kota Serang tertarik Adobsi e-Kinerja PNS
Pemerintah
Kota Serang, Provinsi Banten mengaku tertarik dengan penerapan e-Kinerja PNS dilingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memperoleh sertifikat Hak Kekayaan
Intelektual dari Kementrian Hukum dan HAM.
Banda Aceh Kembali Raih Juara Satu Keterbukaan Informasi Publik
Kota Banda
Aceh kembali mengukir prestasi dibidang Keterbukaan Informasi Publik, Banda
Aceh meraih juara satu dan dinobatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) terbaik se Aceh yang mengungguli Kabupaten dan Kota lainnya
dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Public
Kategori Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh
Tahun 2015.
15 Pejabat Muara Enim Study e-Goverment dilingkungan Kota Banda Aceh
Penerapan e-Goverment dilingkungan Pemerintah KotaBanda Aceh akhirnya menuai
hasil gemilang. Berbagai Inovasi yang dirancang oleh anak negeri dalam bidang
pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat lirikan dari
berbagai kalangan baik Instansi Pemerintah, Kementrian antar lembaga bahkan
Akademisi.
Dasar ini pula, Kamis, 3 Desember
2015 sebanyak 15 Pejabat Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten
Muara Enim belajar e-Goverment pada
Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dalam aspek pengelolaan keuangan Daerah,
Aset Daerah, Sistem Akuntasi Berbasis Akrual serta e-Kinerja PNS yang telah
menggunakan Teknologi Informatika sebagai alat kendali.
Walikota Banda Aceh, Presentasi di Konferensi Big Data Indonesia 2015
Dalam
konfrensi yang digelar di gedung serbaguna Telkom University Bandung, Illiza
lebih banyak berbicara tentang kebijakannya sebagai Walikota dalam mendorong
pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Banda Aceh.
Satyalancana dan Penghargaan The Best Performance bagi PNS Pemko Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE
memimpin apel gabungan akhir tahun di Halaman Balai Kota Banda Aceh, Senin
(30/11/2015).
Apel yang diikuti oleh seluruh jajaran SKPK dan
keuchik di lingkungan Pemko Banda Aceh ini, dirangkai dengan peringatan HUT
KORPRI ke-44 dan penyerahan piagam Satyalancana Karya Satya kepada 47 PNS yang
telah mengabdi selama 30, 20, dan 10 tahun.
Pada kesempatan tersebut juga diumumkan dan diberikan reward
12 PNS yang memiliki tingkat kedisiplinan dan kinerja terbaik (The Best
Performance). Selain itu, 90 keuchik se-Banda Aceh juga menerima bantuan
telekomunikasi berupa HandyTalky.Mewujudkan Banda Aceh Smart City
Oleh : Muhammad Syarif*
Kota yang
maju senantiasa berevolusi dan bertranspormasi menuju Optimalisasi pelayanan publik. Pemerintahan Banda Aceh terutama menyangkut aspek tata
kelola telah teruji dilevel nasional. Berbagai prestasi
diraih dalam berbagai bidang meliputi: Tatakelola Pemerintahan, Keuangan
Daerah, Pendidikan, Transportasi, Tata Ruang, Kebersihan, Lingkungan Hidup dan
Kesehatan.
Pondasi
menuju Banda Aceh menjadi Smart City sejak tahun 2012 telah diretas dengan menggadeng Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT). Langkah awal menyususn Master Plan Information and Communication Technology
(ITC). Dokumen Master Plan ITC (baca e-Govermnent,)sejatinya
sebagai Panduan dalam pengembangan ITC dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,
mengingat sejak Tahun 2015 Banda Aceh sudah mendeklarasikan sebagai Smart City. Berdasarkan Kajian @America tiga
Kota di Indonesia dijadikan Model Smart City, yaitu: Banda Aceh, Bandung dan
Bayuwangi.
Banda Aceh Sabet Kihajar ke-4 kalinya
Tahun ini, Banda Aceh menerima Anugerah Kihajar 2015 untuk kategori Program Tingkat Madya. Tujuh kabupaten/kota lainnya yang mendapat penghargaan yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Jayapura, Jambi,Gorontalo, Bontang, Padang Panjang dan Kabupaten Karanganyar.
BKPP Laksanakan Bimtek SAP Berbasis Akrual dilingkungan SKPD Kota Banda Aceh
Kakanmenag Aceh Singkil Study E-Kinerja PNS
Dalam rangka menindak lanjuti UU
No.4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Kementrian antar lembaga
dan Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan terobosan dan Inovasi guna
terwujudnya e-Goverment.
BKPP Kota Banda Aceh Laksanakan Diklat Capasity Building Aparatur
Berbagai upaya terus
dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Kota Banda Aceh, guna
Implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dimana ada kewajiban PNS untuk senantiasa meng upgrade keilmuannya diberbagai
bidang guna menunjang pelayanan publik.
Illiza Ajak Warga Banda Aceh Sukseskan Survei Transportasi Rumah Tangga
LHKASN, Upaya Pencegahan Korupsi
Oleh :
Muhammad Syarif
Berbagai terobosan dilakukan oleh Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dibawah pimpinan
Yuddy Chrisnandi, terutama dalam aspek pencegah Korupsi. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara
Negara berkewajiban untuk: diperiksa kekayaan sebelum dan sesudah menjabat
serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (baca Pasal 5 UU No.28 Tahun 1999).
Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website Banda Aceh Raih AMPL Award 2015
Kota Banda
Aceh berhasil meraih AMPL Award 2015 untuk kategori pemerintah atas
inovasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website yang digagas
oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.
AMPL Award
merupakan sebuah penghargaan di bidang air minum dan sanitasi yang digelar oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Bappenas. Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia yang berhasil
dalam hal peningkatan akses sanitasi.
Penghargaan
ini diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil kepada Wali
Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum
Nasional (KSAN), Rabu (11/11/2015).
29 Mahasiswa Magister UGM Pelajari Penanggulangan Bencana di Banda Aceh
Sebanyak 29 mahasiswa Program Studi (Prodi) Magister Teknik
Pengelolaan Bencana Alam (MTPBA) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM)
bersama sejumlah dosem pembimbing melakukan kunjungan Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) ke Balai Kota Banda Aceh, Kamis (29/10/2015).
Kedatangan mereka disambut
oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh Ir Bahagia Dipl SE di Aula
Lantai IV, Gedung A, Balai Kota Banda Aceh. Hadir pula pada kesempatan itu
sejumlah Kepala SKPK dan Kepala Bagian di lingkungan Setdako Banda Aceh.
Dr Ir Istiarto MEng selaku
ketua rombongan mengatakan, sejak dibentuk pada 2001 lalu, Prodi MTPBA FT UGM
telah melahirkan 14 angkatan mahasiswa dan pihaknya concern pada bidang penelitian terkait
penanggulangan banjir, sedimen, tanah longsor, gempa dan vulcanologi.
