BAA wadah kaderisasi birokrat

Menjadi Narasumber BAA

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H

Banda Aceh Akademi (BAA) merupakah sebuah organisisi independen di bawah BKPP Kota Banda Aceh yang dibentuk oleh Walikota Berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 299 Tahun 2009. Lembaga yang hadir sejak tanggal 23 November 2009, awalnya dipimpin oleh Mr. Herman Meijer  (kewarga negaran Belanda) sebagai direktur dan dibantu oleh beberapa pejabat pemerintah Kota Banda Aceh meliputi Drs. Fahmi, M.Si sebagai wakil direktur, Drs Yuswardi sebagai sekretaris, dan di bantu oleh advisor oleh T. Bukhari Budiman, Drs. Said Yulizal, M. Si  serta Dra. Arfah salwa, M. Si.

Memecah kebekuan sesama tim penilai e-kinerja

Hari itu suasana cerah, udara menyengat. Tiba-tiba seorang lelaki dengan nada kesal dan marah memasuki ruang kerja tim penilai e-kinerja. Lelaki paruh baya itu berasal dari Bappeda Kota Banda Aceh. dengan nada tinggi dia berucap “ mana tim penilai e-kinerja” lalu dengan sikap dinging sang profesor sapaan akrab Muhammad Syarif yang juga selaku nahkoda UPTB Penilaian Kinerja PNS, melayani pemuda tersebut. Dengan ucapan ada yang bisa dibantu..? lalu terjadilah komunikasi sebagai berikut:

Wahai Politikus; Jangan Obral Janji

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H*

Terkadang kita lupa bahwa apa yang pernah dikeluarkan dari mulut justru menjadi berbahaya. Ada pepatah: “mulutmu harimaumu, menerkam batu tengkorakmu”. Seorang politikus terkadang terlalu obral janji. Jika saya terpilih jadi Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPRA/DPRK maka akan ada program pro rakyat, gratis uang kuliah, naik haji gratis,  dapat uang per KK Rp. 1 Juta dan sebagainya.

Lalu pertanyaannya apakah yang diobral itu masuk akal atau tidak? Bagi masyarakat tidak terlalu penting mempertanyakannya. Terlepas masuk akal atau tidak yang jelas janji harus ditepati. Membaca dimedia masa terkait kericuan di kantor Gubernur Aceh tentu membuat hati ini pilu. Ribuan massa dari berbagai daerah mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada hari jumat 27 desember 2013 karena didapati berita akan ada pemberian uang Rp.500.000 per orang. Suasana gaduh pun terdengar saat letusan senjata diudara, sehingga para kaum ibu-ibu berlarian luntang-lanting. (http://aceh.tribunnews.com/2013/12/27/ricuh-di-kantor-gubernur-polisi-lepaskan-tembakan).

In Memorial Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh

Oleh: Muhammad Syarif, S.HI.,M.H

Sepuluh februari tahun 2008 yang lalu, adalah hari bersejarah dalam hidupku. Dimana hari itu adalah awal karirku di balaikota. Memang dari sejak dulu aku punya mimpi agar dapat mengabdi di balaikota sebagai pusat pemerintahan di Kota Banda Aceh.  Semua orang mungkin bangga jika bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh. Maklum namanya saja sudah keren dan tenar. Bahkan katanya nilai jual PNS di Balai Kota melambung. Para calon mertua dengan gagah perkasanya memberikan restu jika anaknya dilamar oleh salah seorang jejaka dari Balaikota sapaan akrab bagi PNS yang bekerja di Kantor Walikota Banda Aceh.

Agenda Syarif

Bulan Desember  2013

1.   Menerima Kunjungan Kerja Inspektorat Aceh ke ruang kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS

2.   Menerima kunjungan study banding Kota Bandung ke Banda Aceh tentang penerapan e-kinerja

3.   Membedah Sasaran Kinerja PNS:

Agenda Syarif

Bulan Nopember  2013

1.   Melakukan Konsolidasi bagi Tim Penilai e-kinerja pada UPTB Penilaian Kinerja PNS;

2.   Melakukan Penilaian E-Kinerja PNS pada DPKAD;

3.   Mengikuti Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Banda Aceh periode 2007-2012;

Refleksi 5 tahun BKPP Kota Banda Aceh

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H

Kebersamaan bersama KB BKPP

Reformasi Kelembagaan dan Tata Laksana ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007. Regulasi ini mengharuskan daerah menata kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah melahirkan salah satu Perangkat Daerah yang mandiri dalam mengelola administrasi kepegawaian, termasuk melakukan peningkatan capasitas building sumber daya aparatur. Lembaga tersebut adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh.

UPTB Penilaian Kinerja PNS, Icon Reformasi Birokrasi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi Birokrasi, Kota Banda Aceh kembali melakukan terobosan dengan membentuk lembaga yang secara khusus melakukan Penilaian Kinerja PNS berbasis Aplikasi E-Kinerja.  Untuk memantapkan penerapan e-kinerja yang telah berjalan selama 2 Tahun di Kota Banda Aceh, maka Walikota mengeluarkan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2013. Regulasi inilah yang menjadi acuan berdirinya UPTB Penilaian Kinerja PNS. Untuk tahap awal lembaga ini fokus menilai Jabatan Fungsional umum sementara Jabatan Struktural masih dinilai oleh Tim Kota Banda Aceh.  Sesuai Perwal No. 25 Tahun 2013 lembaga UPTB Penilaian Kinerja PNS mempunyai Kewenangan antara lain:

1.    Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja PNS dengan SKPD;

2.    Memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program e-kinerja pada SKPD;

3.     Melakukan penilaian kinerja PNS jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus peserta pogram e-kinerja