Gratifikasi dalam PNS

Oleh : Muhammad Syarif

Menurut pasal 12 B, Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, secara tegas diterangkan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya…”

Refleksi 806 Tahun Kota Banda Aceh

Oleh : Muhammad Syarif

Banda Aceh dengan statusnya sebagai sebuah Wilayah Administrasi Kota dipimpin oleh seorang Walikota. Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan, 70 desa . Dengan demikian terdapat 9 orang camat, 70 orang kepala desa (geuchik) .

Dalam perkembangannya yang dinamis, Kota Banda Aceh telah mengalami pemekaran Wilayah Administrasi. Pada tahun 2000 kecamatan Meuraxa mekar dengan dua tambahan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan Jaya Baru. Selain itu Kecamatan Baiturrahman mekar dengan satu Kecamatan tambahan yaitu Kecamatan Lueng Bata.

Wali Nanggroe Milik Siapa?

Tarik-ulur tentang konsep Raqan Wali Nanggroe semakin membuat lembaga ini menjadi tak terukur. Sebenarnya, Wali Nanggroe milik siapa?
Keberadaan lembaga itu sekarang ini tidak bisa kita nyatakan secepatnya. Diperlukan segera atau sebaliknya belum diperlukan. Kebutuhan dan kelanjutan dari lembaga ini setelah dibentuk sangat tergantung dari perkembangan sosial dan adat istiadat masyarakat Aceh, begitu kata pakar hukum Unsyiah, H Mawardi Ismail SH MHum kepada media ini pekan lalu.

Agenda Kerja Syarif

Bulan April 2011 
a. Harmonisasi Raqan SOTK RSUD Meuraxa; 
b. Menjawab tanggapan DPRK terkait Kelembagaan Perangkat Daerah; 
c. Evaluasi Program Kerja 1 (satu) Tahun BKPRMI Prop. Aceh;
d. Mengoreksi GBHO ISKADA Aceh; 
e. Rapat Lintas OKP/Ormas terkait Gerakan Membumi Hanguskan Aliran Sesat di Aceh;
f. Melaksanakan Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilingkungan Kecamatan;

HAM: Antara Teori dan Realita

Oleh : Muhammad Syarif

Tanggal 10 Desember merupakan hari Hak Asasi Manusia atau yang lebih sering dikenal dengan istilah HAM. Ide ini begitu dominan muncul sejak akhir Perang Dunia ke-2 dan selama Perang Dingin. Lahirnya ide ini kemudian mendasari perjuangan kemerdekaan diberbagai negara dan menjadi inspirasi bagi perlawanan terhadap para diktator.

Carut Marut Hukum di Indonesia[1]

Oleh : MUHAMMAD SYARIF, SHI 
 

Pemerintahan SBY akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan dengan issue skandal KPK-Polri yang sering disebut sebagai “cicak versus buaya” serta Skandal Century.  Masyarakat pun terbelah menyikapi krisis ini, pada satu sisi yaitu: institusi kepolisian sendiri, Kejakgung, dan beberapa politisi di Komisi III DPR, sedangkan di sisi lain adalah: KOMPAK, jaringan facebooker, beberapa media, dan gerakan mahasiswa. Perlu dicatat bahwa Komisi III DPR dianggap bagian dari pendukung kepolisian karena sikapnya yang tercantum dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Polri dan Anggota Komisi III.

Objek Wisata Kota Banda Aceh

Wisata Spiritual:

1.      Masjid Raya Baiturrahman

2.      Masjid Ulee Lheue

3.     Masjid Agung Al-Makmur Lamprit (Bantuan Pemerintah Oman)

Kajian Yuridis Sistem Pemerintahan Gampong di Aceh

Oleh : MUHAMMAD SYARIF

Iftitah

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat adalah merupakan manifestasi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.[2] Masyarakat Aceh tempo dulu adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya. Itu terungkap dalam tradisi besar yang diwarisi secara generasi. Adat dan budaya praktis menjadi rujukan  bagi hidup masyarakat Aceh baik individu maupun kelompok. Itulah yang menjadi karasteristik dan identitas masyarakat Aceh.