Merajut Kerja Sama 'Sister City' Banda Aceh-Vukovar
Di kota yang pernah luluh lantak akibat perang saudara pada kurun waktu 1990-an ini, Wali Kota Illiza dan rombongan disambut oleh Wali Kota Vukovar, Ivan Penava, di kantor wali kota setempat. Illiza datang memenuhi undangan Ivan Penava dan pejabat terkait lainnya untuk membicarakan prospek kerja sama 'sister city' antar kedua kota.
7 Pejabat BKD Depok Study Kemajuan BKPP Banda Aceh
Dalam
rangka pengelolaan manajemen ASN, berbagai terobosan terus dilakukan oleh Dra.
Emila Sovayana, Kepala BKPP Kota Banda Aceh sehingga meraih BKN Award 2015.
Efek BKN Award 2015 menjadikan BKPP sebagai pusat percontohan bagi BKD/BKPP
se-Indonesia.
Open Rekruitmen Jabatan Pimpinan Tinggi; Why Not?
Oleh: Muhammad
Syarif
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membagi jabatan dalam tiga
kelompok, yaitu: pertama Jabatan Administrasi, kedua Jabatan Fungsional dan
ketiga; Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan
Administrasi terdiri atas: (a). Jabatan Administrator, yaitu jabatan yang diisi
oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; (b). Jabatan
Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan (c). Jabatan Pelaksana, dimana
pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.Hari Gini SKPD takut Medsos, apa kata dunia..?
Oleh : Muhammad Syarif
Sindrom ketakutan ekspos media, ternyata masih menjiwai pada beberapa
pejabat di pemerintahan baik level nasional maupun daerah.
Ada ketakutan berlebihan, jika sesuatu informasi uptodate di beritakan pada
media baik media sosial (medsos) dan media massa. Padahal Negara telah
mengeluarkan Juknis tentang Pedoman
pemamfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
E-Displin PNS Wujud Waskat sesungguhnya
Oleh: Muhammad
Syarif
Dalam rangka Penerapan PP No.53 Tahun 2010, Pemerintah
Kota Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda
Aceh, terus melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan
pegawai. Tugas ini melekat pada Bidang
Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum.
Tentunya semangat PP No.53 Tahun 2010 adalah adanya
partisipasi aktif atasan dalam melakukan pengawasan melekat (Waskat) di unit
kerja masing-masing SKPD. Sejalan dengan semangat e-Goverment, maka
pengembangan Aplikasi e-Disiplin PNS menjadi keharusan. Sehingga atasan dengan
mudah dapat melakukan waskat secara real time.
Pemko Tangerang Ingin Adopsi e-Kinerja dan e-Disiplin
Pemerintah Kota Tangerang mengaku tertarik dengan
Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian
melahirkan sejumlah aplikasi berbasis internet yang dikembangkan dalam rangka
tata-kelola pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketertarikan
Pemko Tangerang terutama terhadap aplikasi e-kinerja dan e-disiplin yang
merupakan ciptaan Pemko Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPP Kota
Tangerang, M Noor SE M Si, Rabu (9/9/2015) saat memimpin rombongan dari
Tangerang melakukan study banding di Banda Aceh.
BKPP Banda Aceh Laksanakan Diklat SPIP
Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber
daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama menyangkut
aspek perbaikan kualitas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) di masing-masing SKPD, BKPP Kota Banda Aceh berkerjasama dengan
Inspektorat Kota Banda Aceh melakukan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menekankan
pada aspek pengendalian resiko, analisis serta menyelaraskan seluruh dokumen
perencanaan di lingkungan SKPD.
Urgensi LAKIP dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
e-PUPNS; Model baru sensus PNS
Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.M.H
Berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah pusat dalam melakukan pendataan dan pembinaan PNS di tanah air. Upaya
kearah perbaikan sistem manajemen pengelolaan aparatur negara terus
dikembangkan, baik melalui pembenahan regulasi, sistem rekruitmen serta
pemamfaatan teknologi sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik.
Sejalan dengan lahirnya UU No.5 Tahun
2015 tentan Aparatur Sipil Negara, Pasal 48 huruf d, Badan Kepegawaian Negara
berkewajiban mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN
berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kearsipan yang
konprehensif.
Menyoal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Oleh : Muhammad Syarif,S.HI.,M.H
Sebagaimana amanah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman Pemerintahan
Daerah dalam melaksanakan prinsip Otonomi Khusus di Aceh termasuk di Kota Banda
Aceh, daerah dapat menata perangkat daerah sesuai dengan kekhususan.
Besok, Illiza dan Jokowi Komunikasi Lewat Video conference
Presiden Republik Indonesia Ir Jokowi akan melaunching revitalisasi 1000
pasar tradisional seluruh Indonesia tahun anggaran 2015. Launching akan
dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah besok (Selasa, 30/6/2015). Dalam kesempatan
tersebut, Jokowi akan menggelar videoconference dengan sejumlah pemimpin daerah
di Indonesia, salah-satunya dengan Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin
Djamal SE.
lliza Sampaikan 3 Hal Penting di Barcelona
 |
| Walikota Banda Aceh presentasi di Spayol |
Barcelona - Sebagai salah-satu pembicara di forum yang
membahas isu perkotaan dan kebencanaan yang digelar PBB di Barcelona, Spanyol.
Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa`aduddin Djamal SE tampil pada tanggal 23 Juni
2015. Illizapun menyampaikan beberapa hal penting di forum tersebut.
Katanya, ada beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang
perlu dilakukan untuk mampu bangkit dari bencana. Yang pertama, perlu
menerapkan strategi ketahanan terhadap bencana, dalam hal ini Banda Aceh
mengadopsi prinsip siklus manajemen bencana dari Hyogo Framework. Siklus ini
meliputi mitigasi, persiapan, respon, dan pemulihan. Selanjutnya pemerintah
daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan LSM membangun strategi
pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Reduction) dari aspek fisik dan non
fisik.
11 Pejabat Kota Bandung Dalami e-Kinerja PNS
Selasa, 16 Juni 2015, 11
Pejabat Kota Bandung melakukan study e-Kinerja PNS dan E-Disiplin. Kedatangan
rombongan Pemko Bandung diterima langsung oleh Drs. Zainal Arifin Wakil
Walikota Banda Aceh. Ketertarikan Pemko Bandung berawal dari Presentasi Smart City yang difasilitasi oleh
@amerika 15 Februari 2015.
Ketua Rombangan Pemko
Bandung Aos W Bintang, Kadiskominfo memberikan apresiasi atas prestasi yang
diperoleh Kota Banda Aceh serta menitip pesan dari Ridwan Kamil Walikota
Bandung yang semestinya juga hadir pada kunjungan kerja ini.
Banda Aceh Raih Kota Terbaik Indonesia Attractiveness Award
Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza
Sa'aduddin Djamal SE kembali mengukir prestasi membanggakan di level nasional,
yaitu predikat gold sebagai kota terbaik pada Indonesia Attractiveness
Award (IAA) 2015.
IAA yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Frontier Consulting Group ini, merupakan penghargaan bagi penyelenggara daerah terbaik. Penilaiannya diambil dari empat unsur, yaitu infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, dan investasi.
IAA yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Frontier Consulting Group ini, merupakan penghargaan bagi penyelenggara daerah terbaik. Penilaiannya diambil dari empat unsur, yaitu infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, dan investasi.
BKPP Banda Aceh raih Juara I BKN Award 2015 Katagori Inovatif se-Indonesia
Jakarta-Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia,
terus berupaya melakukan pembinaan serta memberikan penghargaan BKN Award bagi
Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Tanpa diduga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banda Aceh (BKPP) raih Juara I BKN Award 2015 katagori Inovatif se
Kab/Kota di Indonesia, Rabu 10 Juni 2015 di di Puri Agung Syahid Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala
BKPP Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana berbarengan dengan Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Nasional Aparatur Sipil Negera yang dibuka langsung oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia, yang turut dihadiri oleh Menpan dan RB, Kepala
Regional BKN se-Indonesia serta BKD/BKPP se-Indonesia.
Peserta Diklat PIM IV Kota Sabang Kunjungi UPTB PK PNS
BPKS Sabang Adobsi E-Kinerja PNS
 |
| MoU E-Kinerja PNS Pemko Banda Aceh dengan BPKS |
Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah di Indonesia dan Lembaga lain yang mengadopsi aplikasi e-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi yang sudah memperoleh hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum ini bisa didapatkan secara gratis dari Pemko Banda Aceh. Hal ini diutarakan oleh Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE, Senin (13/4/2015) usai menandatangani MoU dengan pihak BPKS Sabang, terkait kerjasama transfer knowledge aplikasi e-Kinerja PNS dan e-Disiplin PNS
Penghargaan IDSA 2015, Banda Aceh Raih Dua Juara di Dua Kategori
Opini WTP ke-7 untuk Kota Banda Aceh
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dengan predikat WTP itu diserahkan kepada Wali
Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE oleh Kepala Sub Auditorat Aceh I
BPK Perwakilan Aceh Syafruddin Lubis di kantor BPK setempat, Rabu (22/4/2015).
Ilham Habibie: Banda Aceh Contoh yang Baik Soal Penggunaan TIK
Penggunaan internet di Indonesia belum berimbas pada peningkatan produktivitas masyarakatnya. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Begitu ungkap Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE dalam rangka koordinasi implementasi Rencana Pitalebar (Broadband) Indonesia di Banda Aceh sebagai salah satu kota pilot project, Selasa (28/4/2015).
Penggunaan internet di Indonesia belum berimbas pada peningkatan produktivitas masyarakatnya. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Begitu ungkap Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE dalam rangka koordinasi implementasi Rencana Pitalebar (Broadband) Indonesia di Banda Aceh sebagai salah satu kota pilot project, Selasa (28/4/2015).
Walikota Banda Aceh Presentasi Smart People di KAA Bandung
Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE menjadi pembicara pada ajang Asia Afrika Smart City Summit dalam rangka Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung, Jawa Barat.
Pada acara yang digelar di Boardroom 6, The Trans Luxury Hotel tersebut, Illiza mempresentasikan soal smart people dalam mendukung konsep smart city yang diterapkan di Kota Banda Aceh.
“Masyarakat Kota Banda Aceh sangat mengenal dan akrab dengan penggunaan ICT (teknologi informasi dan komunikasi) dalam aktivitas kehidupannya,” kata Illiza, Kamis (23/4/2015).
Peserta Diklat PIM III Banda Aceh, Benchmarking ke Makassar
Sebanyak 29 orang Peserta Diklat kepemimpinan III Pemerintah kota Banda Aceh dan sejumlah kepala SKPD melakukan kunjungan dalam rangka Benchmarking dengan Pemerintah kota Makassar, Kamis (16/4).
Kunjungan Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin langsung Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, Iskandar S.Sos. M.Si dan diterima Asisten II Bidang Ekbang Kota Makassar, Irwan Adnan di ruang Pola Balaikota.
Menggagas Proyek Perubahan demi kemajuan Kota Banda Aceh
 |
| Diskusi proyek perubahan dg atasan |
Sesuai
dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013, Susunan Organisasi
UPTB Penilaian Kinerja PNS terdiri dari:
a. Kepala
UPTB;
b. Subbagian
Tata Usaha
c. Pokja
Penilaian Kinerja;
d. Pokja
Evaluasi; dan
e. Kelompok
Jabatan Fungsional Umum
Pemko Banda Aceh Laksanakan Diklat PIM III Pola Baru
Dalam
rangka memantapkan kepimimpinan taktikal bagi pejabat yang menduduki Jabatan eselon
III dan Calon Pejabat Eselon III di lingkungan Pemko Banda Aceh melalui Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh melaksanakan Diklat
Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM III) Pola Baru Angkatan 1 Tahun 2015.
Pleno Hasil Penilaian Zona Integritas, 4 SKPD raih WBK
Dalam rangka mewujudkan clear goverment dan good
governace, pemerintah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2013, melakukan pencanangan
gerakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pelaksanaan WBK sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Dalam
melakukan penilaian WBK ada 3 aspek penilaian yaitu indikator mutlak, indikator
operasional dan indikator kinerja organisasi. Masing-masing indikator tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tim e-Kinerja Pleno Hasil Penilaian Kinerja PNS
Kamis, 12
Februari 2015, Tim Penilai e-kinerja PNS pleno hasil penilaian kinerja PNS
bulan penilaian Januari 2015. Sebagaimana dipahami bersama sejak Tahun 2012
Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan program e-kinerja PNS. Penerapan
program tersebut dipertegas dengan lahirnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor
38 Tahun 2012 tentang Program e-kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
Banda Aceh Launching Aplikasi Perizinan Online
Banda Aceh – Pemerintah Kota
Banda Aceh secara resmi meluncurkan Aplikasi Perizinan Online, Senin (9/2/2015)
di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (KPPTSP) Banda Aceh Dra Salmiah, dalam laporannya menyebutkan, aplikasi
ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada warga Kota Banda Aceh.
Walikota Banda Aceh Presentasi Smart City di Kedubes Amerika
Walikota Banda Aceh Hj Illiza
Sa’aduddin Djamal, diundang Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk
mempresentasikan program terkait Smart City (Kota Pintar). Acara yang mengusung
tema ‘Using Technology To Promote Good Governance In Bandung, Banyuwangi, Banda
Aceh and Beyond’ diselenggarakan di Pacific Place Mall, Jakarta, Rabu
(28/1/2015).
Gerakan Wilayah Bebas Korupsi bagi SKPD
Untuk itulah sejatinya sekluruh stakholder perlu
melakukan “gerakan anti korupsi”. Gerakan ini harus massif dan terus
digulirkan, sehingga setiap penggunaan uang negara dapat dipertangungjawabkan
secara transparan dan akuntabel.
Sejak Tahun 2013, Pemerintah Kota Banda Aceh
melakukan gebrakan dengan meletakkan pondasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi SKPD. Landasan pijaknya adalah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60
Tahun 2012. Sejalan dengan itupula Pemko Banda Aceh membentuk Tim Zona
Integritas yang bertugas melakukan penilaian Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD.
Gerakan One Agency-One Innovation
Pemerintah Pusat melalui Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN dan RB) mencanangkan
Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan
pusat, agar setiap institusi melahirkan inovasi baru, guna mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk itulah Kementrian PAN dan RB
sesuai mandat UU No. 25 Tahun 2009, melakukan gerakan one agency-one
innovation. Dima setiap institusi baik kementrian/lembaga dan pemerintah
daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menciptakan minimal 1(satu) inovasi
pelayanan publik setiap tahun.
27 SKPD/ Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh raih penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Sebanyak 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Lembaga Keistimewaan di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan predikat kepatuhan standar pada pelayanan Publik dari Ombusdaman RI, atas kinerja yang dijalankan selama ini. Penilaian tersebut dilakukan sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2014. Dari 28 SKPD yang dinilai, semuanya sudah memenuhi syarat dan berada di zona hijau dengan nilai berkisar dari 825 hingga 970, kecuali Bappeda yang masih bernilai 525 berada pada zona kunig.
12 Pejabat Pemkab. Bandung Dalami E-Kinerja PNS
Banda Aceh akhir-akhir ini menjadi incaran studi Banding E-Goverment dari
berbagai Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Sumatera. Hampir setiap bulannya berbagai
Kota Besar di Indoensia tertarik mendalami kemajuan Kota Banda Aceh terutama
dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS yang telah berlangsung sejak Tahun 2012.
PKP2A IV LAN GAGAS FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SE-SUMATERA
11 Pejabat BKPP Kota Tangsel Dalami E-Kinerja PNS
Berbagai Kota
Besar di Indoensia berguru pada Pemerintah Banda Aceh guna mempelajari
penerapan e-Kinerja PNS. Kamis 13 November 2014, 11 Pejabat Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan mengunjungi UPTB
Penilaian Kinerja PNS untuk melihat lebih detail cara kerja tim penilai
e-kinerja PNS.
11 Pejabat Kota Yogya Karta dalami e-Kinerja PNS
 |
| Serah terima cendra mata antar daerah |
Yang melambai di Jum`at Pagi
Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.M.H
Jumat, 7 November 2014 adalah
hari bersejarah bagi Insan Birokrat terutama Bapak Drs.T. Saifuddin TA, M.Si.
Beliau adalah birokrat sejati dijajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Mengabdi kurang
lebih 37 Tahun di Pemerintah Kota Banda Aceh, namanya populis bukan hanya
dilevel Kota Banda Aceh, bahkan Nasional hingga Internasional. Pribadi yang
tegas, disiplin dan cerdas.
Karir dibirokrat cukup cemerlang.
Lama bergelut dibidang Keuangan Daerah yang pada akhirnya mengantarkan beliau
menjadi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dimasa kepemimpinan alm. Mawardy
Nurdin untuk dua periode. Semasa alm. Mawardy Nurdin mencalonkan kembali jadi
Walikota Banda Aceh, T. Saifuddin TA, M.Si dipercayakan menjadi Pj. Walikota
Banda Aceh selama satu Tahun.
BKPP Kota Banda Aceh Laksanakan Pembinaan disiplin PNS
 |
| Bung Syarif bersama Marbun (Sek BAPEK) |
Staf Ahli Walikota Tangerang dalami e-kinerja PNS Kota Banda Aceh
 |
| Suasana Study e-kinerja di Ruang Walikota BNA |
Hal
tersebut dikatakan Yayan Sofyan dalam kesempatan study banding ke Pemerintah
Kota Banda Aceh yang diterima langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kota
Banda Aceh, M.Nurdin, S.Sos di ruang rapat Wali Kota gedung Balai Kota lantai
III, Kamis 16 Oktober 2014.
Banda Aceh rangking 4 Nasional Tata Kelola Pemerintahan
LAN Bandung teliti kemajuan Kota Banda Aceh
Berbagai lembaga dan Instansi baik Kementrian/Non Kementrian, Pemerintah Daerah, LSM, Universitas, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian terhadap berbagai kemajuan Kota Banda Aceh, terutama aspek penerapan e-Goverment.
Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Berbagai lembaga dan Instansi baik Kementrian/Non Kementrian, Pemerintah Daerah, LSM, Universitas, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian terhadap berbagai kemajuan Kota Banda Aceh, terutama aspek penerapan e-Goverment.
Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Ketertarikan berbagai lembaga yang ada dilatarbelakangi sejak Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam aspek penerapan e-Kinerja PNS dari 33 Kab/Kota di Indonesia yang meraih perdiket yang sama. Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Banda Aceh kembali raih Prestasi di Tahun 2014
Suasana pengambilan data di ULP
Sejak tanggal 21 Maret s/d Agustus 2014, Kemitraan Partnership Indonesia melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam aspek Tata Kelola Pemerintahan. Program Unggulan Kemitraan Partnership sejak Tahun 2008 adalah Indonesia Governance Index (IGI) atau lebih dikenal perengkingan Tata Kelola Pemerintahan se-Indonesia.
|
| Suasana pengambilan data di ULP |
3 Pejabat Palangkaraya Dalami e-kinerja PNS
5 Pejabat BPPT dalami e-kinerja PNS
Berbagai terobosan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong lembaga BPPT tertarik
melakukan kajian lebih dalam terhadap penerapan e-kinerja PNS yang telah berlangsung sejak
Tahun 2014.
Pejabat Bagian Organisasi Bandung kunjungi UPTB PK PNS
Peserta Diklat PIM IV Kabupaten Pidie Kunjungi UPTB PK PNS
Kedatangan para
peserta Diklat PIM IV dalam rangka mendalami pelaksanaan program e-kinerja yang
telah berlangsung selama 2 Tahun, sejak
Tahun 2012 hingga sekarang.
7 Kab/Kota di Indonesia dalami E-Goverment Pemko Banda Aceh
Dalam rangka mendalami study komperatif optimalisasi Informasition Comunication Technologi (ITC), 7 Kabupaten/Kota Indonesia dalami pelaksanaan sistem E-Goverment pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Rabu 17 September 2014 di Aula lt.IV Pemerintah Kota Banda Aceh.
Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut antara lain: Pemkab Gresik, Pemkab Lamongan, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Bayu Asin, Pemkot Bogor, Pemkot Sukabumi, dan Pemko Cimahi. Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut adalah para finalis Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 difasilitasi oleh PT. Telkom untuk melakukan study banding ke Banda Aceh.
Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut antara lain: Pemkab Gresik, Pemkab Lamongan, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Bayu Asin, Pemkot Bogor, Pemkot Sukabumi, dan Pemko Cimahi. Ke-7 Kabupaten/Kota tersebut adalah para finalis Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 difasilitasi oleh PT. Telkom untuk melakukan study banding ke Banda Aceh.
Team E-Kinerja PNS Pleno Hasil Penilaian Kinerja PNS
Berbagai
regulasi pendukung lainnya terus dibenahi guna memperkuat program e-kinerja PNS
sebut saja Surat Edaran Walikota Nomor 065 Tahun 2012, Peraturan Walikota No.
12 Tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013.
LAN-Aceh bedah Pelayanan Publik Kota Banda Aceh
Dalam rangka kajian
Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara (LAN)-Aceh
melakukan bedah kondisi eksisting pelaksanaan reformasi Birokrasi dilingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 1-12
September mengambil locus pada beberapa SKPD meliputi Bappeda, BKPP Kota Banda
Aceh, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan flus UPTB Penilaian Kinerja
PNS Kota Banda Aceh.
Edy Saputra,
SH-Pengelola Kajian pada LAN-Aceh saat bertandang ke markaz UPTB Penilaian
Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Kamis 11 September 2014 mengatakan bahwa Banda
Aceh menjadi barometer kiblat Reformasi Birokrasi saat ini. Berbagai terobosan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh membuat LAN-Aceh tertarik untuk
mendalaminya.
10 Pejabat Inspektorat Bogor pelajari kemajuan Kota Banda Aceh
Walikota Banda Aceh Launching e-Disiplin PNS
Siapa yang pantas Wakil Walikota Banda Aceh
Oleh: Muhammad Syarif
Pasca pelantikan ibu Elliza Sa`aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017, tanggal 16 Juni 2014 berbagai spekulasi muncul siapa yang pantas menjadi Wakil Walikota untuk mendampingi Walikota Banda Aceh 3 (tiga) Tahun kedepan. Dugaan dan sakwa sangka politik negatif mencuat. Askhalani selaku koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding pemilihan WakilWalikota Banda Aceh berpotensi terjadi moneypolitic atau politik uang jika dipilih oleh anggota DPRK periode sekarang. Untuk itulah Askhalani menyarankan sebaiknya dipilih oleh Anggota DPRK Periode 2014-2019
Oleh: Muhammad Syarif
Pasca pelantikan ibu Elliza Sa`aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017, tanggal 16 Juni 2014 berbagai spekulasi muncul siapa yang pantas menjadi Wakil Walikota untuk mendampingi Walikota Banda Aceh 3 (tiga) Tahun kedepan. Dugaan dan sakwa sangka politik negatif mencuat. Askhalani selaku koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding pemilihan WakilWalikota Banda Aceh berpotensi terjadi moneypolitic atau politik uang jika dipilih oleh anggota DPRK periode sekarang. Untuk itulah Askhalani menyarankan sebaiknya dipilih oleh Anggota DPRK Periode 2014-2019
Menagih Janji “Zikir” *
Oleh: Muhammad Syarif
Barangkali tidak berlebihan kalau ada ungkapan harapan adalah awal dari segalanya, karena sepertinya memang hidup dan kehidupan ini dibangun di atas sebuah harapan. Tumpukan catatan harapan yang tersusun menjadi cita-cita dan impian tentang hari esok yang lebih baik. Dari sinilah kemudian sesungguhnya peradaban itu dimulai.
Oleh: Muhammad Syarif
Barangkali tidak berlebihan kalau ada ungkapan harapan adalah awal dari segalanya, karena sepertinya memang hidup dan kehidupan ini dibangun di atas sebuah harapan. Tumpukan catatan harapan yang tersusun menjadi cita-cita dan impian tentang hari esok yang lebih baik. Dari sinilah kemudian sesungguhnya peradaban itu dimulai.
Urgensi Survei Kepuasan Masyarakat
Oleh : Muhammad Syarif
Inspektorat Banda Aceh laksanakan Panel PMPRB Online
 |
| Asesor PMPRB Online sedang mengisi kertas kerja |
Mengenal PMPRB Online
Oleh : Muhammad Syarif*
 |
| Berbagi Ilmu seputar PMPRB Online, 2013 |
Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) terus
melakukan inovasi dan gebrakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah
yang professional. Sang nahkoda yang merupakan salah seorang putra terbaik
Aceh, Bapak Ir. Azwar Abubakar, MM pada Tahun 2012 menggagas suatu kosep
evaluasi kinerja pemerintah berbasis online. Gebrakan tersebut menggiring
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk masuk kesistem PMPRB online.
Penilaian Unit Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
Verifikasi dokumen Penilaian KPPTSP
Tahun 2013 akan menjadi tahun yang mengawali penilaian baru dalam Pelayanan Publik bagi seluruh unit pelayanan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasu mulai menerapkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Permen PAN & RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kedua Peraturan Menteri tersebut merupakan panduan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik seluruh Instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
|
| Verifikasi dokumen Penilaian KPPTSP |
Inspektorat Aceh ingin Adobsi E-Kinerja
 |
| Tim Ispektorat Aceh dalami e-kinerja |
Pemerintah
Aceh melalui Inspektort Aceh ingin mengadopsi aplikasi E-Kinerja yang telah
diterapkan Pemko Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan Afria yang mewakili
Inspektur Aceh saat bertemu dengan Muhammad Syarif, S.HI.,M.H-Kepala UPTB
Penilaian Kinerja PNS, di ruang kerja, Rabu (30/10).
Salurkan Bakat Anda via Cipta Media Seluler
 |
| Forum asah nyali Cipta Media Seluler di Poltek Aceh |
Mahasiswa Fadak & Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry dalami e-kinerja
 |
| Rombongan Mahasiswa UIN Ar-Raniry dalami e-kinerja |
Adipura ke-7; Walikota Respon Kesejahteraan Pasukan Orange
 |
| Pasukan Orange, Pahlawan Kebersihan Kota |
Kota Banda Aceh kembali meraih piala
Adipura ke-7 secara berturut-turut sebagai kota terbersih di Indonesia ini.
Selain karena dukungan dan partisipasi warga kota, prestasi ini merupakan kerja
keras pasukan orange (petugas kontrak) pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
Untuk itu, sudah sepantasnya kesejahteraan para pahlawan kebersihan ini
ditingkatkan lagi.
Meretas Aplikasi Zona Integritas
Oleh : Muhammad Syarif*
Banda Aceh terus melakukan inovasi dan kreatifitas di bidang Tata Kelola
Pemerintahan dalam rangka mewujudkan e-Goverment. Berbagai aplikasi telah
dirancang guna menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Cyber City Islami. Kemajuan teknologi harus benar-benar
dimamfaatkan sebaik mungkin guna mendukung kinerja pemerintahan daerah.
Oleh : Muhammad Syarif*
Meretas Rumah Sakit Menjadi BLUD
Iftitah
Who is PNS (Analisis UU No.5 Tahun 2014)
Pemerintah Pusat baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertepatan dengan hari Rabu, 15 Januari 2014. Nilai filosofis dari UU ASN ini dalam rangka
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Untuk itulah perlu
dibangun pondasi agar PNS memiliki integritas, profesionalitas, netral dan
bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
BPKS dalami E-Kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh
 |
| Memberikan Penjelasan E-Kinerja kepada Tim BPKS |
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang
Komersial dan Investasi BPKS Syafruddin Chan saat berkunjung dan sharing
informasi tentang penerapan E-Kinerja di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota
Banda Aceh, Jum`at 23 Mei 2014. Rombongan Tim BPKS Sabang diterima langsung
oleh Plh. Setda Kota Banda Aceh Ir. Bahagia serta didampingi oleh beberapa
pejabat Pemko Banda Aceh meliputi Sekretaris BKPP, Kabag. Organisasi, Kabag.Administrasi
Pembangunan, Kepala UPTB PK PNS serta Plh. Kabag. Humas.
Syariat Islam Aceh berbasis OPD*
Oleh: Muhammad Syarif
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat kekhususan dan keistimewaan yang atur oleh UUD 1945 Amandemen ke IV. Sebagai implementasi dari amanat UUD 1945 pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pemerintah daerah diberi 2 jenis kewenangan urusan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan pemerintah yang bersifat pilihan.
Oleh: Muhammad Syarif
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat kekhususan dan keistimewaan yang atur oleh UUD 1945 Amandemen ke IV. Sebagai implementasi dari amanat UUD 1945 pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pemerintah daerah diberi 2 jenis kewenangan urusan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan pemerintah yang bersifat pilihan.
Banda Aceh raih 6 kali WTP
 |
| Plh. Walikota Banda Aceh saat menerima LHP-WTP Ke-6 |
Pemerintah
Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia untuk LKPD Tahun Anggaran 2013.
Ini
merupakan yang ke enam kali berturut-turut diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, kedepan kita berharap mampu mempertahankan dan juga mampu
menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, ujar Kepala BPK RI Perwakilan Aceh
Maman Abdurrahman, Selasa (13/5) di kantor BPK-RI
Perwakilan Aceh, coba dicek mungkin pemerintah Kota Banda Aceh satu-satunya Kota
di Indonesia yang meraih WTP 6 Kali berturut-turut.
Banda Aceh raih Best Champion IDSA 2014.
 |
| Tahun 2013 puas diposisi runner up 1, 2014 The Best Campion |
Ini
prestasi luar biasa. Kota Banda Aceh baru saja dinobatkan sebagai The Best
Champion untuk katagori Overall Society dalam ajang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014. Informasi
tersebut disampai Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Marwan kepada AJNN via telepon
genggam. Lebih Lanjut Kabag. Humas Setda Kota Banda Aceh mengatakan pengumuman
dilakukan Kamis mala (8 Mei) sekitar pukul 21.00 Wib di Mall Kota
Kasablanka-Jakarta. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Kominfo RI,
Tifatul Sembiring dan diterima langsung oleh Plh. Walikota Banda Aceh Illiza
Sa`aduddin Djamal, SE. sebelumnya di
Tahun 2013 Banda Aceh hanya mendapat runner up 1 cetus Illiza Sa`aduddin
Djamal, SE
E-Kinerja Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2014
 |
| Sekda Saat menerima Inovasi Pelayanan Publik 2014 |
Aplikasi
Elektronik Kinerja yang sering disebut E-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda
Aceh berhasil meraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2014
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan dan RB) Republik Indonesia. Penghargaan ini
diserahkan Wakil Menteri PAN dan RB Prof Dr Eko Prasojo kepada Bapak Drs T Saifuddin TA M Si- Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Selasa (29/4) di
Gedung Serbaguna Kantor Kementerian PAN dan RB, Jl Sudirman Kav 69, Jakarta.
Meunasah Tuha; Geliat Membangun
 |
| Menggarap Kebun Cinta 2014 |
Pada tahun 1812 Gampong Meunasah Tuha awalnya hanya di
huni delapan kepala keluargayang berprofesi sebagai nelayan dan petani.
Dalam perjalanan waktu, warga
pesisir pantai di kawasan Kecamatan Peukan Bada- Aceh Besar membangun sebuah balai
tempat ibadah yaitu Meunasah. Pembangunan tersebut terus berlanjut hingga tahun 1816 dibawah kepemimpinan Keuchik Ahmad.
Pemko Banda Aceh laksanakan Asistensi Penyusunan SKP
Suasana Asistensi SKP pada Disperindagkop dan UKM
Dalam ranka percepatan dan penyempurnaan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh membentuk III Tim, masing-masing Tim dikoordinir oleh Para Asisten Sekretariat Daerah.
Pelaksanaan Asistensi tersebut dilaksanakan sejak tanggal 8 April s/d 22 April 2014 di Aula Pemko Banda Aceh. Tim III yang terdiri dari Ir, Bahagia, Azmi, S.H, Muhammad Syarif, S.HI.,M.H, Nurhayati, S.H.,M.H, Azhar, S.Pd.,M.Pd, Asnawi, SH dan Yuraisah Yuningsih bertugas dalam rangka melakukan Asistensi 15 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemko Banda Aceh meliputi: Dishubkominfo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat MAA, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat MPD, Sekretariat KIP/KPU, Inspektorat, Kecamatan Syiahkuala, Kecamatan Banda Raya, Bagian Humas, Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Umum.
|
| Suasana Asistensi SKP pada Disperindagkop dan UKM |
Pelaksanaan Asistensi tersebut dilaksanakan sejak tanggal 8 April s/d 22 April 2014 di Aula Pemko Banda Aceh. Tim III yang terdiri dari Ir, Bahagia, Azmi, S.H, Muhammad Syarif, S.HI.,M.H, Nurhayati, S.H.,M.H, Azhar, S.Pd.,M.Pd, Asnawi, SH dan Yuraisah Yuningsih bertugas dalam rangka melakukan Asistensi 15 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemko Banda Aceh meliputi: Dishubkominfo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat MAA, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat MPD, Sekretariat KIP/KPU, Inspektorat, Kecamatan Syiahkuala, Kecamatan Banda Raya, Bagian Humas, Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Umum.
SKP; Prioritas kepala BKPP Kota Banda Aceh
Dra. Emmila Sovayana sedang memberikan arahan
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh melakukan terobosan dengan membentuk Tim Asistensi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Tim ini nantinya bertugas memastikan seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh paling telat dokumen SKP tersusun akhir maret 2014 yang selanjutnya akan dikirim ke BKN Medan awal bulan Mei 2014 cetus Dra. Emmila Sovayana, saat rapat perdana Tim Asistensi di Ruang Balee Praja Kota Banda Aceh. (Jumat, 24/4/2014)
|
| Dra. Emmila Sovayana sedang memberikan arahan |
Ditjen Dukcapil Kemendagri kunjungi UPTB PK PNS
Diskusi dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri
Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri berkeinginan mengadopsi aplikasi e-Kinerja yang telah diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2012, cetus Muhammad Syarif, S.HI,M.H kepada Bapak Adi Ariansyah, saat mengunjungi ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh, Kamis 3 Maret 2014 di ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS.
|
Partai Politik Jualan UU Desa
 |
| Ilustrasi sidang Paripurna DPRI, pengesahan UU Desa |
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu bahan "jualan" partai politik saat kampanye pemilu 2014. Satu persatu partai peserta pemilu mengaku sebagai pihak yang paling berjasa memperjuangkan disahkannnya undang-undang tersebut. Aburizal Bakrie alias Ical (Ketua Partai Golkar) mengatakan, partainya lah yang pertama kali mengangkat wacana undang-undang khusus untuk desa.
Memberbaiki kualitas LAKIP
 |
| Suasana Diklat LAKIP di UGM Tahun 2011 |
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah instrument dalam mengukur kinerja Instansi
Pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk didalammnya kinerja unit kerja dan
kinerja kepala daerah.
Penyusunannya mengacu pada pertanggungjawaban visi-misi organisasi
pemerintah atau visi misi kepala daearah. Grand teori penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
T. Saifuddin TA; Guru Birokratku
 |
| Bersama Bapak Sekda pada worshop SKP bagi ka. SKPD |
Tidak ada PNS di Kota Banda Aceh yang tidak kenal beliau. Sosok insan yang lahir 10 Nopember 1954, telah mengabdi pada pemerintah Kota Banda Aceh selama 35 Tahun. Namanya Drs. T. Saifuddin, TA, M,Si. Beliau adalah sosok birokrat yang cerdas, disiplin serta religius. Meniti karir dari awal hingga ke tahta tertinggi. Saat pengangkatan pertama, beliau bertugas sebagai caraka, operator komputer. Hampir seluruh tangga birokrasi di lalui satu demi satu, kasi, kepala Bagian, Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, hingga Pelaksana Walikota Banda Aceh. Beliau tidak bernah non job ini prestasi yang luar biasa.
Urgensi SKP dalam mengukur Kinerja PNS
Oleh : Muhammad Syarif*
Banda Aceh sebagai salah satu Kota Pilot Project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat responsif terhadap regulasi yang ada dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan. Berbagai terobasan terus dilakukan guna percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Satu-satunya Kota di Indonesia yang menerapkan program e-kinerja sebagai salah satu instumen dalam mengukur kinerja PNS di Kota Banda Aceh. Program e-kinerja ini kemudian mendapat pengakuan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tahun 2013. Untuk skala nasional Pemerintah Pusat baru saja mengeluarkan regulasi tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011.
Banda Aceh sebagai salah satu Kota Pilot Project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat responsif terhadap regulasi yang ada dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan. Berbagai terobasan terus dilakukan guna percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Satu-satunya Kota di Indonesia yang menerapkan program e-kinerja sebagai salah satu instumen dalam mengukur kinerja PNS di Kota Banda Aceh. Program e-kinerja ini kemudian mendapat pengakuan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tahun 2013. Untuk skala nasional Pemerintah Pusat baru saja mengeluarkan regulasi tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011.
5 SKPD raih WBK
Banda
Aceh layak dijadikan model tata kelola pemerintahan. Berbagai upaya
dilakukan guna mewujudkan Banda Aceh sebagai model Kota Madani Indonesia.
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD adalah salah satu
program unggulan Kota Banda Aceh Tahun 2014. Ini dibuktikan dengan komitmen
Walikota dalam membentuk Tim Zona Integritas Kota. Tim Zona Integritas bertugas
melakukan penilaian WBK pada SKPD dilingkup Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2013, tim ini telah melakukan penilaian pada 10 SKPD dalam rangka meletakkan
dasar-dasar utama guna menghindari peluang korupsi. Penilaian ini nantinya menjadi
rule model bagi pemerintahan di Aceh.Tim e-Kinerja Ekspose Kinerja SKPD
Mengintip dibalik E-Kinerja
Oleh :
Muhammad Syarif*
 |
| Wakil Walikota menerima Sertifikat HAKI e-kinerja |
Pemerintah Kota Banda Aceh terus
berbenah diri, berbagai upaya dilakukan demi mewujudkan optimalisasi pelayanan publik.
Sebut saha; restrukturisasi kelembagaan, penataan kepegawaian, transparansi keuangan,
kemudaan akses pelayanan publik, Zona Integritas, peningkatan kualitas sumber
daya aparatur hingga program E-Kinerja.
Mekanisme Penggantian Walikota Banda Aceh
 |
| Kemesraan alm. dengan KNPI Kota Banda Aceh |
Innalillahi wainna ilaihirrajiun, telah berpulang
kerahmatullah Bapak Ir.Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc. Beliau adalah sosok yang
selama ini berjasa dalam membangun kota Banda Aceh. Meninggal pada Hari
Sabtu, 8 Februari 2014 pukul 19.30 di Rumah Sakit Zainal Abidin. Saat ini Kota
Banda Aceh berduka yang mendalam dimana salah seorang Putra terbaiknya
menghadap sang khalik. Beliau adalah Walikota periode kedua yang berpasangan
dengan Illiza Sa`aduddin Djamal,SE.
Mencermati kondisi inilah maka tulisan ini mencoba menjelaskan
mekanisme penggantian jabatan Walikota pasca meninggalnya Bapak Mawardy Nurdin. Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Wakil Kepala Daerah (WKDH) menggantikan
Kepala Daerah (KDH) sampai habis masa jabatannya apabila kepala Daerah meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 bulan secara terus
menerus dalam jabatannya”.
Urgensi LAKIP dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 |
| Suasana Diklat LAKIP di UGM Tahun 2010 |
Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa kepada publik disebut governance (kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi.
Kedudukan Komisi ASN (Analisis UU No.5 Tahun 2014)
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di
berbagai kementerian dan pemerintah daerah mencakup 3 (tiga) elemen dasar yaitu
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur negara. Sebagai unsur
terbesar Aparatur Negara yang terdiri atas 4,7 juta PNS dan lebih kurang 1 juta
pegawai honorer pada Tahun 2009, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah
unsur Aparatur Negara yang paling besar dan menduduki posisi penting karena
sangat menentukan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pelaksanaan tugas‐tugas pemerintahan
serta pembangunan.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Analisis UU No. 5 Tahun 2014)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014,
membagi jabatan ASN dalam tiga kelompok, yaitu: pertama Jabatan Administrasi,
kedua Jabatan Fungsional dan ketiga; Jabatan Pimpinan Tinggi.
Urgensi ANJAB dalam Penataan Kepegawaian (Analisis UU No.5 Tahun 2014)
 |
| Suasana Diklat Anjab di Gedung ITC Centre, 2010 |
Iftitah
Salah satu persoalan krusial di Indonesia adalah
Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam dunia birokrasi, politik, pendidikan,
perbankan dan sebagainya peran sumber daya manusia sangat menentukan dalam
perjalanan maju mundurnya sebuah organisasi.
In Memorial Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh
Sepuluh februari tahun 2008 yang lalu, adalah hari bersejarah dalam
hidupku. Dimana hari itu adalah awal karirku di balaikota. Memang dari sejak
dulu aku punya mimpi agar dapat mengabdi di balaikota sebagai pusat
pemerintahan di Kota Banda Aceh. Semua orang
mungkin bangga jika bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh. Maklum namanya saja
sudah keren dan tenar. Bahkan katanya nilai jual PNS di Balai Kota melambung. Para
calon mertua dengan gagah perkasanya memberikan restu jika anaknya dilamar oleh
salah seorang jejaka dari Balaikota sapaan akrab bagi PNS yang bekerja di
Kantor Walikota Banda Aceh.
Menyoal Birokrasi Patrimonial
Iftitah
Gaung
reformasi yang didengungkan di era 1998, ternyata belum mampu membawa arah baru
dalam tatanan kehidupan bernegara. Setelah mahasiswa mampu menumbangkan rezim
politik orde baru, ternyata gerakan reformasi legah dan belum mampu menata
pemerintahan menjadi lebih baik. Bahkan di Tahun 2013 penyelenggara
pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun Daerah cendrung belum menunjukkan
perubahan yang siknifikan. Banyak pejabat tersangkut korupsi, bahkan
orang-orang yang getol memperjuangkan Gerakan perubahan dan anti korupsi ternyata
tersandung dalam “buih”. Lantas apa yang harus kita lakukan...?
E-Kinerja wujud Reinventing Goverment
Pemerintah
Kota Banda Aceh patut berbangga atas usaha dan kerja keras dua institusi
dilingkup Setda Kota Banda Aceh yakni Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi
Pembangunan. Kerjasama yang baik dua lembaga ini, mampu melahirkan suatu konsep
yang prestisius dalam dunia birokrasi. Konsep yang dimaksud adalah sistem
Aplikasi E-Kinerja yang pada akhirnya mendapat pengakuan Kementrian Hukum dan
HAM sehingga layak memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Membedah Kewenangan Pemberhentian PNS
Oleh : Muhammad
Syarif,S.HI.,M.H
Dalam rangka penerapan sanksi
administrasi kepegawaian dilingkungan pemerintah Daerah, mucul pertanyaan siapa
yang berwenang melakukan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS di
daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita coba membedah PP No.9
Tahun 2003 dan PP No.53 Tahun 2010.
Dalam PP No.9 Tahun 2003 menyebutkan
bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah Kepala Daerah baik tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota. Jadi pejabat pembina kepegawaiannya adalah Gubernur, Bupati dan
Walikota. Tulisan ini mencoba menjelaskan persoalan manajemen kepegawaian
terutama berkaitan dengan pemberhentian PNS dilingkup Kabupaten/Kota.In Memorial 808 Tahun Banda Aceh
 |
| Gedung KNPI Malaysia, 2012 |
Dalam lintasan
sejarah, disebutkan bahwa Banda Aceh sebagai pusat Ibu kota Nanggroe Aceh
darusalam, saat ini dikenal dengan sebutan Pemerintah Aceh sebutan Propinsi
Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 . hal ini sebagaimaa tertuang dalam
batu nisan di kampong Pande, kota ini dibangun pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan dengan 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha
Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.
FORMATTING THE LOCAL OFFICIAL INSTITUTION IN REALISING GOOD GOVERNANCE BASED ON THE ACT NUMBER 11, 2006 (A Research Conducted in Banda Aceh)
By: MUHAMMAD SYARIF,S.HI.,M.H
A. Background
Banda Aceh is the capital of Aceh
Province, which has nine-sub administrative area, 70 villages and 20 urban[1].
Banda Aceh is formed pursuant to the Act No. 8, 1955 on the Establishment of
the Regional Otomomi or Major Cities in the North Sumatra Province (State Gazette 109) and the Government
Regulation No. 5, 1983 on the Amendment of Area Boundaries Municipal Level II
Banda Aceh (State
Urgensi SOP Bagi SKPD
Prolog
Proses pada suatu pekerjaan harus dirancang dan
dikembangkan, kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak
dirancang dengan baik, dapat menimbulkan
kecelakaan atau kerusakan. Untuk itu perlu dibuat suatu prosedur tetap
yang bersifat standar, sehingga siapa sajapun, kapan sajapun dan dimana sajapun
dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Langkah-langkah kerja yang tertib
ini disebut SOP (standard operating procedures), sebutan lainnya Protap (Prosedur tatap), Standar Operasional
Baku (SOB). Beberapa Instansi telah memakai SOP dalam melaksanakan tugas,
seperti : Departemen Keuangan/Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, POLRI, Kejaksaah, Perusahaan dan
lainnya. SOP merupakan hasil finalisasi dan kesempurnaan prosedur kerja. Dengan
adanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Optimalisasi Kinerja PDAM Tirta Daroy
Air adalah
sumber kehidupan, ungkapan itu tentunya tidak berlebihan. Hampir dipastikan
tidak ada aktifitas tanpa membutuhkan air. Kehidupan manusia akan kurang
bermakna jika air atau sumber mata air tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu
manajemen pengelolaan Air terutama air yang siap pakai untuk keperluan
sehari-hari menjadi urgent.
KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH
Iftitah
Berlakunya hukum adat dalam
masyarakat adalah merupakan manifestasi dan aspirasi yang berkembang di dalam
masyarakat.[2]
Masyarakat Aceh tempo dulu adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya. Itu
terungkap dalam tradisi besar yang diwarisi secara generasi. Adat dan budaya
praktis menjadi rujukan bagi hidup
masyarakat Aceh baik individu maupun kelompok. Itulah yang menjadi
karasteristik dan identitas masyarakat Aceh.
Banda Aceh Model Kota Madani
Banda Aceh sebagai pusat Ibukota terus berbenah, tentunya
pembenahan tersebut sejalan dengan Visi-Misi Kepala Daerah terpilih. Disinilah
butuh kecerdasan sang pemimpin dalam meramu dan memformulasikan arah
pembangunan, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik.
Harapan Buat Dotoe Zaini Abdullah
Barangkali tidak
berlebihan kalau ada ungkapan harapan adalah awal dari segalanya, karena
sepertinya memang hidup dan kehidupan ini dibangun di atas sebuah harapan.
Tumpukan catatan harapan yang tersusun menjadi cita-cita dan impian tentang
hari esok yang lebih baik. Dari sinilah kemudian sesungguhnya peradaban itu
dimulai. Dari segumpal harap yang tumbuh dan berkembang menjadi bongkahan
impian dan kemudian melahirkan berbagai bentuk bangunan peradaban yang
menjadikan hidup lebih hidup.
Olah Sampah Jadi Penghasilan
Problem sampah tidak habis-habisnya dibicarakan dan selalu menjadi hot issue sampai dunia ini ada. Kita tidak akan pernah bisa lari dari sampah. Pengelolaan sektor sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk aspek transportasi dan penanganan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Untuk itu adalah hal yang wajar bila pemerintah kemudian membebankan sebagian biaya operasional kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam bentuk retribusi pelayan kebersihan. biaya operasional yang dikeluarkan pada Tahun 2006 mencapai Rp. 10,6 milyar.
Potensi Retribusi Sampah di Kota Banda Aceh
Oleh : Muhammad
Syarif
Dalam rangka
mewujudkan Kota Banda Aceh yang bersih indah dan nyaman, Dinas Kebersihan dan
Keindahan Kota terus berupaya meningkatkan tingkat dan cakupan pelayanan
sehingga pelayanan kebersihan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Banda
Aceh tanpa ada kecuali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar